AMHTN-SI Dorong Percepatan RUU Perampasan Aset

Jakarta, NU Media Jati Agung — RUU Perampasan Aset menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia (DPP AMHTN-SI) dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, DPP AMHTN-SI mendorong DPR RI dan pemerintah mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset.

Namun, organisasi mahasiswa hukum tata negara ini mengingatkan agar regulasi tersebut tidak memberikan kekuasaan absolut kepada negara hingga mengancam hak konstitusional warga negara.

Ketua Umum DPP AMHTN-SI, Tri Rahmadona, menilai pemulihan aset hasil kejahatan ekonomi dan korupsi sangat penting untuk menyelamatkan keuangan negara. Meski demikian, pemerintah tetap harus menjunjung prinsip negara hukum (rechtsstaat), kepastian hukum, serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam RDPU tersebut, Tri menegaskan sikap organisasinya terkait pembentukan regulasi tersebut.

“DPP AMHTN-SI pada prinsipnya mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset, dengan catatan bahwa pengaturannya harus menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan aset hasil tindak pidana dan kewajiban negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara,” ujar Tri Rahmadona saat memaparkan materi di RDPU Komisi III DPR RI.

Lima Poin Penting RUU Perampasan Aset

Selain menyampaikan dukungan, DPP AMHTN-SI juga mengajukan lima poin penting dari perspektif Hukum Tata Negara.

Organisasi tersebut meminta DPR RI dan pemerintah mengakomodasi seluruh poin tersebut dalam penyusunan pasal-pasal RUU Perampasan Aset.

1. Menolak Kewenangan Absolut Negara

Pertama, DPP AMHTN-SI menolak kewenangan negara yang bersifat absolut dalam proses perampasan aset.

Menurut organisasi tersebut, aparat penegak hukum tidak boleh merampas aset secara sewenang-wenang hanya berdasarkan dugaan, asumsi, atau ketidakmampuan seseorang menjelaskan asal-usul kekayaannya secara administratif. Negara tetap harus menjalankan proses pembuktian yang sah.

2. Menerapkan Prinsip Checks and Balances

Kedua, DPP AMHTN-SI meminta DPR dan pemerintah menerapkan prinsip checks and balances untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga penegak hukum.

Karena itu, regulasi harus memisahkan secara tegas fungsi penyidikan, penuntutan, penetapan pengadilan, hingga pengelolaan aset negara.

3. Menempatkan Pengadilan sebagai Pengendali Utama

Ketiga, organisasi ini menekankan pentingnya pengawasan pengadilan atau judicial control.

Dalam hal ini, penyitaan dan perampasan aset secara permanen wajib melalui peradilan independen dengan mekanisme in personam sebagai jalur utama.

Sementara itu, mekanisme perampasan tanpa pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCBF) hanya boleh digunakan secara terbatas dan ketat.

4. Melindungi Pihak Ketiga Beritikad Baik

Keempat, DPP AMHTN-SI meminta pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki itikad baik.

Selain itu, negara tetap memikul kewajiban membuktikan hubungan awal antara aset dan tindak pidana.

Perlindungan tersebut harus mencakup pasangan, ahli waris, kreditur, maupun mitra usaha yang memiliki kepentingan sah atas aset terkait.

5. Memisahkan Pengaturan Illicit Enrichment

Kelima, Tri mengingatkan pentingnya pemisahan pengaturan mengenai kekayaan yang tidak wajar atau illicit enrichment.

Ia menilai pemerintah perlu mengatur persoalan tersebut secara tegas dalam hukum pidana materiil dengan berlandaskan asas legalitas.

Dengan demikian, pemerintah tidak boleh menyelipkan pengaturan tersebut ke dalam hukum acara perampasan aset.

AMHTN-SI Ingatkan Negara Tetap Tunduk pada Konstitusi

Menutup keterangannya, Tri menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak warga negara dalam pembentukan undang-undang.

“Bagi DPP AMHTN-SI, pertanyaan mendasar dalam pembentukan undang-undang ini bukan hanya bagaimana negara dapat merampas aset hasil tindak pidana, tetapi juga bagaimana negara memastikan kewenangan tersebut tidak berubah menjadi tindakan yang merampas hak warga negara secara sewenang-wenang. Undang-undang yang kuat bukanlah undang-undang yang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada negara, melainkan undang-undang yang mampu membuat negara bertindak efektif sekaligus tunduk pada konstitusi,”

Melalui masukan tersebut, DPP AMHTN-SI berharap DPR RI dan pemerintah dapat mengawal pembentukan RUU Perampasan Aset secara akuntabel dan transparan.

Dengan demikian, regulasi tersebut tidak hanya memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum yang adil serta melindungi hak konstitusional setiap warga negara.

(Ahmad Royani, S.H.I)