Lompat ke konten utama

NU MEDIA JATI AGUNG – Aktual Informatif dan Terkini

NU MEDIA JATI AGUNG
NU Media Jati Agung

NU MEDIA JATI AGUNG - Aktual, Informatif dan Terkini

01 / 01

Transparansi Unila dalam Kasus Kekerasan Seksual Disorot

Forum Terbuka Ungkap Minimnya Keterbukaan Informasi Kampus

BANDAR LAMPUNG – NU Media Jati Agung. Transparansi Unila dalam menangani kasus kekerasan seksual kembali menjadi sorotan setelah pimpinan Universitas Lampung (Unila) menggelar forum terbuka pada Senin (16/11/2026). Forum tersebut menjadi bagian dari tuntutan Aliansi Unila Melawan yang mendesak kampus membuka informasi mengenai perkembangan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).

Namun, forum tersebut justru memunculkan pertanyaan baru mengenai keterbukaan informasi dan koordinasi internal kampus. Dalam agenda wawancara bersama awak media, pihak Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) mengarahkan pertanyaan kepada Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Unila, Budi.

Humas Unila Mengaku Tidak Menguasai Teknis Penanganan Kasus

Saat awak media meminta penjelasan mengenai proses penanganan kasus, Budi mengaku tidak menguasai detail teknis pemeriksaan yang dilakukan Satgas PPKPT. Padahal, awak media ingin mengetahui perkembangan pemanggilan terduga pelaku hingga proses pendalaman bukti dari korban.

Budi menegaskan bahwa informasi tersebut berada di luar penguasaannya.

β€œKalau secara teknis pendalaman, saya memang enggak menguasai,” ujar Budi saat diwawancarai.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki akses terhadap dokumen pemanggilan maupun bukti teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan kasus.

β€œKami enggak mengakses bukti undangan itu,” tambahnya.

Ketika awak media menanyakan alasan pergantian Ketua Satgas PPKPT dan perizinan terduga pelaku yang pergi ke luar negeri untuk menjalankan ibadah umrah di tengah berlangsungnya sidang terbuka, Budi kembali menyatakan keterbatasan pengetahuannya.

β€œAlasan mendasar, nah itu saya enggak menguasai itu,” ucap Budi singkat.

Ia kemudian menjelaskan bahwa urusan perizinan berkaitan dengan ranah kepegawaian dan fakultas sehingga dirinya tidak mendalami persoalan tersebut.

Jane Elizabeth Kritik Transparansi Pergantian Ketua Satgas PPKPT

Menanggapi persoalan tersebut, Jenderal Lapangan (Jenlap) aksi sekaligus mahasiswi Unila, Jane Elizabeth (Ilmu Hukum ’22), mengkritik minimnya keterbukaan Satgas PPKPT dan pihak rektorat.

Menurut Jane, pihak kampus seharusnya membuka seluruh tahapan pergantian Ketua Satgas PPKPT kepada publik. Keterbukaan itu mencakup proses pendaftaran hingga asesmen calon ketua.

β€œSalah satu hal yang paling lalai dilakukan oleh Satgas maupun pihak Rektorat. Seharusnya pergantian Ketua Satgas, pendaftaran, maupun asesmen dibuka informasinya secara terbuka dan transparan kepada publik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Jane menyayangkan sikap Rektorat dan Satgas PPKPT yang tidak menghadirkan keterbukaan maupun forum evaluasi dalam proses pergantian kepemimpinan tersebut.

Ia menilai mahasiswa seharusnya memperoleh ruang untuk mengetahui sekaligus mengawasi proses perubahan kepemimpinan lembaga yang menangani persoalan kekerasan seksual di kampus.

β€œItu semua tidak pernah dilakukan oleh pihak Rektorat maupun pihak Satgas. Dan itu sangat mengecewakan,” tegasnya.

LMND Soroti Krisis Kepercayaan terhadap Satgas PPKPT

Kritik terhadap transparansi kampus juga datang dari Ketua Komisariat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Jose Romual.

Jose menilai pergantian pimpinan Satgas PPKPT secara mendadak tanpa publikasi yang jelas memicu keraguan mahasiswa terhadap keseriusan kampus dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Selain itu, ia menyoroti ketentuan dalam Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 yang menurutnya mengatur publikasi pergantian ketua melalui media sosial.

β€œPadahal dalam Permendikbud Nomor 55 Tahun 2024 soal penanganan kekerasan seksual, itu pergantian ketua harus ada publikasinya secara ke media sosial. Dan ya enggak adanya publikasi kan buat massa enggak percaya gitu loh kepada satgas ini,” tegasnya.

Menurut Jose, kampus perlu menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan tersebut. Ia juga meminta pimpinan universitas berhenti melempar tanggung jawab teknis kepada pihak lain dan segera menyatakan sikap yang jelas dalam membela korban.

β€œHarapannya adalah harus ada pernyataan yang jelas atau sikap yang jelas dari pihak birokrat untuk berpihak kepada korban. Udah, sekadar itu aja,” pungkasnya.

Mahasiswa Desak Unila Buka Informasi Penanganan Kasus

Rangkaian kritik tersebut memperlihatkan persoalan transparansi sebagai salah satu tuntutan utama mahasiswa terhadap pimpinan Unila. Mereka menyoroti keterbatasan informasi mengenai proses pemeriksaan, pergantian Ketua Satgas PPKPT, serta koordinasi antarlembaga di lingkungan kampus.

Melalui forum terbuka dan tuntutan Aliansi Unila Melawan, mahasiswa mendorong rektorat dan Satgas PPKPT untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada publik.

Selain membuka informasi, mahasiswa juga menuntut kampus menunjukkan keberpihakan terhadap korban melalui langkah konkret dan mekanisme penanganan yang transparan, akuntabel, serta memberikan perlindungan bagi seluruh sivitas akademika.