Lampung Selatan, NU Media Jati Agung — Gagasan besar datang dari Asisten Pendidikan dan Pelatihan (Asdiklat) Banser Lampung, Budiono T. Ia tidak sekadar berbicara potensi, tetapi langsung menabrak cara berpikir lama: jika dikelola dengan serius, Nahdlatul Ulama (NU) bukan hanya bisa menyamai, bahkan berpeluang melampaui kekuatan ekonomi Muhammadiyah.

“Publik tahu Muhammadiyah itu organisasi kaya raya. Asetnya luar biasa besar,” tegasnya.

Namun, menurut Budiono, perbandingan itu sering kali hanya dilihat dari permukaan. Padahal, jika ditarik lebih dalam, NU justru menyimpan potensi yang jauh lebih masif—hanya saja belum terkonsolidasi.

Potensi NU: Besar, Tapi Belum Terkelola

Budiono menyoroti satu fakta penting: puluhan ribu madrasah milik warga NU tersebar di seluruh Indonesia. Hampir setiap desa memiliki madrasah yang lahir dari wakaf kolektif masyarakat.

“Masalahnya bukan tidak punya aset. NU punya, bahkan sangat banyak. Tapi belum diatasnamakan organisasi,” ujarnya.

Di sinilah letak persoalan sekaligus peluang. Karena mayoritas aset tersebut berbasis wakaf, maka secara prinsip sangat mungkin untuk dikonsolidasikan menjadi kekuatan organisasi.

“Kalau ini diatasnamakan NU, maka itu menjadi aset besar. Tapi konsekuensinya, NU harus siap menata semuanya secara serius,” lanjutnya.

Penataan yang dimaksud bukan hal kecil: mulai dari manajemen, tenaga pengajar, hingga sistem administrasi dan keuangan harus dibuat seragam dan profesional.

Pesantren: Tantangan dan Arah Baru

Berbeda dengan madrasah, pesantren memiliki karakter tersendiri. Umumnya, pesantren berdiri atas nama individu atau keluarga dan dikelola secara turun-temurun.

Budiono tidak menampik hal itu. Namun ia menawarkan arah baru.

“NU harus mulai membangun pesantren atas nama organisasi. Ini bisa jadi percontohan,” katanya.

Langkah ini, menurutnya, akan menjadi titik balik penting dalam membangun kekuatan kelembagaan NU ke depan.

Infaq 10 Ribu: Sederhana, Tapi Mengguncang

Di antara semua gagasan yang disampaikan, satu yang paling mencolok adalah skema infaq kolektif.

Budiono memaparkan hitungan sederhana yang justru terasa “menampar”.

“Kalau 50 juta warga NU infaq 10 ribu saja, terkumpul 500 miliar. Itu cukup untuk bangun perguruan tinggi atau rumah sakit,” jelasnya.

Ia bahkan melangkah lebih jauh.

“Kalau dikumpulkan tiap bulan, berarti setahun bisa bangun 12. Sepuluh tahun? 120 universitas atau rumah sakit. Dahsyat bukan?”

Gagasan ini terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Namun Budiono mengingatkan, semua itu tidak akan berjalan tanpa tiga hal utama: niat, perencanaan, dan kepercayaan.

“Kalau serius, tertib, dan transparan, saudagar akan datang sendiri membantu NU,” tegasnya.

Momentum Muktamar dan Harapan Kepemimpinan Baru

Budiono juga menyinggung momentum besar yang akan datang, yakni Muktamar NU. Ia berharap forum tersebut melahirkan pemimpin yang berani keluar dari pola lama.

“NU butuh pemimpin yang tidak linier, tidak normatif. Harus berani melakukan lompatan besar,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa perubahan yang dibutuhkan bukan kosmetik, tetapi mendasar—terutama dalam aspek manajemen, pendidikan, dan kesehatan.

NU Bukan Alat Kepentingan

Di bagian akhir, Budiono mengingatkan kembali jati diri NU. Organisasi ini, kata dia, bukan tempat mencari nafkah atau panggung kepentingan pribadi.

NU didirikan oleh Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari sebagai wadah perjuangan menjaga ajaran Islam sekaligus mengabdi kepada umat dan Indonesia.

“NU harus jadi lokomotif perubahan. Bukan hanya besar secara jumlah, tapi kuat secara sistem dan manfaat,” katanya.

Ia menutup dengan penegasan yang sederhana, tetapi kuat.

“Ini bukan mimpi sulit. Justru ini mimpi yang paling mudah jadi kenyataan—kalau ada niat, perencanaan, dan kepercayaan.” (ARIF)