Presiden Prabowo Subianto meluncurkan delapan program ekonomi bernilai Rp16,23 triliun untuk tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pengumuman itu di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2025), dengan didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Delapan Program Ekonomi Tahun 2025
JAKARTA, NU MEDIA JATI AGUNG, – Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran Rp16,23 triliun untuk delapan program akselerasi pada 2025. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan empat program lanjutan 2026 dan lima program penyerapan tenaga kerja.
Selanjutnya, Airlangga memaparkan satu per satu program yang siap berjalan tahun ini.
Pertama, pemerintah meluncurkan program magang lulusan perguruan tinggi. Peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi, sekitar Rp3,3 juta per bulan, selama enam bulan.
Kedua, pemerintah memperluas PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. Insentif ini berlaku penuh selama tiga bulan hingga akhir tahun pajak 2025.
Ketiga, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan. Bantuan ini berlaku selama dua bulan dan pemerintah membuka peluang perpanjangan hingga Desember 2025.
Keempat, pemerintah memberikan subsidi iuran JKK dan JKM sebesar 50 persen. Subsidi ini berlaku enam bulan bagi pekerja bukan penerima upah, termasuk mitra ojek online, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
Kelima, pemerintah menghadirkan relaksasi bunga KPR dan fasilitas perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini bertujuan mendorong akses kepemilikan rumah yang lebih mudah.
Keenam, pemerintah menggulirkan program padat karya tunai melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Pekerja akan menerima sistem upah harian untuk mendukung kesejahteraan.
Ketujuh, pemerintah mempercepat deregulasi perizinan. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 agar iklim usaha semakin kondusif.
Kedelapan, pemerintah menyiapkan program perkotaan. Program tersebut meliputi peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran khusus untuk UMKM.
Dengan demikian, delapan program ini pemerintah desain agar langsung menyasar kebutuhan masyarakat, terutama di bidang ketenagakerjaan, pangan, dan perumahan.
Empat Program Lanjutan Tahun 2026
Selain itu, pemerintah menyiapkan empat program ekonomi lanjutan yang akan berjalan pada 2026.
Pertama, pemerintah memperpanjang kebijakan PPh Final 0,5 persen bagi UMKM. Kedua, pemerintah menyesuaikan penerima manfaat kebijakan tersebut agar lebih tepat sasaran.
Ketiga, pemerintah memperpanjang PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya. Keempat, pemerintah memperluas program diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja bukan penerima upah.
Selanjutnya, kebijakan lanjutan ini pemerintah rancang agar kesinambungan program 2025 tetap terjaga.
Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan lima program yang berfokus pada penyerapan tenaga kerja.
Program pertama berupa dukungan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kedua, pemerintah mendorong replanting perkebunan rakyat agar produktivitas meningkat.
Program ketiga menyasar sektor perikanan melalui kampung nelayan merah putih. Keempat, pemerintah menggulirkan revitalisasi tambak panturan agar produksi garam dan perikanan semakin optimal.
Program kelima berfokus pada modernisasi kapal nelayan. Pemerintah menargetkan daya saing sektor kelautan meningkat secara signifikan.
Dengan demikian, lima program itu pemerintah tetapkan agar mampu membuka lebih banyak lapangan kerja.
Strategi Pemerintah dalam Menjaga Pertumbuhan
Airlangga menegaskan bahwa paket kebijakan ini berfungsi mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, program-program tersebut sekaligus bertujuan menjaga daya beli masyarakat.
“Pemerintah berharap seluruh kebijakan ini bisa memperkuat fondasi ekonomi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas,” ujar Airlangga.
Selanjutnya, Airlangga menambahkan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi. Tujuannya agar seluruh program berjalan efektif dan sesuai target.
Dampak Terhadap Perekonomian Nasional
Pemerintah menilai bahwa realisasi program ekonomi ini akan berdampak luas. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran cukup besar agar manfaat langsung terasa.
Pertama, program magang akan meningkatkan kompetensi generasi muda. Kedua, insentif pajak akan membantu pemulihan pariwisata.
Ketiga, bantuan pangan akan memperkuat ketahanan pangan keluarga. Keempat, subsidi iuran sosial akan meringankan beban pekerja informal.
Kelima, relaksasi perumahan akan mendorong pertumbuhan sektor konstruksi. Keenam, program padat karya akan memperluas lapangan kerja.
Ketujuh, percepatan deregulasi akan memacu investasi. Kedelapan, program perkotaan akan meningkatkan kualitas hidup di wilayah padat penduduk.
Dengan demikian, delapan program ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2025.
Prabowo Subianto melalui Airlangga Hartarto telah menegaskan komitmen pemerintah. Delapan program 2025, empat program lanjutan 2026, dan lima program ketenagakerjaan pemerintah susun dengan tujuan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Pada akhirnya, pemerintah menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar implementasi berjalan lancar. Karena itu, seluruh pihak terkait diharapkan ikut berkontribusi aktif.