Presiden Prabowo Subianto merevisi program kerja 2025 melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025. Revisi ini menegaskan kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, serta pejabat negara, sekaligus menetapkan pendirian Badan Penerimaan Negara.
Jakarta, NU Media Jati Agung – Presiden Prabowo Subianto resmi merevisi program kerja 2025 lewat Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni 2025. Revisi tersebut mencakup kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, hingga pejabat negara, serta pembentukan Badan Penerimaan Negara.
Kenaikan Gaji ASN hingga TNI-Polri Masuk Program Prioritas
Salah satu poin utama dalam aturan itu menegaskan adanya rencana kenaikan gaji untuk Aparatur Sipil Negara, prajurit TNI/Polri, serta pejabat negara. Ketentuan tersebut tercatat jelas dalam lampiran Perpres bagian 8 Program Hasil Terbaik Cepat.
“Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara,” demikian bunyi poin keenam beleid yang dikutip, Kamis (18/9/2025).
Dengan demikian, Prabowo memperlihatkan perbedaan signifikan dibanding Perpres Nomor 109 Tahun 2024. Pada aturan sebelumnya, kenaikan gaji pejabat negara belum tercantum.
Oleh karena itu, revisi ini menandai kebijakan baru yang lebih tegas dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur negara.
Pendirian BPN Jadi Target Strategis
Selain itu, Prabowo juga menegaskan pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai program prioritas. Pemerintah menargetkan BPN mampu mendorong rasio penerimaan negara hingga 23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara itu, dalam regulasi sebelumnya, target tersebut hanya tertulis sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara tanpa angka pasti.
Oleh karena itu, revisi terbaru ini menekankan kepastian target yang lebih konkret. Dengan demikian, pemerintah berharap reformasi fiskal berjalan lebih cepat dan efektif.
Delapan Program Hasil Terbaik Cepat
Revisi program kerja pemerintah 2025 juga merangkum delapan program prioritas. Selanjutnya, setiap program dirancang untuk memberikan hasil cepat dan menyentuh kebutuhan rakyat secara langsung.
Program Sosial dalam Revisi Program Kerja 2025
1. Program Makan Bergizi Gratis
Pemerintah menyiapkan program makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan gizi untuk anak balita serta ibu hamil.
2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Selanjutnya, pemerintah mengadakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini juga menargetkan penyelesaian kasus TBC serta pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di setiap kabupaten.
Program Ekonomi dan Pertanian
3. Produktivitas Pertanian
Kemudian, pemerintah menekankan pencetakan lahan baru dan peningkatan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan lumbung pangan di tingkat desa, daerah, dan nasional.
4. Sekolah Unggul Terintegrasi
Di sisi lain, pemerintah merancang pembangunan sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten. Selain itu, sekolah yang membutuhkan perbaikan akan segera direnovasi.
5. Kartu Kesejahteraan Sosial dan Usaha
Pemerintah melanjutkan sekaligus menambah program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha. Dengan demikian, pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan absolut di berbagai daerah.
Program Aparatur Negara dan Fiskal
6. Kenaikan Gaji ASN, TNI/Polri, dan Pejabat Negara
Selanjutnya, pemerintah menetapkan kenaikan gaji ASN, TNI/Polri, serta pejabat negara. Kebijakan ini menegaskan komitmen Prabowo dalam memperkuat kesejahteraan aparatur.
7. Infrastruktur Desa dan Perumahan Murah
Selain itu, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan. Pemerintah juga menyalurkan BLT serta menjamin rumah murah dengan sanitasi baik. Target utama kebijakan ini mencakup generasi milenial, gen Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
8. Pendirian BPN dan Peningkatan Rasio Penerimaan Negara
Akhirnya, pemerintah menetapkan pendirian BPN untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%. Dengan demikian, negara berharap dapat memperkuat fondasi fiskal sekaligus memperluas ruang belanja publik.
Kebijakan Baru Prabowo Tegaskan Arah Pemerintahan
Dengan revisi Perpres 79 Tahun 2025, Presiden Prabowo tidak hanya menetapkan program populis seperti makan bergizi gratis, tetapi juga kebijakan fundamental seperti BPN. Oleh karena itu, publik menilai pemerintah ingin menyeimbangkan program sosial dan ekonomi secara proporsional.
Selain itu, revisi tersebut menegaskan fokus pada kesejahteraan ASN, TNI/Polri, dan pejabat negara. Akibatnya, pemerintah berharap kinerja birokrasi semakin optimal. Sementara itu, target peningkatan rasio penerimaan negara diharapkan memperkuat kemandirian fiskal.
Dengan demikian, revisi program kerja 2025 memperlihatkan kombinasi antara program jangka pendek dan visi jangka panjang. Pada akhirnya, kebijakan ini dirancang untuk mempercepat pencapaian pembangunan nasional serta meningkatkan kualitas hidup rakyat. (ARIF)