Gus Mus Tegaskan Penolakan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Jawa Tengah, NU Media Jati Agung — Gus Mus menegaskan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemerintah yang ingin memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Mustofa Bisri menyampaikan pandangan tersebut di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” kata Gus Mus di kediamannya di Leteh, Rembang, Jawa Tengah, dilansir dari NU Online, Minggu (9/11/2025).
Ia menegaskan bahwa rezim Soeharto menindas banyak ulama pesantren dan warga NU melalui berbagai bentuk ketidakadilan.
“Banyak kyai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang suruh dipasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kyai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” kata Gus Mus.
Gus Mus Ingat Tekanan Politik Era Orde Baru
Selain itu, Gus Mus mengenang bagaimana tekanan politik menimpa sejumlah kyai besar pada masa itu. Ia menceritakan bahwa para tokoh pesantren menghadapi tekanan kuat untuk mendukung partai penguasa.
“Kyai Sahal Mahfudhz itu didatangi pengurus Golkar Jawa Tengah diminta jadi penasehat Golkar Jawa Tengah. Kyai Sahal tidak mau, saya menyaksikan sendiri,” imbuh dia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa banyak ulama dan pejuang bangsa berjasa besar. Namun, keluarganya tidak pernah mengusulkan gelar pahlawan karena mereka ingin menjaga keikhlasan amal kebaikan para leluhur.
“Banyak kyai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” kata Rais Aam PBNU 2014–2015 itu.
Penilaian Gus Mus terhadap Sikap Warga NU
Selain itu, Gus Mus menilai sebagian warga NU yang mendukung Soeharto sebagai pahlawan tidak memahami sejarah secara benar.
“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan Orde Baru melukai kalangan pesantren, kiai, dan santri dengan sangat dalam. Karena itu, ia meminta masyarakat meninjau kembali rencana pemberian gelar tersebut secara bijak.
Daftar Calon Pahlawan Nasional 2025
Pemerintah menempatkan nama Soeharto dalam daftar 40 calon pahlawan nasional. Pemerintah kemudian menyerahkan daftar tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Jakarta pada 21 Oktober 2025.
Keputusan itu memicu perdebatan di kalangan publik. PDIP dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menolak rencana pemberian gelar tersebut.
Namun, Gerindra dan NasDem justru menyatakan dukungan karena mereka menilai Soeharto memberikan banyak jasa bagi negara. Dengan demikian, perbedaan pandangan antarpartai terlihat semakin jelas.
Tanggapan Pemerintah dan Tokoh Politik
Sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa tim seleksi memverifikasi seluruh nama calon pahlawan nasional. Ia memastikan semua calon memenuhi syarat administrasi serta penilaian berjenjang.
“Menyangkut gelar pahlawan tentu pada saatnya akan diumumkan. Semua proses telah dilalui berjenjang mulai dari bawah sampai ke atas. Siapapun nanti yang diputuskan oleh Presiden (Prabowo Subianto), semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat,” kata Gus Ipul.
Selain itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai masyarakat menunjukkan dinamika demokrasi yang sehat melalui perbedaan pandangan terhadap Soeharto.
“Jadi begini, mengenai gelar pahlawan itu tentunya melalui semua prosedur. Bahwa ada pro kontra, bahwa ada yang mungkin setuju mungkin tidak itu bagian dari aspirasi,” kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11/2025).
Ia juga mengajak masyarakat menilai pemimpin masa lalu secara seimbang.
“Mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan,” ucapnya. (ARF)