Lompat ke konten utama

NU MEDIA JATI AGUNG – Aktual Informatif dan Terkini

NU MEDIA JATI AGUNG
NU Media Jati Agung

NU MEDIA JATI AGUNG - Aktual, Informatif dan Terkini

01 / 01

Teror Pinjol Picu Ancaman Gagal Bayar Nasional

Sorotan Keras Manang Soebeti terhadap Praktik Penagihan Intimidatif

JAKARTA, NU MEDIA JATI AGUNG, – Kombes Pol Manang Soebeti melontarkan ancaman akan mengampanyekan gerakan gagal bayar nasional apabila praktik teror pinjol terus berlanjut secara intimidatif terhadap masyarakat di Jakarta pada Sabtu (21/11/2026). Perwira menengah Polri tersebut menyampaikan sikap tegas ini setelah menyoroti curhatan viral seorang warganet yang mengaku kehilangan ibunya akibat tekanan psikologis dari penagih utang (debt collector). Selain mengecam keras aksi teror telepon maupun pesan ancaman, ia juga mendesak otoritas terkait segera membenahi tata kelola industri pinjaman daring (online) di Indonesia.

Dalam unggahan melalui akun Instagram pribadinya @manangsoebeti_official, polisi yang akrab menerima sapaan Pak Bray tersebut mengunggah tangkapan layar akun penyelenggara pinjaman bernama PinjamanGo. Menurut pantauannya, akun pemberi pinjaman tersebut mendadak menghilang dan tidak aktif lagi sesaat setelah kisah duka nasabah itu ramai diperbincangkan publik. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat agar tetap kritis mengawasi rekam jejak penyelenggara layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi secara daring.

“Akunnya langsung hilang, silakan serbu nomor CS dan emailnya,” tulis Manang dalam unggahan di Instagram pribadinya, @manangsoebeti_official pada Sabtu, 21 November 2026.

Tuntutan Penghapusan Skema Tadpole dan Aturan DTI

Melalui pernyataan lanjutan pada hari yang sama, Kombes Pol Manang Soebeti merumuskan lima poin tuntutan penting untuk merespons maraknya kasus teror pinjol di tengah masyarakat. Pertama-tama, ia menuntut seluruh penyelenggara pinjaman daring segera menghentikan metode penagihan kasar yang meneror peminjam lewat sambungan telepon maupun pesan ancaman. Selanjutnya, ia menegaskan kesiapannya menggerakkan aksi solidaritas apabila pihak industri tetap mengabaikan etika penagihan yang manusiawi.

“Hentikan penagihan biadab atau kami kampanyekan gagal bayar nasional,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

Selain persoalan etika penagihan, Pak Bray turut menyoroti ketimpangan struktur pembayaran yang selama ini merugikan nasabah melalui penerapan skema tadpole. Sebagai informasi, skema tadpole atau skema kecebong merupakan pola pembayaran pinjaman yang membebankan cicilan jauh lebih besar pada awal tenor, lalu mengecil pada periode berikutnya. Akibatnya, banyak nasabah langsung kesulitan likuiditas sejak bulan pertama dan terjebak dalam lingkaran utang baru.

Untuk mencegah fenomena gali lubang tutup lubang tersebut, ia mendesak regulator agar membatasi jumlah maksimal aplikasi pinjaman yang dapat meminjamkan dana kepada satu nasabah. Di samping itu, ia juga menuntut penegakan aturan Debt to Income Ratio (DTI) sebesar 30 persen secara konsisten di seluruh platform pinjaman daring. Melalui langkah ini, lembaga pembiayaan wajib menyaring kemampuan bayar calon debitur sebelum mencairkan dana pinjaman baru.

“Batasi maksimal aplikasi yang dapat dipinjam untuk mencegah gali lobang dan terapkan DTI 30 persen sesuai aturan dengan tegas,” ungkapnya.

