Buay Bulan Udik Desak Pemkab-DPRD Fasilitasi Mediasi
TULANG BAWANG BARAT, NU Media Jati Agung — Buay Bulan Udik Bersatu menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Tulang Bawang Barat (Tubaba), Rabu, 12 Agustus 2026. Ribuan massa mendesak pemerintah daerah segera memfasilitasi pertemuan masyarakat adat dengan PTPN I Regional VII Unit Usaha Bunga Mayang.
Massa meminta Pemkab Tubaba mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait hubungan masyarakat adat dengan perusahaan.
Massa Desak Persoalan Masyarakat Adat Diselesaikan
Selain meminta mediasi, massa mendesak pemerintah tidak memberikan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) sebelum persoalan yang menyangkut kepentingan dan hak masyarakat terselesaikan secara jelas dan terbuka.
Masyarakat juga mempertanyakan manfaat keberadaan perusahaan bagi warga sekitar. Karena itu, mereka berharap perusahaan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat, termasuk melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Massa menilai masyarakat belum merasakan manfaat program tersebut secara optimal.
Wakil Bupati Terima Perwakilan Massa
Perwakilan massa kemudian diterima Wakil Bupati Tubaba Nadirsyah di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk membahas tuntutan serta langkah penyelesaian.
Nadirsyah menegaskan pemerintah daerah akan berada di tengah masyarakat dan mendukung penyelesaian persoalan melalui dialog serta mediasi. Namun, ia meminta masyarakat tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan anarkis.
“Saya akan memberikan dukungan penuh terhadap warga Buay Bulan Udik Bersatu,” kata Nadirsyah seusai pertemuan.
Selanjutnya, Nadirsyah menyatakan Pemkab Tubaba akan segera memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dan pihak perusahaan. Pemerintah juga akan mengundang sejumlah pihak untuk membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.
“Secepatnya kita akan mengadakan rapat besar dengan semua pihak, seperti BPN, Polres, pihak perusahaan, warga Buay Bulan Udik dan pemerintah daerah,” tegasnya.
DPRD Tubaba Siap Tindaklanjuti Aspirasi
Setelah menyampaikan aspirasi di Pemkab Tubaba, massa melanjutkan aksi ke Kantor DPRD Tubaba. Ketua Komisi I DPRD Tubaba Yantoni menerima aspirasi masyarakat tersebut.
Yantoni mengatakan DPRD akan berkoordinasi dengan Bupati Tubaba untuk mengetahui langkah pemerintah daerah dalam menindaklanjuti persoalan tersebut.
Jika pemerintah daerah belum menyelesaikan persoalan, DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP).
“Kita akan berkoordinasi dengan Bupati, sejauh mana pemerintah daerah menindaklanjuti persoalan ini. Apabila tidak terselesaikan, kita akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP),” ujar Yantoni.
Yantoni menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena itu, DPRD akan mengambil langkah lebih lanjut apabila pemerintah daerah belum menemukan titik terang.
“Kita ini wakilnya masyarakat, artinya kita harus berbuat. Bila pemerintah daerah tidak dapat menyelesaikan, DPRD akan mengambil alih untuk berjuang bersama masyarakat,” tegasnya.»
Buay Bulan Udik Beri Waktu Tujuh Hari
Sementara itu, Juru Bicara Buay Bulan Udik Bersatu, Aswar, mengatakan aksi tersebut bertujuan mendesak pemerintah daerah segera mengambil sikap dan mempertemukan masyarakat adat Buay Bulan Udik dengan PTPN I Regional VII Unit Usaha Bunga Mayang.
Menurut Aswar, masyarakat memberikan waktu tujuh hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret dalam memfasilitasi mediasi.
Jika tidak ada perkembangan atau titik temu, masyarakat akan mempertimbangkan langkah hukum.
“Dalam waktu tujuh hari apabila tuntutan kami untuk mediasi tidak ada langkah dan titik temu, kami akan melakukan langkah-langkah hukum,” kata Aswar.»
Masyarakat Tunggu Langkah Konkret Pemkab
Meski memberikan ultimatum, Aswar menyampaikan hasil pertemuan dengan Pemkab Tubaba memberikan harapan baru bagi masyarakat. Pemerintah, menurutnya, telah menyatakan kesediaan mengambil langkah sesuai aspirasi warga.
Kini, masyarakat menunggu realisasi dari komitmen tersebut. Mereka berharap proses penyelesaian tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi menghasilkan langkah konkret yang memberikan kepastian terhadap tuntutan masyarakat adat. (Erwin Indra Saputra)