Ribuan Santri Pati Tolak Kenaikan PBB 250 Persen dan Lima Hari Sekolah

Ribuan Santri Pati Akan Gelar Aksi Besar

PATI, NU MEDIA JATI AGUNG, – Ribuan santri yang tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) berencana menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, 13 Agustus 2025. Mereka mengambil langkah ini karena menolak dua kebijakan Bupati Pati, yakni kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) sebesar 250 persen serta penerapan lima hari sekolah (full day school).

Selain itu, Koordinator Umum Aspirasi, Sahal Mahfudh, menyampaikan bahwa kebijakan lima hari sekolah berdampak buruk pada pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin) di Kabupaten Pati. Ia menjelaskan, “Mulai 2025, beberapa Madin dan TPQ mengalami gangguan akibat kebijakan lima hari sekolah yang Dinas Pendidikan Kabupaten Pati tetapkan atas instruksi Bupati, terutama di TK, SD, dan SMP. Itu usia rata-rata anak TPQ dan Madin.”

Tuntutan Santri Pati dalam Aksi

Aspirasi membawa lima tuntutan utama dalam aksi tersebut:

1. Menolak Kenaikan PBB-PP 250 Persen
Sahal menegaskan bahwa kebijakan ini sangat memberatkan masyarakat, khususnya petani. Walaupun mereka memiliki lahan luas, hasil pertanian tidak sebanding dengan beban pajak. Oleh sebab itu, mereka menolak kenaikan PBB-PP yang melonjak hingga 250 persen.
Ia menambahkan, “Teman-teman kami merasakan beratnya kenaikan pajak PBB sampai 250 persen ke atas.”

2. Menolak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 10 Persen
Santri juga menolak penerapan PBJT sebesar 10 persen untuk pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku UMKM. Saat ini mencari penghasilan sudah sulit, sehingga mereka menilai pemerintah tidak adil menaikkan pajak secara berlebihan.
Sahal menuturkan, “Sekarang cari uang susah, tapi Pemerintah Kabupaten Pati malah menaikkan pajak secara ugal-ugalan.”

3. Menolak Kepemimpinan Arogan
Mereka mendesak Pemkab Pati untuk mendengar aspirasi rakyat dan mengutamakan musyawarah saat mengambil keputusan.
Sahal mengingatkan, “Jangan bersikap arogan, tapi harus ngemong dan mau musyawarah.”

Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju

4. Mendesak Efisiensi Anggaran Daerah
Aspirasi menyoroti penggunaan APBD yang tidak prioritas, seperti renovasi Masjid Baitunnur senilai Rp15 miliar. Menurut mereka, renovasi ini tidak mendesak karena masjid masih layak digunakan.
Sahal berujar, “Masjid itu masih kokoh dan bagus, seharusnya dana dialokasikan untuk yang lebih prioritas.”

5. Menolak Lima Hari Sekolah
Mereka menuntut sistem sekolah kembali enam hari serta pengakuan ijazah diniyah sebagai penunjang pendidikan formal.

Jumlah Massa dan Koordinasi Lapangan

Sahal memperkirakan peserta aksi mencapai 5.000 orang. Saat ini, sudah ada 1.500–2.000 santri alumni pondok pesantren yang bergabung. Mereka juga melakukan koordinasi di berbagai kecamatan, seperti Juwana, Batangan, Pucakwangi, Kayen, Sukolilo, Pati Kota, Margoyoso, Tayu, Dukuhseti, Gunungwungkal, dan Cluwak.
Ia menjelaskan, “Ini adalah simpul-simpul pergerakan dari Aspirasi.”

Lebih jauh, Sahal menegaskan bahwa aksi ini lahir dari keresahan masyarakat tanpa ada pihak yang menunggangi. Karenanya, pendanaan aksi berasal dari donatur yang menyediakan transportasi, alat peraga, dan kebutuhan lainnya.

Pernyataan Koordinator Lapangan

Koordinator Lapangan Aspirasi Kecamatan Batangan, Ahmad Mishbahul Arif (Ayik), juga menegaskan penolakan terhadap kebijakan PBB dan lima hari sekolah. Ia berharap Pemkab Pati memberi keteladanan dan mengayomi masyarakat.
Ia menyatakan, “Santri tetaplah santri walau jadi kiai, tokoh, atau petani.”

Dengan tuntutan-tuntutan tersebut, aksi ribuan santri Pati menunjukkan kuatnya suara masyarakat dalam menolak kebijakan merugikan. Mereka juga menegaskan pentingnya pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat dan mengutamakan musyawarah demi terciptanya kebijakan yang adil dan berpihak pada kesejahteraan bersama.

Oleh sebab itu, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Sebaliknya, mereka menunjukkan wujud nyata kepedulian dan perjuangan santri dalam menjaga hak-hak masyarakat serta pendidikan agama di Kabupaten Pati. Semua pihak diharapkan membuka dialog konstruktif untuk mencari solusi terbaik demi kemaslahatan bersama.

Follow Instagram NU Media Jati Agung