Aksi Wartawan Tubaba Tuntut Transparansi

TULANG BAWANG BARAT, NU MEDIA JATI AGUNG, – Wartawan yang tergabung dalam Aliansi Media Tubaba Bersatu menggelar aksi damai untuk menuntut transparansi anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mereka membawa poster protes dan menyuarakan kekecewaan terhadap pola pengelolaan dana publikasi yang tidak adil.

Aksi pada Senin (8/9/2025) itu tidak sekadar unjuk rasa. Para jurnalis menganggapnya sebagai jeritan hati atas perlakuan diskriminatif dalam distribusi anggaran publikasi.

Lima Tuntutan Utama Wartawan

Dalam pernyataan sikap, para wartawan menegaskan lima tuntutan mendesak. Pertama, pemerintah diminta mengevaluasi kinerja Dinas Kominfo Tubaba secara serius. Selain itu, bupati juga harus mengganti pejabat yang dinilai gagal menjalankan tugas.

Di samping itu, aparat penegak hukum (APH) didesak melakukan audit anggaran Kominfo, khususnya APBD 2023–2025. Wartawan juga menagih pemerintah agar membuka transparansi pengelolaan dana publikasi. Terakhir, mereka menuntut pemerataan anggaran supaya semua media mendapat perlakuan setara.

Melalui tuntutan tersebut, aliansi wartawan menekan pemerintah daerah agar mengambil langkah nyata, bukan sekadar memberi janji.

Respons Pemerintah Daerah

Aksi damai itu langsung menarik perhatian Wakil Bupati Tubaba, Nadirsyah. Ia hadir di lokasi bersama Kepala Dinas Kominfo, Eri Budi Santoso, dan Penjabat Sekda, Perana Putra.

Dalam sambutannya, Nadirsyah menegaskan pentingnya transparansi anggaran.

“Saya minta pejabat Kominfo tidak mempersulit kawan-kawan media. Mereka wajib menjelaskan anggaran yang terserap secara transparan. Jika ada pejabat yang tidak bisa menjalankan tugas sesuai amanah, kami akan evaluasi bahkan ganti,” ujarnya di hadapan massa.

Pernyataan itu sempat meredakan ketegangan. Namun, wartawan tetap menagih komitmen nyata pemerintah daerah.

Data Media Jadi Sorotan

Kadis Kominfo Tubaba, Eri Budi Santoso, menyampaikan bahwa saat ini ada 311 media cetak, siber, dan elektronik yang sudah terdaftar. Menurutnya, sebagian besar media telah menjalin kerja sama dengan Kominfo. Meski demikian, ia mengakui ada beberapa media yang belum terakomodir karena tidak melengkapi syarat administrasi sesuai aturan.

Pernyataan tersebut justru memunculkan tanda tanya. Rico, Koordinator Lapangan aksi, menilai data itu janggal.

“Setahu kami hanya sekitar 220 media yang tercatat di Kominfo. Kok bisa sekarang muncul angka 311 media? Dari mana seratus media itu tiba-tiba datang? Apakah ada biro yang memegang lebih dari satu media, atau memang ada media ‘siluman’ yang selama ini tidak pernah kami ketahui?” katanya.

Perbedaan data tersebut semakin menambah kecurigaan wartawan terhadap pengelolaan anggaran publikasi.

Massa Lanjutkan Aksi ke DPRD

Setelah berorasi di kantor Kominfo, massa bergerak menuju kantor DPRD Tulang Bawang Barat. Wakil Ketua DPRD, Kuncoro, menerima langsung kedatangan mereka dan mempersilakan 10 perwakilan wartawan menyampaikan aspirasi.

Pertemuan berlangsung singkat, tetapi wartawan menekankan tiga poin penting: evaluasi, transparansi, dan pemerataan anggaran publikasi.

Harapan Wartawan Tubaba

Aksi berakhir dengan janji evaluasi dari Wakil Bupati maupun DPRD. Meskipun demikian, para wartawan meninggalkan lokasi dengan perasaan berat. Mereka berharap aspirasi yang mereka suarakan tidak berhenti sebagai retorika, melainkan berubah menjadi langkah nyata.

Bagi wartawan Tubaba, transparansi dan keadilan menjadi kunci menjaga hubungan sehat antara pemerintah daerah dan media. Tanpa keterbukaan, mereka khawatir ketidakadilan akan terus terjadi dan merusak iklim demokrasi di daerah.

Dampak dari Aksi Damai

Apabila pemerintah daerah benar-benar menindaklanjuti tuntutan wartawan, anggaran publikasi bisa dikelola secara lebih transparan. Dengan kondisi itu, media dan pemerintah berpeluang membangun kembali kepercayaan.

Sebaliknya, jika aspirasi tersebut diabaikan, potensi gesekan antara wartawan dan pejabat daerah akan semakin besar. Karena itu, aksi damai pada Senin lalu menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana komitmen pemerintah dalam membangun keterbukaan informasi di Tubaba.