Mahasiswa Desak Rektorat Tuntaskan Kasus Kekerasan Seksual
BANDAR LAMPUNG – NU Media Jati Agung. Tuntutan mahasiswa Unila mengemuka setelah kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan Universitas Lampung (Unila) memicu konsolidasi mahasiswa untuk mendesak kampus menghadirkan ruang aman. Melalui Aliansi Mahasiswa Unila Melawan, mahasiswa menyiapkan enam tuntutan yang akan mereka sampaikan dalam aksi lanjutan di depan rektorat pada Kamis (12/11/2026).
Konsolidasi Mahasiswa Soroti Penanganan Kasus Kekerasan Seksual
Sebelumnya, mahasiswa Unila menggelar konsolidasi bertajuk seruan mewujudkan ruang aman di lingkungan kampus. Kegiatan tersebut berlangsung di Beliung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unila, Rabu (11/11/2026).
Konsolidasi ini menjadi langkah awal mahasiswa untuk mempersiapkan aksi lanjutan sekaligus mendesak pimpinan universitas agar mengambil tindakan tegas terhadap kasus kekerasan seksual.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unila, Aditiya Putra Bayu (Teknik Sipil ’22), menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan kasus kekerasan seksual hingga tuntas. Ia menyebut persoalan tersebut bukan kali pertama muncul di lingkungan Unila. Bahkan, sejumlah kasus sebelumnya belum menemukan kejelasan penyelesaian.
“Saya harap kawan-kawan semua, isu kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Lampung bukan hanya sekali ini saja, tapi ke belakang-ke belakang banyak isu-isu kekerasan seksual yang belum ada ujung tombak penyelesaiannya,” ujarnya.
Selain itu, Adit menyoroti kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila. Menurutnya, satgas harus memiliki mekanisme kerja dan birokrasi yang jelas. Ia juga menolak segala bentuk negosiasi atau penyelesaian damai antara pelaku dan korban.
“Kasus kekerasan seksual tidak ada negosiasi dan toleransi, tidak ada negosiasi. Jangan sampai klarifikasi dari Satgas ini alurnya panjang. Kalau mereka merasa tidak disanksi berat, oknum predator ini akan bermunculan terus,” tegasnya.
BEM Unila juga membuka kanal pengaduan anonim agar mahasiswa dapat menyampaikan laporan terkait dugaan kekerasan seksual tanpa harus mengungkapkan identitas mereka kepada publik.
Aliansi Keluarga Mahasiswa Melawan Siapkan Enam Tuntutan
Sementara itu, Maria Diva (Ilmu Hukum ’23), Sekretaris 1 Komisi 3 Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), menjelaskan bahwa mahasiswa menargetkan aksi lanjutan di depan rektorat pada Kamis (12/11/2026).
Dalam aksi tersebut, Aliansi Mahasiswa Unila Melawan berencana menggelar sidang sosial bersama pimpinan rektorat, khususnya pimpinan Satgas PPKPT. Mahasiswa juga akan membacakan enam tuntutan secara terbuka dan meminta Rektor Unila menandatangani seluruh poin tuntutan tersebut.
Menurut Maria, tanda tangan rektor menjadi bentuk komitmen pimpinan universitas untuk menjamin keamanan mahasiswa di lingkungan kampus.
Berikut enam tuntutan utama mahasiswa hasil konsolidasi:
- Menuntut rektorat memberikan sanksi terberat berupa pemecatan pelaku sebagai akademisi.
- Menghadirkan seluruh pelaku pelecehan seksual di depan mahasiswa untuk menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi.
- Menuntut Satgas PPKPT dan rektorat menghadirkan seluruh pimpinan fakultas untuk menjamin keselamatan seluruh korban.
- Menuntut penanganan kasus pelecehan seksual secara adil, objektif, dan transparan.
- Menuntut Unila mengevaluasi total kinerja Satgas PPKPT dalam menangani kasus kekerasan seksual serta membuka transparansi peralihan ketua Satgas PPKPT.
- Menuntut Rektor mengawal seluruh kasus kekerasan seksual secara tegas dan merekomendasikan sanksi pidana kepada pihak yang berwenang.
Mahasiswa Soroti Normalisasi Pelecehan di Lingkungan Kampus
Dalam konsolidasi tersebut, Maria juga mengingatkan mahasiswa agar tidak menganggap remeh tindakan pelecehan seksual. Ia menilai sebagian mahasiswi masih menganggap perhatian atau perlakuan khusus dari dosen sebagai sesuatu yang wajar, meskipun tindakan tersebut berpotensi mengarah pada pelecehan.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat mendorong normalisasi pelecehan seksual dan membuka peluang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Karena itu, Maria menekankan pentingnya pendidikan keperempuanan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam mengenali dan merespons tindakan pelecehan.
