Pembangunan Kota Baru Lamsel Jadi Prioritas Gubernur

Kota Baru Masuk Prioritas Utama Gubernur Mirza

JATI AGUNG, NU MEDIA JATI AGUNG, – Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan pembangunan Kawasan Kota Baru di Jati Agung, Lampung Selatan sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan proyek strategis tersebut secara bertahap.

Pada Senin (4/8/2025), Pemprov Lampung menggelar rapat percepatan pembangunan Kawasan Kota Baru di Ruang Sakai Sambayan Kantor Gubernur. Rapat tersebut membahas langkah konkret dan progres pembangunan yang harus dicapai dalam waktu dekat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Lampung, Mulyadi Irsan, menyampaikan bahwa Gubernur Mirza telah berkomitmen mendorong pembangunan Kawasan Kota Baru secara menyeluruh. Ia menyatakan bahwa seluruh program strategis pembangunan sudah berjalan dan bergerak sesuai jadwal yang ditetapkan.

“Karena itu masuk dalam program strategis dan jadi komitmen Pak Gubernur. Tahun ini semuanya berproses,” kata Mulyadi usai rapat.

Fokus pada Akses Jalan, Gedung, dan Taman

Pemerintah provinsi langsung memfokuskan pembangunan pada aksesibilitas kawasan, infrastruktur gedung, serta ruang publik seperti taman. Mulyadi menegaskan bahwa tim teknis telah menyiapkan rencana perbaikan dan pembangunan akses jalan menuju Kota Baru sebagai langkah awal.

“Mulai dari jalan, perencanaan kita dorong semua. Nanti ada beberapa perguruan tinggi dan Forkopimda yang akan segera kesana. Kami minta dukungan juga dari pemerintah kabupaten kota,” lanjut Mulyadi.

Pemprov juga mengundang partisipasi dari instansi vertikal serta dukungan teknis dari berbagai perguruan tinggi. Dengan keterlibatan Forkopimda dan akademisi, perencanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih akurat dan terukur.

Selain itu, pemprov telah memprioritaskan pembangunan fasilitas pendidikan dan pelayanan masyarakat lainnya. Dalam waktu dekat, pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat di wilayah tersebut.

Sekolah Rakyat dan Kantor Gubernur Masuk Rencana Pembangunan

Mulyadi menyebut bahwa pembangunan Sekolah Rakyat sudah masuk dalam rencana prioritas. Ia menyatakan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian bangunan Sekolah Rakyat pada tahun depan agar bisa langsung digunakan oleh masyarakat sekitar.

“Untuk kantor gubernur sudah dipertimbangkan anggarannya karena semuanya sudah masuk prioritas dan ini sudah masuk RPJMD. Kalau skema pembiayaannya nanti inovasi lah,” tambah Mulyadi.

Pemerintah daerah juga tengah memikirkan solusi pembiayaan secara inovatif dan efisien. Dengan demikian, proyek-proyek vital seperti kantor gubernur tidak mengalami kendala pembiayaan yang berarti.

Menurut Mulyadi, proses penganggaran untuk fasilitas strategis seperti kantor gubernur telah masuk dalam sistem perencanaan keuangan daerah. Tim perencana dan keuangan memformulasikan berbagai skema pembiayaan agar tidak membebani APBD secara berlebihan.

Sejarah dan Gagasan Awal Kota Baru

Pemerintah Provinsi Lampung merancang Kawasan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan baru sejak tahun 2010. Pemerintah ingin memindahkan pusat kegiatan administrasi dari Kota Bandarlampung ke wilayah baru di Lampung Selatan.

Kota Baru berlokasi sekitar 45 menit dari pusat kota Bandarlampung dan semula digagas untuk mendistribusikan beban urbanisasi secara lebih merata. Namun, realisasi pembangunan sempat mandek selama bertahun-tahun.

Baru pada tahun 2024, saat Penjabat Gubernur Samsudin memimpin, semangat pembangunan kembali muncul. Pemerintah mulai mengaktifkan proyek-proyek dasar seperti akses jalan dan penataan kawasan.

Sejak saat itu, publik kembali memperbincangkan potensi besar dari Kota Baru sebagai kawasan pemerintahan yang modern, hijau, dan terintegrasi. Pemerintah provinsi pun menjawab harapan publik itu dengan memasukkan proyek ini ke dalam RPJMD 2025–2029.

Komitmen Gubernur Mirza Terhadap Pemerataan Pembangunan

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menaruh perhatian besar pada pemerataan pembangunan di wilayah Lampung. Ia ingin seluruh kabupaten dan kota merasakan manfaat pembangunan secara seimbang, termasuk wilayah penyangga ibu kota provinsi seperti Jati Agung.

Dengan memprioritaskan pembangunan Kawasan Kota Baru, Gubernur Mirza berharap bisa menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Bandarlampung. Proyek ini diharapkan dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, kawasan tersebut akan memiliki nilai strategis dalam jangka panjang karena bakal menampung pusat pemerintahan, institusi pendidikan, serta area hijau yang menopang kualitas lingkungan.

Dukungan Stakeholder Jadi Kunci Keberhasilan

Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan Kawasan Kota Baru membutuhkan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, Pemprov Lampung mengajak pemerintah kabupaten/kota, sektor swasta, dan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan.

Mulyadi menyebut bahwa partisipasi dari pemerintah daerah lainnya sangat penting, terutama dalam hal konektivitas dan pelayanan dasar. Ia juga mengajak pihak swasta agar turut menanamkan investasi untuk mempercepat pembangunan fasilitas publik dan komersial.

Dengan kolaborasi lintas sektor, Pemprov Lampung optimistis mampu menyelesaikan pembangunan kawasan sesuai target dan visi strategis RPJMD 2025–2029.