Demokrat Serahkan Bursa Wapres kepada Prabowo
Jakarta, NU Media Jati Agung – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan partainya tidak akan mengusulkan calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
AHY menyampaikan keputusan itu dalam konferensi pers di Auditorium DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Sebelumnya, nama AHY sempat masuk dalam perbincangan sebagai salah satu kandidat pengganti Gibran.
Namun, Demokrat memilih menyerahkan proses pengusulan calon sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tegaskan, Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” kata AHY.
Ia menjelaskan, keputusan tersebut telah dibicarakan bersama SBY melalui sambungan video call. Saat itu, Presiden ke-6 RI tersebut sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
AHY Tegaskan Sikap Demokrat soal Pengganti Gibran
AHY mengatakan Demokrat menghormati mekanisme pengisian jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila terjadi kekosongan jabatan.
“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam hal ini,” ujarnya.
Meski tidak mengajukan nama, AHY tidak menutup kemungkinan Prabowo memiliki pertimbangan sendiri mengenai figur yang akan diusulkan. Ia menegaskan, sikap resmi Demokrat tetap tidak mengajukan kandidat.
Selain itu, AHY mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru berspekulasi mengenai sosok pengganti Gibran. Ia meminta semua pihak memberi ruang bagi proses konstitusional.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan. Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut,” tuturnya.
AHY juga menegaskan pentingnya menempatkan konstitusi sebagai dasar dalam proses pengisian jabatan tersebut.
“Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegas AHY.
Golkar Sebelumnya Juga Tak Ajukan Kandidat
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Ketentuan tersebut menetapkan batas waktu paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Sikap Demokrat menambah daftar partai koalisi yang menyerahkan pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo. Sebelumnya, Partai Golkar juga menyatakan tidak akan mengusulkan nama pengganti Gibran. (ARIF)