Draf PBNU 2026–2031 Belum Resmi
Jombang, NU Media Jati Agung — Draf PBNU 2026–2031 yang memuat daftar nama lengkap pengurus harian dan beredar luas di media sosial dipastikan bukan susunan resmi. Tim formatur masih menyusun struktur kepengurusan baru bersama Rais Aam dan Ketua Umum terpilih setelah Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Informasi mengenai susunan pengurus tersebut beredar melalui berbagai kanal media sosial dan grup percakapan. Namun, pihak terkait menegaskan bahwa tim formatur belum menyelesaikan pembahasan struktur kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031.
Tim Formatur Belum Menyusun Struktur
Anggota tim formatur KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin memberikan klarifikasi mengenai daftar nama yang beredar. Ia menyebut tim formatur belum memulai rapat untuk menyusun kepengurusan baru.
“Tim formatur belum memulai rapat-rapat. Jadi kemungkinan besar hoax,” jawabnya singkat, 06.48 WIB. Jum’at, (4/9).
Pernyataan tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa daftar nama yang beredar sudah mencerminkan susunan final Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Karena itu, warga NU perlu menunggu hasil pembahasan resmi dari tim formatur.
Susunan Pengurus Masih Digodok
Proses penyusunan struktur PBNU berlangsung setelah Muktamar NU ke-35 menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam.
Selanjutnya, tim formatur mendapat mandat untuk menyusun struktur kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031. Proses tersebut melibatkan Rais Aam, Ketua Umum terpilih, serta anggota tim formatur.
Gus Ipul juga meminta warga NU tidak terburu-buru mempercayai daftar nama yang beredar. Ia menyebut informasi tersebut masih berada dalam dinamika penyusunan draf.
“Segala informasi mengenai nama-nama pengurus baru, komposisi para habib, maupun posisi Sekjen yang beredar saat ini merupakan bagian dari dinamika usulan draf tim formatur yang masih digodok. Mari kita tunggu pengumuman resminya dari PBNU.” Terangnya.
Dengan demikian, masyarakat belum dapat menggunakan daftar yang beredar sebagai rujukan resmi. Tim formatur masih memiliki waktu untuk menyelesaikan struktur kepengurusan sebelum PBNU mengumumkan susunan final.
Tim Formatur Punya Waktu Satu Bulan
Muktamar NU ke-35 menetapkan sembilan orang sebagai tim formatur. KH Miftachul Akhyar menjadi Ketua Formatur, sedangkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menjadi Sekretaris Formatur.
Selain keduanya, tim formatur melibatkan sejumlah tokoh dari berbagai wilayah Indonesia. Komposisi tersebut mencakup perwakilan dari Papua Pegunungan, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Sumatra, serta Jawa Timur.
Tim formatur mendapat waktu maksimal satu bulan untuk menyelesaikan penyusunan struktur kepengurusan. Oleh sebab itu, daftar lengkap yang beredar sebelum proses tersebut selesai tidak dapat dianggap sebagai susunan resmi PBNU.
Isu Paket Istana Juga Dibantah
Selain draf kepengurusan, muncul pula isu mengenai duet Gus Kikin dan KH Miftachul Akhyar. Kabar yang beredar menyebut keduanya merupakan “paket” atau hasil intervensi dari Istana.
Badan Komunikasi atau Bakom NU membantah isu tersebut. Pihak terkait menjelaskan bahwa penetapan kepemimpinan PBNU mengikuti mekanisme musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA.
“Ya kita kembalikan kepada muktamirin. InsyaAllah sih semuanya adalah keputusan bersama. Apalagi kan metodenya kan AHWA kan? Ada sembilan orang ulama yang memutuskan dengan kebijaksanaannya,” ujar Qodari di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (2/8/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses penetapan kepemimpinan PBNU menggunakan mekanisme organisasi yang berlaku dalam Muktamar NU ke-35.
Publik Diminta Menunggu Keputusan Resmi
Peredaran draf susunan pengurus menjadi salah satu informasi yang muncul setelah Muktamar NU ke-35 berakhir. Namun, proses organisasi belum selesai karena tim formatur masih menjalankan tugas menyusun kepengurusan periode 2026–2031.
Karena itu, warga NU sebaiknya merujuk informasi mengenai susunan pengurus kepada pengumuman resmi PBNU. Daftar nama yang beredar di media sosial sebelum adanya pengesahan tidak dapat menjadi acuan struktur kepengurusan.
Gus Ipul juga menyerahkan sepenuhnya proses penyusunan tersebut kepada pimpinan baru dan tim formatur.
“Ya, diserahkan sepenuhnya kepada Rais Aam dan Ketua Umum terpilih beserta pendamping formatur yang telah ditetapkan pada muktamar,” ujar Gus Ipul dalam jumpa pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada hasil kerja tim formatur. Setelah proses penyusunan selesai, PBNU akan memiliki struktur resmi untuk menjalankan masa khidmah 2026–2031.
Sampai saat itu, draf susunan pengurus yang beredar luas di media sosial tidak dapat diposisikan sebagai daftar resmi. Warga NU perlu menunggu keputusan dan pengumuman resmi dari PBNU.