Efisiensi Anggaran 2026 Tidak Pengaruhi Program Unggulan
Jakarta, NU Media Jati Agung – Pemerintah memastikan efisiensi anggaran 2026 tidak memengaruhi program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Pemerintah tetap menjaga keberlanjutan kedua program tersebut meskipun pemerintah tengah menyusun kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian dan lembaga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah saat ini menyusun rencana efisiensi anggaran untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada di bawah 3 persen.
Namun demikian, pemerintah tetap mempertahankan anggaran program yang memberi dampak strategis bagi masyarakat.
Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan program yang memberi manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat.
“Anggaran program unggulan tidak dipotong, sama sekali,” ujar Airlangga.
Program Strategis Bukan Sasaran Efisiensi
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah menilai sejumlah program unggulan memiliki nilai investasi jangka panjang bagi perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah tidak memasukkan program tersebut ke dalam daftar efisiensi anggaran.
Sebaliknya, pemerintah meninjau beberapa pos belanja lain yang masih memiliki ruang penghematan. Evaluasi tersebut bertujuan membuka ruang fiskal tambahan dalam APBN.
Rakortas Bahas Langkah Efisiensi Anggaran
Untuk mempercepat pembahasan tersebut, Airlangga menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.
Langkah tersebut sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas aman.
Airlangga kembali menegaskan arahan presiden mengenai pengelolaan defisit anggaran negara.
“Jelas arahan Bapak Presiden, kita menjaga defisit di 3 persen. Dan tadi ada rapat koordinasi khusus untuk menyikapi tindak lanjut daripada sidang paripurna kemarin,” jelas dia.
Pemerintah Siapkan Skema Efisiensi Anggaran
Pemerintah masih menyusun langkah efisiensi dan belum menetapkan angka final penghematan anggaran kementerian dan lembaga. Presiden Prabowo Subianto nantinya akan mengumumkan keputusan resmi terkait kebijakan tersebut.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema efisiensi anggaran.
Ia menilai Anggaran Biaya Tambahan (ABT) pada kementerian dan lembaga sering meningkatkan total anggaran negara sehingga pemerintah dapat mengevaluasi pos tersebut sebagai bagian dari langkah efisiensi.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga menyiapkan panduan awal bagi kementerian dan lembaga untuk menyusun rencana efisiensi anggaran dalam waktu sekitar satu minggu ke depan.
Menkeu juga menegaskan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran kali ini tidak memerlukan Instruksi Presiden (Inpres), berbeda dengan kebijakan efisiensi belanja pada awal 2025 yang menggunakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
(Ahmad Royani, S.H.I.,)