Sembilan Aturan Baru Jadi Landasan Konferensi NU
Jakarta, NU Media Jati Agung – PBNU mengesahkan sembilan Peraturan Jam’iyah melalui Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pengesahan tersebut menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan konferensi wilayah dan cabang yang ditargetkan mulai bergulir pada Desember 2026.
Katib Aam PBNU Prof Mohammad Nuh menjelaskan, Konbes tersebut menjadi agenda perdana kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031. Forum ini juga menjadi Konbes pertama pada awal abad kedua Nahdlatul Ulama.
Dalam forum tersebut, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyampaikan arahan mengenai pentingnya penyelenggaraan Konbes.
Ia juga menekankan perlunya menjadikan Qanun Asasi sebagai pedoman dalam berorganisasi.
“Alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan Konbes pertama di kepengurusan 2026–2031. Termasuk Konbes pertama di abad kedua, awal abad kedua,” tuturnya seusai pelaksanaan Konbes.
Sementara itu, Prof Nuh mengatakan, agenda utama Konbes kali ini ialah meratifikasi peraturan perkumpulan yang sebelumnya sudah berlaku.
Keputusan Muktamar 2026 mengamanatkan perubahan nama seluruh peraturan perkumpulan menjadi Peraturan Jam’iyah.
“Gol utama dari Konbes ini adalah meratifikasi peraturan perkumpulan yang sudah ada karena mandat dari Muktamar seluruh peraturan perkumpulan tadi itu berubah namanya menjadi Peraturan Jam’iyah,” jelas Katib A’am PBNU ini.
Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut istilah. Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU juga berdampak pada substansi peraturan organisasi.
“Tidak hanya namanya saja yang berubah, tetapi konsekuensi dari perubahan AD/ART menyebabkan substansi dari Peraturan Jam’iyah tadi ikut menyesuaikannya,” tambahnya.
Salah satu materi yang mengalami penyesuaian berkaitan dengan mekanisme pemilihan Ketua Tanfidziyah.
Ketentuan tersebut mencakup tingkat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), hingga struktur kepengurusan di bawahnya.
“Salah satu di antaranya yaitu tentang pemilihan ketua tanfidziyah di PW, PC maupun sampai di bawah,” sambungnya.
Sembilan Peraturan Jam’iyah Resmi Disahkan
Prof Nuh menyebut seluruh proses ratifikasi berjalan lancar. Seluruh PWNU hadir dan memenuhi persyaratan kuorum dalam persidangan.
Forum tersebut menyelesaikan pengesahan pada pukul 16.00 WIB. Hasilnya, sembilan Peraturan Perkumpulan resmi berubah menjadi sembilan Peraturan Jam’iyah.
“Sehingga alhamdulillah hari ini tadi kita bisa meratifikasi seluruhnya, termasuk melakukan perubahan sembilan Perkum menjadi sembilan Peraturan Jam’iyah,” ujarnya.
“Bisa kita selesaikan, sangat kooperatif, seluruh PWNU hadir, memenuhi persyaratan. Dan jam 16.00 tadi sudah bisa kita selesaikan semua,” tegasnya.
Pengesahan ini memberikan kepastian regulasi bagi pelaksanaan konferensi di berbagai tingkatan organisasi.
Sebelumnya, persiapan konferensi wilayah dan cabang masih menunggu kejelasan dasar hukum yang mengacu pada AD/ART terbaru.
“Sehingga dengan selesainya ratifikasi itu, maka persoalan konferensi wilayah, cabang, dan seterusnya sudah ada pegangan cantolan legalnya sesuai dengan AD/ART yang baru,” katanya.
PBNU Targetkan Konferwil dan Konfercab Mulai Desember
Setelah memiliki landasan hukum, PBNU menargetkan konferensi wilayah hingga tingkat cabang dan struktur di bawahnya mulai berlangsung pada Desember 2026.
“Oleh karena itu, insyaallah dalam waktu dekat, Desember sudah bisa dimulai ya, konferensi-konferensi di wilayah sampai ke tingkat bawahnya karena menunggu cantolan legalnya itu,” ucapnya.
Sebelum pelaksanaan konferensi, PBNU juga menyiapkan sosialisasi Peraturan Jam’iyah ke berbagai daerah. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar satu pekan setelah Konbes.
Sosialisasi akan menyasar wilayah yang bersiap menyelenggarakan konferensi. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh jajaran memahami ketentuan baru dan menghindari perbedaan penafsiran.
“Begitu ini nanti selesai, satu minggu ke depan insyaallah kita akan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, khususnya yang akan melaksanakan konferensi sehingga tidak ada salah tafsir maupun menafsirkan yang salah terhadap Peraturan Jam’iyah yang sudah kita tetapkan,” ungkapnya.
“Ini penting sebagai bagian dari kerapian tata kelola berorganisasi, sehingga semuanya ada dasar pijakan,” pungkasnya.
Selain mengatur mekanisme organisasi dan pemilihan Ketua Tanfidziyah, Peraturan Jam’iyah juga memuat ketentuan mengenai Lembaga Aset dan Wakaf.
Lembaga tersebut merupakan sebutan baru bagi Lembaga Wakaf dan Pertanahan, sesuai amanat Muktamar NU 2026. (ARIF)

