Lompat ke konten utama

NU MEDIA JATI AGUNG – Aktual Informatif dan Terkini

NU MEDIA JATI AGUNG
NU Media Jati Agung

NU MEDIA JATI AGUNG - Aktual, Informatif dan Terkini

01 / 01

Dugaan Penyadapan Prabowo, AMHTN-SI Desak Reformasi Polri

Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Subianto Dinilai Perlu Diikuti Evaluasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kepolisian

JAKARTA, NU MEDIA JATI AGUNG,Β  – Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) menyoroti perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut turut menyeret sejumlah pihak di lingkungan kepolisian sebagai tersangka.

AMHTN-SI menilai persoalan tersebut tidak semestinya hanya dipandang sebagai tindakan individu, tetapi juga perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan, penggunaan kewenangan, dan akuntabilitas institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Ketua Umum AMHTN-SI, Tri Rahmadona, menyampaikan bahwa dugaan penyadapan tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Menurutnya, setiap lembaga negara harus menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan konstitusi. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Selain itu, persoalan penyadapan juga berkaitan dengan perlindungan hak atas privasi dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

β€œPertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang menyadap, tetapi bagaimana kewenangan sebesar itu dapat digunakan tanpa pengawasan yang efektif? Jika dugaan ini terbukti, maka kita tidak cukup hanya berbicara tentang kesalahan individu, tetapi harus mengevaluasi sistem pengawasan yang ada. Jangan sampai kewenangan negara justru menjadi ancaman bagi hak konstitusional warga negara,” tegas Tri Rahmadona.

Β AMHTN-SI Dorong Evaluasi Menyeluruh terhadap Sistem Pengawasan Polri

Tri Rahmadona menilai reformasi Polri perlu mencakup pembenahan sistem kelembagaan, bukan hanya penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

Menurutnya, pembenahan perlu menyentuh transparansi penggunaan teknologi, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta peningkatan akuntabilitas kelembagaan.

Ia menegaskan bahwa penggunaan kewenangan oleh aparat negara harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Empat Tuntutan AMHTN-SI Terkait Dugaan Penyadapan

Atas persoalan tersebut, AMHTN-SI menyampaikan empat tuntutan kepada pihak-pihak terkait sebagai bagian dari upaya mendorong penegakan hukum dan reformasi kelembagaan.

Pertama, AMHTN-SI mendesak agar pengusutan perkara dugaan penyadapan ilegal dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa intervensi.

Kedua, organisasi tersebut meminta dilakukannya audit menyeluruh terhadap sistem penyadapan dan mekanisme pengawasan teknologi di lingkungan Polri.

Ketiga, AMHTN-SI mendorong penguatan pengawasan eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar lebih efektif dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja kepolisian.

Keempat, pemerintah dan DPR RI diminta menjadikan persoalan tersebut sebagai momentum untuk mempercepat reformasi Polri yang berorientasi pada supremasi hukum dan perlindungan hak konstitusional masyarakat.

Reformasi Polri Diharapkan Memperkuat Supremasi Hukum

Lebih lanjut, Tri Rahmadona menegaskan bahwa institusi kepolisian yang kuat harus ditopang oleh profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas serta kewenangannya.

Ia juga mengingatkan agar penanganan perkara dugaan penyadapan tidak hanya berfokus pada pengungkapan pihak yang diduga terlibat, tetapi turut mendorong perbaikan sistem pengawasan.

β€œJangan sampai negara hanya sibuk mengungkap siapa yang menyadap Presiden, tetapi lupa membenahi sistem pengawasan yang seharusnya melindungi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi Polri bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia,” tutup Tri Rahmadona.

Pernyataan AMHTN-SI tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan penggunaan kewenangan negara berjalan sesuai konstitusi, sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat dalam sistem demokrasi Indonesia.