Lompat ke konten utama

NU MEDIA JATI AGUNG – Aktual Informatif dan Terkini

NU MEDIA JATI AGUNG
NU Media Jati Agung

NU MEDIA JATI AGUNG - Aktual, Informatif dan Terkini

01 / 01

Prof Niam Apresiasi UU Perampasan Aset, Momentum Perbaikan Negara

MUI Nilai Pengesahan UU Perampasan Aset Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Jakarta, NU Media Jati Agung— Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Menurut Prof Niam, pengesahan regulasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem bernegara serta mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Apresiasi Presiden Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas pengesahan UU Perampasan Aset. Ini momentum untuk perbaikan sistem bernegara. Mewujudkan good governance and clean government,” kata Prof Niam dilansir dari MUI Digital, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai pengesahan undang-undang tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, regulasi tersebut diharapkan mendorong aparatur pemerintahan bekerja secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Prof Niam Apresiasi Respons DPR terhadap Aspirasi Publik

Prof Niam juga menilai DPR telah menunjukkan sikap aspiratif dalam merespons tuntutan masyarakat terkait pengesahan UU Perampasan Aset.

Ia menyinggung aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus 2026. Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah pengesahan RUU Perampasan Aset.

Saat itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menemui massa dan berjanji RUU tersebut akan disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

“Alhamdulillah janji tersebut ditepati. Tinggal sosialisasi dan implementasinya. Intinya, hukum dirumuskan muaranya adalah untuk ketertiban dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Implementasi UU Harus Dibarengi Integritas

Meski mengapresiasi pengesahan regulasi tersebut, Prof Niam mengingatkan bahwa tidak ada aturan yang sempurna.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menekankan pentingnya komitmen penyelenggara negara untuk menjaga integritas dan bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan rakyat.

Menurutnya, UU Perampasan Aset harus menjadi instrumen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaannya juga membutuhkan dukungan serta pengawasan masyarakat agar berjalan efektif.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, Jawa Barat ini, turut mendorong pemerintah dan pihak terkait segera menyosialisasikan undang-undang tersebut.

Sosialisasi diperlukan agar masyarakat maupun penyelenggara negara memahami ketentuan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai tujuan.

DPR Sahkan UU Perampasan Aset

DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut menjadi tahapan penting dalam pembentukan regulasi yang mengatur perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. (ARIF).Ā