Dispensasi Harga Gas UMKM Diminta DPR RI

Bandar Lampung, NU Media Jati Agung — dispensasi harga gas UMKM menjadi sorotan setelah Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza SZP meminta pemerintah pusat melalui kementerian terkait memberi kelonggaran bagi pelaku usaha kecil.

Permintaan ini muncul karena kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi mulai membebani operasional usaha.

Rycko menilai kenaikan harga LPG ukuran 12 kg dan 5,5 kg berdampak langsung pada biaya produksi pelaku UMKM di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Lampung.

Dampak Kenaikan LPG terhadap UMKM

Kenaikan harga energi, terutama LPG, mendorong pelaku usaha kecil menaikkan biaya operasional mereka.

Oleh karena itu, Rycko meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar pelaku usaha tetap mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Rycko juga menegaskan pentingnya pemerintah melindungi pelaku UMKM yang bergantung pada energi gas dalam proses produksi.

Rycko kembali menekankan kebutuhan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha kecil.

“Kami berharap ada kebijakan khusus, minimal diberikan jeda waktu atau dispensasi bagi pelaku UMKM yang bergantung pada penggunaan LPG,” ujar Rycko Menoza di Bandar Lampung.

Ketegangan Timur Tengah Berpengaruh

Rycko menjelaskan kondisi ekonomi global yang dinamis turut memicu kenaikan harga energi.

Ia menyebut konflik di Timur Tengah sebagai salah satu penyebab utama yang mengganggu jalur logistik internasional, termasuk di Selat Hormuz.

Gangguan tersebut kemudian memengaruhi distribusi energi dan mendorong kenaikan harga LPG di dalam negeri.

Dorongan Insentif Tambahan untuk UMKM

Selain meminta dispensasi, Rycko juga mendorong pemerintah memberikan insentif tambahan bagi pelaku UMKM.

Ia menilai kebijakan tersebut penting agar sektor usaha kecil tetap berjalan di tengah tekanan ekonomi.

Rycko menilai kebijakan penyesuaian harga mungkin tidak dapat dihindari, namun pemerintah tetap harus menyediakan solusi alternatif.

Rycko kembali menekankan pentingnya dukungan bagi pelaku usaha kecil.

“Jika penyesuaian harga memang tidak bisa dihindari karena kondisi global, maka kementerian harus memberikan insentif tambahan di luar skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah ada selama ini,” tegasnya.

Harapan Penguatan Ekonomi Nasional

Rycko menekankan langkah mitigasi yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, ia menilai kebijakan tersebut penting untuk memastikan pelaku UMKM tetap menjalankan usaha mereka.

Ia berharap pemerintah segera mengkaji aspirasi ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi nasional setelah masa pemulihan pasca pandemi dan di tengah ketidakpastian geopolitik global.

(Ahmad Royani, S.H.I)