Savic Ali Minta Tindakan Tegas

Tragedi Ojol Jadi Alarm Penegakan Hukum

JAKARTA, NU MEDIA JATI AGUNG, – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mohamad Syafi’ Alielha atau Savic Ali mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera memecat polisi pengemudi mobil rantis Brimob yang melindas seorang pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Karena itu, ia menilai Kapolri harus bertindak tegas agar publik percaya pada keseriusan Polri.

Savic Ali menegaskan bahwa peristiwa tersebut mencederai martabat kepolisian. Oleh sebab itu, ia mendorong Kapolri tidak sekadar meminta maaf, tetapi juga menghukum pelaku secara nyata.

“Kapolri harus memecat dan memproses hukum aparat yang mengendarai mobil barakuda tersebut,” tegas Savic Ali ketika berbicara dengan NU Online. Dengan demikian, publik akan melihat Polri sungguh-sungguh menjaga keadilan.

Kritik Keras terhadap Aparat

Savic Ali menilai tragedi polisi lindas ojol itu menunjukkan cara pandang aparat yang salah terhadap rakyat. Selain itu, ia mengingatkan bahwa demonstrasi tidak boleh dianggap ancaman, melainkan ruang demokratis untuk menyampaikan aspirasi.

“Aparat harus mengubah pendekatannya dalam menangani demonstrasi dan mengubah cara pandangnya terhadap demonstran,” kata Savic Ali. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa sikap represif hanya akan memperbesar jarak antara rakyat dan polisi.

Ia juga mengingatkan bahwa praktik kekerasan aparat sudah sering muncul. Bahkan, ia menyebut pola itu berulang dan menandakan aparat gagal mereformasi pendekatan mereka.

“Polisi sering memperlakukan demonstran sebagai musuh. Padahal, demonstrasi merupakan ekspresi kekecewaan rakyat terhadap kebijakan maupun pejabat negara,” ujarnya. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap kepolisian semakin menurun.

Kronologi Tragedi Ojol

Kendaraan taktis (rantis) Brimob melaju kencang di tengah aksi demonstrasi di Jakarta. Tiba-tiba, polisi yang mengemudikan mobil itu menabrak seorang pengemudi ojol hingga tubuh korban terlindas.

Sejumlah warga yang melihat kejadian tersebut langsung merekamnya dengan ponsel. Setelah itu, mereka menyebarkan video rekaman itu di media sosial. Alhasil, kemarahan publik langsung memuncak.

Massa aksi kemudian mengejar kendaraan rantis tersebut sampai ke Jalan Layang Non-Tol Casablanca. Sambil berteriak, mereka menuntut pertanggungjawaban aparat yang menabrak ojol itu.

Beberapa orang segera membawa korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sekitar pukul 19.58 WIB. Tenaga medis berusaha menyelamatkan nyawanya. Namun, meskipun mereka bekerja keras, korban akhirnya meninggal dunia.

Respons Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menyampaikan permintaan maaf terkait tragedi polisi lindas ojol. Menurutnya, peristiwa itu sangat mencoreng wajah kepolisian.

“Saya menyesali peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya,” kata Listyo, dikutip dari Kompas. Oleh karena itu, ia berkomitmen menindaklanjuti kasus ini secara serius.

Ia juga menginstruksikan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk menangani kasus ini. Dengan begitu, Polri bisa membuktikan bahwa mereka tidak menutup mata.

“Saat ini kami menelusuri kasus tersebut dan saya minta Propam menanganinya secara menyeluruh,” tambah Listyo. Selain itu, ia menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap semua aparat di lapangan.

Kapolri kembali menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban serta komunitas ojek online. “Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada korban, keluarga, dan seluruh komunitas ojol,” tutupnya.

Reaksi Publik dan Organisasi Sipil

Tragedi polisi lindas ojol memicu reaksi keras dari masyarakat. Tak hanya itu, komunitas ojol juga menuntut keadilan bagi korban. Sebagai akibatnya, desakan publik terhadap Kapolri semakin kuat.

Aktivis hak asasi manusia (HAM) menilai Polri masih menggunakan pendekatan represif. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil menyebut peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM serius.

Sejumlah akademisi dan pengamat hukum ikut menyoroti kasus ini. Mereka menegaskan bahwa, Polri harus mengusut kasus ini secara transparan. Hanya dengan begitu, publik bisa melihat bukti nyata bahwa aparat tidak kebal hukum.

Dampak Sosial dan Politik

Peristiwa polisi lindas ojol meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap kepolisian. Oleh sebab itu, masyarakat semakin meragukan komitmen Polri dalam menjalankan reformasi.

Gelombang kritik juga muncul dari tokoh agama dan politisi. Bahkan, mereka menyebut tragedi ini sebagai alarm keras bagi negara untuk memperbaiki aparat penegak hukum.

Jika Polri gagal menangani kasus ini secara adil, krisis kepercayaan publik bisa semakin parah. Sebaliknya, jika Polri mampu bertindak transparan, mereka berpeluang mengembalikan legitimasi di mata rakyat.

Tuntutan Reformasi Kepolisian

Tragedi tersebut kembali menegaskan urgensi reformasi kepolisian. Oleh karena itu, para aktivis dan tokoh masyarakat mendesak Polri memperkuat pengawasan internal.

Mereka juga menekankan pentingnya pelatihan ulang bagi aparat. Dengan cara itu, polisi bisa menerapkan pendekatan humanis saat menghadapi aksi unjuk rasa.

Selain itu, publik menuntut Polri memberikan keadilan penuh bagi korban. Untuk itu, proses hukum yang transparan dan hukuman setimpal bagi pelaku harus segera dijalankan.

Kasus polisi lindas ojol bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga ujian serius bagi kepolisian. Karena itu, desakan Ketua PBNU Savic Ali agar Kapolri memecat pelaku mencerminkan besarnya tuntutan moral masyarakat.

Apabila Polri berani bersikap tegas dan transparan, institusi ini berpeluang memulihkan kepercayaan publik. Namun, apabila Polri hanya berhenti pada permintaan maaf, krisis legitimasi bisa semakin dalam.

Dengan demikian, tragedi ini menjadi pengingat bahwa aparat harus selalu mengutamakan keselamatan rakyat di atas segalanya. Akhirnya, hanya dengan komitmen serius, Polri bisa membuktikan diri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.