Pengawasan OJK dan Kewajiban Membuka Pintu Negosiasi

Secara regulasi, aturan Debt to Income Ratio atau DTI 30 persen menetapkan bahwa total seluruh cicilan utang bulanan seseorang tidak boleh melampaui 30 persen dari total penghasilan bulanannya. Oleh sebab itu, setiap penyelenggara pinjaman wajib memeriksa total beban cicilan nasabah pada seluruh platform lain sebelum menyetujui pengajuan dana baru. Penerapan disiplin rasio ini bertujuan melindungi masyarakat dari risiko gagal bayar beruntun akibat beban bunga yang melampaui kapasitas ekonomi mereka.

Pada poin tuntutan terakhirnya, Kombes Pol Manang Soebeti meminta perusahaan pembiayaan selalu membuka ruang dialog bagi nasabah yang mengalami kendala pembayaran. Bahkan, ia secara langsung menandai akun media sosial resmi milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta asosiasi fintech pendanaan bersama dalam unggahannya tersebut. Dengan demikian, pihak regulator dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen.

“Yang terakhir, buka pintu negosiasi,” imbuhnya sambil menandai akun media sosial milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asosiasi fintech OJK.

Kronologi Keterlambatan Lima Jam yang Berujung Duka

Perhatian luas publik terhadap isu teror pinjol ini bermula dari utas memilukan yang pertama kali tayang melalui akun media sosial Threads @mohbillakhansa. Dalam kesaksiannya, pemilik akun tersebut menceritakan bahwa dirinya hanya mengalami keterlambatan pembayaran cicilan sekitar lima jam pada hari jatuh tempo. Padahal, ia sedang berupaya keras mengumpulkan kekurangan dana untuk melunasi seluruh kewajiban pinjamannya pada hari yang sama.

Namun, keterlambatan singkat tersebut justru memicu rentetan pesan intimidatif dari oknum penagih yang turut menyasar kontak darurat maupun anggota keluarganya. Menurut penuturannya, pihak penagih mengirimkan ancaman pembunuhan terhadap keluarga serta melontarkan teror verbal secara berulang melalui telepon dan aplikasi WhatsApp. Akibatnya, sang ibu mengalami tekanan batin hebat setelah menerima panggilan telepon bernada kasar secara terus-menerus.

Mengetahui kondisi kesehatan ibunya menurun drastis akibat guncangan psikologis tersebut, pemilik akun segera bergegas pulang ke rumah. Sayangnya, setibanya di kediaman, ia justru menerima kabar duka bahwa sang ibu telah mengembuskan napas terakhir. Peristiwa tragis ini pun memicu gelombang simpati sekaligus kemarahan warganet terhadap praktik penagihan teror pinjol yang dinilai melampaui batas kemanusiaan.

Keluhan Nasabah Terkait Laporan ke OJK

Sebelum peristiwa duka itu terjadi, pemilik akun @mohbillakhansa sebenarnya telah menempuh jalur pengaduan resmi kepada pihak regulator keuangan. Berdasarkan pengakuannya, ia sudah mengajukan laporan sebanyak tiga kali kepada OJK terkait dugaan intimidasi yang menimpa keluarganya. Menindaklanjuti aduan tersebut, pihak OJK sempat menghubungi pihak PinjamanGo untuk meminta klarifikasi atas tindakan penagihan tersebut.

Akan tetapi, pihak penyelenggara pinjaman justru menyangkal keterlibatan mereka dan mengklaim bahwa pelaku pengancaman bukan berasal dari tim penagih internal perusahaan. Sikap lepas tangan tersebut membuat korban merasa tidak memperoleh perlindungan hukum maupun penyelesaian yang adil atas teror yang keluarganya alami. Melalui utasnya, ia pun menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap lemahnya sanksi terhadap platform pinjaman yang kerap menghindar dari tanggung jawab.

“Sebelumnya udah 3 kali bikin laporan OJK dan pihak OJK udah ngechat PinjamanGo, akhirnya PinjamanGo klarifikasi ke saya tapi mereka bilang itu bukan DC mereka,” tulisnya dalam utas tersebut.

“Mereka ga bakal ngaku, justru mereka bakal cuci tangan dan OJK juga enggak bisa buat apa-apa. Udah banyak juga yang protes di OJK karena beberapa akun pinjol banyak yang cuci tangan, entah bekingannya kuat di belakang atau gimana,” pungkasnya.