ICW Persoalkan Keterbukaan Pembahasan UU
Jakarta, NU Media Jati AgungāIndonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.Ā
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
ICW menilai DPR mengabaikan prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Sementara itu, Kepala Divisi/Program Manager Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyampaikan pengaduan tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua DPR dan ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset,” kata Ibrahim.
ICW Klaim Draf RUU Tidak Tersedia
Ibrahim mengatakan, ICW tidak dapat mengakses draf RUU Perampasan Aset hingga DPR mengesahkan aturan tersebut menjadi undang-undang.
Menurut dia, dokumen rancangan itu tidak tersedia di situs resmi DPR. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan ICW mengadukan pimpinan DPR dan Komisi III ke MKD.
“Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR,” ujarnya.
ICW juga membantah klaim pimpinan DPR dan Komisi III yang menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset berlangsung secara transparan.
Lebih lanjut, Ibrahim mengungkapkan, ICW belum pernah mendapat undangan untuk berdiskusi mengenai perumusan undang-undang tersebut.
“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini,” tegasnya.
Pengaduan Tindak Lanjut Somasi
Ibrahim mengatakan, sekretariat MKD telah menerima pengaduan yang disampaikan ICW bersama koalisi advokasi perampasan aset.
Pengaduan tersebut merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya mereka layangkan pada 16 November 2026.
ICW berharap MKD menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan sanksi apabila menemukan pelanggaran etik dalam proses pembentukan undang-undang.
“Kami berharap, koalisi advokasi perampasan aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan undang-undang perampasan aset,” ungkapnya.
DPR Sahkan UU Perampasan Aset
DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).
Pengesahan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Ketua DPR Puan Maharani memimpin pengambilan keputusan dalam rapat tersebut.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?,” kata Puan.
Sementara itu, Anggota DPR yang hadir kemudian menyatakan persetujuan.
“Setuju,” seru anggota yang hadir. (ARIF)

