APBN Defisit Rp54,6 Triliun Masih Terkendali
Jakarta, NU Media Jati Agung – APBN defisit Rp54,6 triliun terjadi pada bulan pertama 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan laporan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).
Meski demikian, pemerintah memastikan posisi fiskal tetap terkendali dan sesuai desain APBN 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan posisi defisit tersebut secara langsung kepada publik. Ia menegaskan bahwa angka defisit masih berada dalam batas aman terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sebelum menyampaikan penegasan tersebut, ia memaparkan posisi fiskal secara rinci kepada awak media.
“Posisi defisit APBN Rp54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin.
Pendapatan Negara Tumbuh Positif
Meskipun APBN defisit Rp54,6 triliun, pemerintah mencatat pertumbuhan pendapatan negara sebesar 20,5 persen secara tahunan (yoy).
Hingga 31 Januari 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target Rp3.153,6 triliun.
Penerimaan Pajak dan Kepabeanan
Penerimaan perpajakan menopang capaian tersebut. Pemerintah mencatat realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp138,9 triliun atau 5,2 persen dari target.
Rinciannya, penerimaan pajak mencapai Rp116,2 triliun atau 4,9 persen dari target, sedangkan kepabeanan dan cukai menyumbang Rp22,6 triliun atau 6,7 persen dari target.
Sebelum memberikan harapan ke depan, Menteri Keuangan menyoroti pertumbuhan pajak pada awal tahun.
“Pajak di bulan Januari itu tumbuh 30,7 persen dibandingkan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan makro sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saya harap ke depannya berlanjut terus,” ujar Purbaya.
Sementara itu, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp33,9 triliun atau 7,4 persen dari target. Walaupun PNBP terkoreksi 20,4 persen, pemerintah menilai kinerja tersebut menunjukkan pemulihan di luar komponen non-berulang tahun sebelumnya.
Sebagai catatan, pemerintah menyesuaikan serapan PNBP setelah komponen dividen Badan Usaha Milik Negara beralih ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Belanja Negara Tumbuh Signifikan
Di sisi lain, pemerintah merealisasikan belanja negara sebesar Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 25,7 persen secara tahunan.
Menurut Purbaya, pemerintah mempercepat penyaluran belanja sejak awal tahun. Pemerintah mengarahkan percepatan tersebut untuk mendukung program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp131,9 triliun atau 4,2 persen dari target dan tumbuh 53,3 persen (yoy). Selain itu, belanja kementerian/lembaga meningkat 128,9 persen (yoy) dengan realisasi Rp55,8 triliun.
Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp76,1 triliun atau 4,6 persen dari target dan tumbuh 23,4 persen (yoy).
Adapun transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp95,3 triliun atau 13,8 persen dari target dan tumbuh 0,6 persen (yoy).
Dengan perkembangan tersebut, keseimbangan primer tercatat defisit Rp4,2 triliun. Menteri Keuangan menilai capaian tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal yang hati-hati.
Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp105,1 triliun atau 15,2 persen dari target. Pemerintah mengelola pembiayaan tersebut secara terukur dan antisipatif guna menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan.
Sebelum menutup konferensi pers, Purbaya menegaskan fungsi APBN sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.
“Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kami optimistis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026,” tutur Menkeu.
(Ahmad Royani, S.H.I)