Selain persoalan kesadaran mahasiswa, Maria mengkritik birokrasi kampus dan kinerja Satgas PPKPT. Ia menilai satgas kurang transparan dan lamban dalam merespons laporan. Bahkan, terdapat pengalaman mahasiswa yang mengaku sudah menyerahkan bukti, tetapi tidak memperoleh kejelasan tindak lanjut.
Kondisi tersebut membuat sebagian mahasiswa memilih menyampaikan pengalaman mereka melalui media sosial karena belum merasakan jaminan ruang aman dari mekanisme pengaduan kampus.
Mahasiswa Perempuan Serukan Solidaritas dan Ruang Aman
Salah satu peserta konsolidasi, Rahma Ulfa Pangestu (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ’25), mengaku hadir karena merasa memiliki hak untuk menyuarakan persoalan tersebut. Ia menilai solidaritas antarmahasiswa perempuan menjadi bagian penting dalam memperjuangkan keadilan bagi korban.
“Korbannya perempuan, saya juga perempuan. Saya berhak menyuarakan karena saya ikut merasakan, walaupun bukan korban langsung. Sesama perempuan itu harus saling menjaga,” ungkapnya.
Rahma juga menilai keberhasilan konsolidasi tidak cukup diukur dari jumlah peserta atau berlangsungnya kegiatan. Baginya, mahasiswa perlu melihat hasil nyata dari aksi lanjutan dan respons pimpinan universitas terhadap tuntutan mereka.
Ia memaknai ruang aman sebagai lingkungan pendidikan yang memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengekspresikan diri, memperoleh hak, dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut.
“Kami perempuan, kami sensitif, kami tahu batasannya. Kami butuh ruang yang benar-benar aman untuk bernaung, beraktivitas, dan membuka suara,” tuturnya.
LMND Kritik Relasi Kuasa dan Mekanisme Pengaduan Unila
Di sisi lain, perwakilan Liga Mahasiswa untuk Demokrasi (LMND), Jane Elizabeth, yang terpilih sebagai koordinator lapangan aksi demonstrasi, menyatakan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan bagi korban.
Ia menilai rektorat dan Satgas PPKPT belum menunjukkan penanganan yang maksimal terhadap kasus dugaan pelecehan seksual di lingkungan Unila.
“Menurutku udah sewajibnya kita datang di konsolidasi hari ini karena seperti yang kita tahu, ada kasus pelecehan seksual di Universitas Lampung yang terkesan diabaikan oleh pihak rektorat maupun lembaga Satgas PPKPT,” ujarnya.
Jane juga menyoroti relasi kuasa yang dapat menghambat penyelesaian kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Menurutnya, ketimpangan posisi antara dosen dan mahasiswa berpotensi membuat korban takut mengungkapkan pengalaman mereka.
“Kami menilai bahwasanya kasus pelecehan ini tidak bisa dituntaskan karena terdapat relasi kuasa di sana. Menurut saya persoalan ini sangat-sangat penting karena kita enggak tahu seberapa banyak lagi korban di luar sana yang mengalami hal serupa namun tidak ada keadilan yang mereka dapatkan,” tegas Jane.
Lebih lanjut, Jane mengkritik pelaksanaan mekanisme pengaduan dan perlindungan mahasiswa. Ia menilai Unila sebenarnya sudah memiliki regulasi mengenai pelaporan, pemberian sanksi, hingga pemeriksaan kasus. Namun, pelaksanaan aturan tersebut belum berjalan secara maksimal.
“Menurut saya mekanisme pengaduan ataupun penanganan di Unilaitu belum cukup, sangat-sangat belum cukup untuk melindungi seluruh mahasiswa di Unila, apalagi terkait pelecehan maupun kekerasan yang ada di lingkungan kampus,” pungkasnya.
Mahasiswa Tunggu Komitmen Rektorat atas Enam Tuntutan
Melalui enam tuntutan tersebut, mahasiswa Unila mendesak pimpinan universitas untuk memperkuat perlindungan korban, mengevaluasi Satgas PPKPT, serta memastikan penanganan kasus kekerasan seksual berjalan secara transparan dan adil.
Aksi lanjutan di depan rektorat menjadi momentum bagi mahasiswa untuk meminta komitmen langsung dari pimpinan universitas. Mereka berharap rektorat tidak hanya memberikan pernyataan, tetapi juga menunjukkan langkah konkret dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman bagi seluruh sivitas akademika.