Masterplan Banjir Bandar Lampung Mulai 2026
Bandar Lampung, NU Media Jati Agung – masterplan banjir Bandar Lampung mulai tahun 2026. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran Rp5 miliar untuk program ini.
Program ini menargetkan penanganan banjir melalui perencanaan terpadu. Selain itu, pemerintah menyusun strategi jangka menengah agar penanganan berjalan efektif.
Pemerintah mempercepat proses sejak awal tahun. Tim teknis menyusun tahapan kerja secara rinci. Pemerintah mengarahkan program agar berjalan sesuai target. Selain itu, pemerintah melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat hasil perencanaan.
Tim perencana mengumpulkan data lapangan. Pemerintah menyesuaikan rencana dengan kondisi wilayah terdampak. Tim teknis memastikan setiap tahapan berjalan lancar.
Plt Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PU, Mochammad Dian Alma’ruf, menyampaikan langkah strategis untuk mengatasi banjir.
Anggaran Rp5 Miliar untuk Perencanaan Banjir
Ia menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mempercepat penyusunan dokumen.
“Untuk mengatasi banjir di Kota Bandar Lampung, berdasarkan upaya jangka menengah, kami akan melakukan penyusunan masterplan pengendalian banjir Kota Banda Lampung. Dan, kami siapkan anggarannya di 2026 ini, serta ini akan segera dilaksanakan,” ujar.
Ia menegaskan bahwa total anggaran mencapai Rp5 miliar.
“Mudah-mudahan di Desember 2026 masterplan pengendalian banjir Kota Bandar Lampung ini selesai,” katanya.
Pemetaan Wilayah dan Infrastruktur Prioritas
Dian menjelaskan bahwa masterplan memetakan wilayah rawan secara rinci. Selain itu, pemerintah menentukan prioritas pembangunan infrastruktur.
Pemerintah memetakan lokasi tanggul dan wilayah normalisasi sungai. Tim teknis menyusun data untuk mendukung keputusan. Pemerintah menentukan langkah berdasarkan hasil kajian.
Tim perencana mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan. Pemerintah memastikan setiap program berjalan tepat sasaran.
“Pada saat pelaksanaan tersebut dimulai kami sudah komunikasi juga dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota bahwa perlu kolaborasi lebih lanjut terkait pengendalian banjir. Karena penanganan banjir ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkolaborasi,” ucap dia.
Kolaborasi Pemerintah Jadi Kunci
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat menangani pembangunan infrastruktur utama. Sementara itu, pemerintah daerah mendukung proses sosial serta pembebasan lahan.
Pemerintah pusat menyiapkan anggaran. Pemerintah daerah membantu proses lapangan. Kedua pihak memperkuat koordinasi.
Selain itu, pemerintah mempercepat komunikasi antarinstansi. Tim teknis menjalankan rencana sesuai jadwal. Pemerintah mengawal seluruh proses hingga selesai.
“Nanti infrastrukturnya dari pemerintah pusat, dan sudah ada anggarannya juga, serta ini juga bisa diintegrasikan dengan detail design. Desember tahun ini harapannya selesai dan saat ini kita mulai karena anggarannya sudah disetujui,” tambahnya.
Tim teknis mempercepat implementasi rencana sejak awal. Pemerintah menargetkan penyelesaian tepat waktu. Tim lapangan menjalankan tahapan kerja.
“Yang pasti rencana ini mulai diimplementasikan saat ini agar Desember bisa selesai, serta pengendalian banjir di Kota Bandar Lampung ini bisa cepat terlaksana,” ujar dia.
Pemerintah mengawal proses penyusunan masterplan sejak awal tahun. Tim teknis menyusun langkah kerja secara terarah. Pemerintah mempercepat koordinasi antarinstansi.
Selain itu, tim lapangan menjalankan tahapan kerja secara konsisten. Pemerintah memastikan seluruh program berjalan sesuai target. Tim teknis mengontrol setiap proses secara berkala. (Ahmad Royani, S.H.I)