Lompat ke konten utama

NU MEDIA JATI AGUNG – Aktual Informatif dan Terkini

NU MEDIA JATI AGUNG
NU Media Jati Agung

NU MEDIA JATI AGUNG - Aktual, Informatif dan Terkini

01 / 01

Habiburokhman Respons Laporan ICW soal UU Perampasan Aset

Habiburokhman Tanggapi Aduan ICW ke MKD DPR

Jakarta, NU Media Jati Agung— Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, merespons laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap dirinya dan Ketua DPR RI Puan Maharani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran proses formil dalam pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset.

Habiburokhman mengaku tidak mempermasalahkan aduan itu dan menyatakan menerima kritik masyarakat.

Namun, ia menegaskan pihaknya telah berupaya maksimal dalam proses pembentukan undang-undang tersebut.

“Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” katanya lewat pesan singkat, Jumat (19/11/2026).

Habiburokhman Bantah Naskah RUU Tak Disebar

Habiburokhman juga membantah tudingan bahwa naskah RUU Perampasan Aset tidak pernah disebarluaskan selama proses pembahasan.

Menurut dia, Kesekretariatan Jenderal DPR telah mengunggah naskah tersebut sejak awal melalui situs resmi DPR.

Ia juga menyebut seluruh tahapan pembahasan berlangsung terbuka. Proses itu meliputi rapat audiensi, rapat kerja, rapat tim sinkronisasi dan musyawarah, hingga pleno pengesahan tingkat satu.

ICW Tidak Diundang dalam Pembahasan

Habiburokhman menjelaskan pihaknya memprioritaskan masyarakat dan lembaga yang mengajukan diri sebagai narasumber dalam pembahasan RUU tersebut.

“Kalau soal ICW enggak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak tetapi yang bisa terakomodir cuma 87,” kata Habib.

Ia juga menyebut ICW tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber dalam rapat audiensi maupun rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Selain itu, menurut Habiburokhman, ICW tidak mengirimkan masukan tertulis terkait pembahasan RUU tersebut.

“Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” ujar Habib.

ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman

Sebelumnya, ICW mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke MKD DPR.

ICW menduga keduanya melanggar etik dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Aduan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak disebarluaskannya naskah RUU selama proses pembahasan.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menyampaikan pengaduan tersebut di kompleks parlemen, Jakarta.

“Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi Ill terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset,” kata Ibrahim.

DPR sebelumnya mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). (ARIF)