Oleh: Juliansyah Lubis Ketua DPW JPKP Provinsi Lampung

Bandar Lampung, NU Media Jati Agung — Setiap kali Hari Lahir Pancasila diperingati, bangsa ini kembali mengingat lima sila yang menjadi fondasi kehidupan bernegara.

Upacara digelar, pidato disampaikan, dan berbagai pesan kebangsaan kembali digaungkan.

Namun di tengah berbagai kemajuan yang telah dicapai, masih ada pertanyaan sederhana yang kerap muncul di tengah masyarakat:

“Apakah setiap warga negara sudah memperoleh kesempatan dan pelayanan yang setara?”

Pertanyaan tersebut bukan lahir dari ruang diskusi para akademisi. Pertanyaan itu tumbuh dari pengalaman sehari-hari masyarakat yang berhadapan langsung dengan berbagai urusan kehidupan.

Ada warga yang berharap pelayanan berjalan sesuai prosedur tanpa harus meminta bantuan pihak tertentu.

Ada pelaku usaha kecil yang ingin memperoleh kesempatan berkembang melalui mekanisme yang terbuka.

Ada pula masyarakat yang hanya menginginkan kepastian ketika mengurus hak-haknya sebagai warga negara.

Keinginan-keinginan itu sebenarnya tidak berlebihan.

Masyarakat tidak meminta perlakuan khusus. Mereka hanya berharap sistem berjalan sebagaimana mestinya.

Ketika Kemajuan Harus Dirasakan Bersama

Indonesia patut bersyukur karena pembangunan terus bergerak maju. Infrastruktur semakin berkembang, layanan publik semakin terdigitalisasi, dan berbagai program pemerintah hadir untuk menjangkau kebutuhan masyarakat.

Perubahan tersebut memberikan banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari.

Namun keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari apa yang terlihat secara fisik.

Kemajuan juga perlu dirasakan dalam bentuk kemudahan akses, kepastian pelayanan, dan kesempatan yang terbuka bagi semua kalangan.

Sebab bagi sebagian orang, ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak proyek yang selesai dikerjakan.

Yang lebih penting adalah apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

Di sinilah tantangan terbesar sering muncul.

Bukan pada penyusunan kebijakan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan.

Jarak Antara Program dan Realitas

Dalam berbagai pendampingan yang dilakukan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), sering ditemukan bahwa banyak program telah dirancang dengan tujuan yang baik.

• Regulasinya tersedia.
• Mekanismenya sudah dibuat.
• Targetnya juga telah ditentukan.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat kendala yang menyebabkan manfaat program belum dirasakan secara merata.

Kadang persoalannya terletak pada informasi yang belum tersampaikan secara utuh.

Kadang terdapat hambatan administrasi yang membingungkan masyarakat.

Di beberapa tempat, warga masih kesulitan memahami prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh layanan tertentu.

Situasi semacam ini menunjukkan bahwa pekerjaan pembangunan belum selesai hanya karena sebuah program telah diluncurkan.

Keberhasilan sesungguhnya baru dapat dinilai ketika masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.

Makna Kesetaraan dalam Kehidupan Sehari-hari

Nilai yang terkandung dalam sila kelima tidak selalu berbicara mengenai hal-hal besar.

Sering kali maknanya hadir dalam persoalan sederhana.

Misalnya ketika seseorang mendapatkan pelayanan yang sama tanpa memandang latar belakangnya.

Ketika kesempatan berusaha terbuka bagi siapa saja yang memiliki kemampuan dan kemauan.

Ketika akses pendidikan dan kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Atau ketika warga tidak perlu mengenal orang tertentu hanya untuk mendapatkan hak yang memang menjadi miliknya.

Kalimat terakhir inilah yang sering menjadi bahan renungan bersama.

Sebab dalam negara yang berdasarkan hukum, pelayanan semestinya berjalan karena aturan bekerja dengan baik, bukan karena kedekatan pribadi.

Menjaga Semangat Pancasila

Pancasila bukan sekadar dokumen sejarah yang dibaca saat upacara.

Nilai-nilainya harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

Karena itu, Hari Lahir Pancasila seharusnya menjadi momentum untuk terus memperbaiki apa yang masih kurang.

Bukan untuk mencari kesalahan.

Bukan pula untuk menyalahkan pihak tertentu.

Melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan semakin mendekatkan negara kepada masyarakat yang dilayaninya.

Indonesia yang kuat bukan hanya Indonesia yang berhasil membangun jalan, jembatan, atau gedung-gedung megah.

Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kesempatan yang sama bagi seluruh warganya.

Pada akhirnya, masyarakat tidak menuntut untuk diistimewakan.

Mereka hanya ingin diperlakukan setara.

Dan ketika kesetaraan itu benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai-nilai Pancasila tidak lagi sekadar menjadi slogan

Ia akan hidup dalam tindakan, pelayanan, dan kebijakan yang menyentuh kehidupan setiap warga negara. (ARIF)