Lompat ke konten utama

NU MEDIA JATI AGUNG – Aktual Informatif dan Terkini

NU MEDIA JATI AGUNG
NU Media Jati Agung

NU MEDIA JATI AGUNG - Aktual, Informatif dan Terkini

01 / 01

Tak Bisa Sembarangan Copot Pejabat, Kakanwil Kemenag Lampung Jelaskan Prosedurnya

Mutasi Pejabat Harus Melalui Persetujuan Pusat

Bandar Lampung, NU Media Jati Agung— Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung, Dr. H. Zulkarnain, S.Ag., M.Hum., menjelaskan bahwa proses pengangkatan dan pemindahan pejabat di lingkungan Kementerian Agama tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kepala kantor wilayah.

Menurutnya, kewenangan pengangkatan maupun pemindahan sejumlah pejabat, mulai dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA), kepala madrasah, hingga pejabat eselon III dan IV, harus melalui mekanisme dan persetujuan dari pemerintah pusat.

Penjelasan tersebut disampaikan Zulkarnain dalam kegiatan Media Gathering bersama insan pers di Aula Sai Batin Kanwil Kemenag Lampung, Senin (16/11/2026).

Dalam sambutannya, Zulkarnain mengungkapkan bahwa kewenangan kepala kantor wilayah saat ini berbeda dengan mekanisme yang berlaku sebelum 2017.

“Semuanya bermuara ke pusat. Ini harus dipahami teman-teman. Kalau saya suruh copot ini, copot si B, tidak bisa, Pak,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, apabila terdapat laporan mengenai pejabat yang diduga melakukan pelanggaran, pihaknya harus terlebih dahulu membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari pihak terkait.

Foto Ahmad Royani : Kakanwil Kemenag Lampung, Dr. H. Zulkarnain, S.Ag., M.Hum., saat berdialog dengan sejumlah insan pers. 

Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal terkait sebagai bagian dari proses penanganan lebih lanjut.

“Jadi saya harus pertama melakukan proses: membuat tim, mem-BAP dulu minta keterangan atau BAP, kemudian disampaikan ke Dirjen,” jelasnya.

Mutasi Pejabat Harus Melalui Pemeriksaan Inspektorat Jenderal

Zulkarnain juga memaparkan bahwa proses pemindahan kepala madrasah maupun kepala KUA harus melewati sejumlah tahapan administratif dan pemeriksaan.

Tahap pertama dilakukan melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Pada tahap ini, calon pejabat yang diusulkan akan diperiksa dan diverifikasi, termasuk rekam jejak hukuman disiplin.

Menurut Zulkarnain, proses tersebut berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT).

“Di sana mereka akan di-screening, diteliti, diverifikasi apakah yang bersangkutan pernah dapat hukuman disiplin tidak. Kalau pernah dapat hukuman disiplin, maka tidak keluar izinnya atau rekomendasinya. Namanya SKBT, Surat Keterangan Bebas Temuan,” terangnya.

Setelah memperoleh SKBT, usulan pengangkatan kepala madrasah dilanjutkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis).

Pada tahap tersebut, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap persyaratan administrasi, kelayakan, serta aspek kepegawaian calon pejabat.

Selanjutnya, apabila telah memperoleh rekomendasi dari Ditjen Pendis, usulan diteruskan kepada Sekretariat Jenderal melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM).

“Jadi kalau sudah dikeluarkan SK-nya, bahwa si A dipindahkan ke sana dan layak untuk dilantik menjadi kepala madrasah, maka setelah kami terima, maka kami keluarkan dan kami lantik,” jelas Zulkarnain.

Kakanwil Sebut Tidak Bisa Sembarangan Mencopot Pejabat

Dalam kesempatan tersebut, Zulkarnain mengakui bahwa dirinya menerima berbagai laporan mengenai kinerja pejabat di lingkungan Kemenag Lampung.

Namun, ia menegaskan bahwa setiap laporan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan mekanisme yang berlaku.

Pencopotan atau pemindahan pejabat tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan desakan atau informasi yang belum terverifikasi.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya masih tergolong baru menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Lampung. 

Karena itu, diperlukan proses untuk mengenali kondisi internal organisasi sekaligus memastikan setiap keputusan dilakukan secara tepat.

“Kalau saya copot semua, terus nanti saya pejabatnya siapa lagi? Tidak ada, Pak, kosong, Pak. Dan saya tidak kenal orang karena saya orang baru, baru beberapa bulan,” ujarnya.

Menurutnya, pembinaan dan perbaikan kinerja harus menjadi langkah awal sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terhadap pejabat yang dinilai bermasalah.

Ia menilai pergantian pejabat tanpa mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman dapat berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan di lingkungan instansi.

Minta Pers Lakukan Tabayyun Sebelum Publikasi

Lebih lanjut, Zulkarnain meminta insan pers yang memperoleh informasi mengenai dugaan pelanggaran di lingkungan Kemenag Lampung agar melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak terkait.

Ia mempersilakan wartawan menyampaikan kritik dan melakukan pemberitaan secara independen.

Namun, menurutnya, proses klarifikasi perlu dilakukan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak keliru.

“Silakan. Sebenarnya tidak ada masalah bagi saya untuk diviralkan yang jelek, tapi alangkah indahnya kalau kita sudah bersama begini di-cross-check dulu, tabayyun dulu, klarifikasi dulu, kita cari solusi bersama-sama,” katanya.

Ia berharap komunikasi antara Kemenag dan media dapat berjalan lebih baik sehingga setiap persoalan bisa ditelusuri secara objektif.

Zulkarnain juga menegaskan bahwa pers tetap memiliki independensi dan fungsi kontrol sosial yang harus dihormati.

“Jadi kami memandang pers bukan sekadar mitra publikasi, melainkan mitra sejawat dalam pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus mitra kritis dan independensinya harus tetap kita hormati bersama-sama,” ungkapnya.

Melalui Media Gathering tersebut, Kakanwil berharap insan pers dan jajaran Kemenag Lampung dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka, memperkuat pengawasan, serta bersama-sama mendorong pembenahan institusi.

Ia menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus ditangani berdasarkan pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku, bukan melalui fitnah atau tindakan yang dapat merugikan pihak yang belum terbukti bersalah. (ARIF)