Lompat ke konten utama

NU MEDIA JATI AGUNG – Aktual Informatif dan Terkini

NU MEDIA JATI AGUNG
NU Media Jati Agung

NU MEDIA JATI AGUNG - Aktual, Informatif dan Terkini

01 / 01

Cegah KKN dan Gratifikasi, Kemenag Lampung Andalkan Pelayanan PTSP

Pelayanan Masyarakat Dipusatkan Melalui PTSP

Bandar Lampung, NU Media Jati Agung – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pungutan liar (pungli), serta gratifikasi.

Salah satu langkah yang ditempuh yakni memusatkan pelayanan masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Dr. H. Zulkarnain, S.Ag., M.Hum., menjelaskan kebijakan tersebut saat memberikan sambutan dalam kegiatan Media Gathering bersama insan pers di Aula Sai Batin Kanwil Kemenag Lampung, Senin (16/11/2026).

Zulkarnain mengatakan, pembatasan interaksi pelayanan melalui PTSP bertujuan mengantisipasi potensi penyimpangan antara masyarakat dan pejabat di lingkungan Kemenag.

“Memang untuk mengantisipasi potensi yang KKN, pungli dan gratifikasi, maka pelayanan kepada masyarakat hanya terbatas di PTSP,” ungkap Zulkarnain.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak bertujuan mempersulit masyarakat ketika membutuhkan pelayanan ataupun ingin bertemu dengan jajaran Kemenag.

Sebaliknya, langkah ini menjadi bagian dari komitmen institusi dalam menjaga integritas aparatur saat menjalankan tugas.

Petugas PTSP Harus Profesional dan Komunikatif

Zulkarnain menegaskan, PTSP membutuhkan petugas yang memiliki kemampuan komunikasi serta pemahaman pelayanan publik yang baik.

Ia menjelaskan bahwa petugas PTSP tidak sekadar menerima kebutuhan masyarakat. Mereka juga harus mampu memberikan penjelasan secara tepat dan meneruskan informasi maupun kebutuhan masyarakat kepada pimpinan.

“Jadi kadang-kadang itu juga PTSP harus ditaruh orang yang profesional, yang bisa menjelaskan, yang bisa apa namanya bertutur kata yang sopan dan bisa menyampaikan semua informasi kepada pimpinan,” jelasnya.

Menurut Zulkarnain, kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Petugas harus memahami kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami.

Karena itu, ia menilai pemilihan petugas yang tepat turut menentukan efektivitas pelayanan melalui PTSP.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi dan arahan yang jelas ketika mengurus berbagai keperluan di lingkungan Kemenag.

Kakanwil Tegaskan Pelayanan Tidak Mempersulit Masyarakat

Lebih lanjut, Zulkarnain kembali menegaskan bahwa kebijakan pemusatan pelayanan melalui PTSP tidak bermaksud menutup akses komunikasi antara masyarakat dan jajaran Kemenag.

Ia memastikan masyarakat tetap dapat menyampaikan kebutuhan, memperoleh informasi, serta mengakses pelayanan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jadi tidak ada tujuan kita untuk mempersulit bertemu siapa pun,” tegasnya.

Zulkarnain berharap sistem pelayanan terpadu tersebut mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Melalui penerapan PTSP, Kanwil Kemenag Lampung ingin menghadirkan pelayanan publik yang profesional sekaligus mempersempit peluang terjadinya penyimpangan.

Sistem ini juga diharapkan mampu membangun interaksi yang lebih terarah antara masyarakat dan aparatur pemerintah.

Ia mengajak seluruh jajaran Kemenag untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Dengan komitmen tersebut, Kemenag diharapkan mampu memberikan pelayanan yang semakin baik dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

(Ahmad Royani, S.H.I)