NU MEDIA JATI AGUNG

NU MEDIA JATI AGUNG
Logo NU Jatiagung

NU Jatiagung - Situs Resmi

Prabowo Panggil Kepala BGN Bahas Kasus Keracunan MBG

Presiden Prabowo Subianto memantau langsung maraknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah. Ia segera memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana untuk membahas penyelesaian persoalan tersebut.

Prabowo Fokus Tangani Kasus Keracunan MBG

Jakarta, NU Media Jati Agung– Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius terhadap maraknya dugaan kasus keracunan MBG. Ia menegaskan langkah cepat dengan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Pertemuan itu akan membahas jalan keluar terbaik atas masalah yang mencuat di masyarakat.

Prabowo menyampaikan sikapnya ketika tiba di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Meski baru pulang dari lawatan luar negeri selama sepekan, ia menegaskan tidak pernah melepas pemantauan terhadap perkembangan program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, pemerintah harus segera memastikan program berjalan sesuai tujuan. Ia tidak ingin kasus dugaan keracunan mengganggu upaya negara dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Prabowo Akan Panggil Kepala BGN

Dalam keterangannya, Prabowo menyebut sejak berada di luar negeri ia terus mengikuti dinamika kasus keracunan MBG. Setelah kembali ke Indonesia, ia langsung mengambil langkah konkret dengan memanggil Kepala BGN dan beberapa pejabat lain.

“Saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Prabowo dalam memastikan transparansi serta tanggung jawab pelaksana program. Ia ingin pejabat terkait memberikan laporan menyeluruh agar penanganan berjalan tepat sasaran.

Optimistis Menemukan Solusi

Prabowo mengakui program MBG menghadapi tantangan besar. Program ini menyasar puluhan juta anak sekolah dan masyarakat kurang mampu di berbagai daerah. Skala besar tersebut tentu menghadirkan hambatan di lapangan.

Meski begitu, ia menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah mampu mengatasi rintangan. Ia menegaskan semangat optimistis dalam setiap kebijakan gizi nasional.

“Untuk memberi makan sekian juta, pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi,” ujarnya.

Optimisme itu ia sampaikan sebagai pesan moral agar seluruh pihak bekerja sama. Pemerintah, sekolah, masyarakat, hingga penyedia bahan pangan perlu berkoordinasi agar target program tetap tercapai.

Kasus Keracunan MBG Dinilai Masalah Besar

Presiden menegaskan kasus keracunan MBG tidak bisa dianggap sepele. Ia menilai kejadian ini sebagai masalah besar yang menuntut solusi cepat.

“Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” tegasnya.

Menurutnya, setiap program besar selalu memiliki celah kekurangan. Namun ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh, mulai dari standar bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan. Dengan langkah itu, pemerintah dapat meminimalkan risiko yang membahayakan anak-anak.

Jangan Politisasi Kasus Keracunan MBG

Dalam pernyataannya, Prabowo juga mengingatkan semua pihak untuk tidak mempolitisasi kasus ini. Menurutnya, program MBG lahir dari niat tulus membantu anak-anak yang kesulitan mendapat makanan bergizi.

“Harus waspada jangan sampai ini dipolitisasi, tujuan Makan Bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam, ini yang harus kita atasi,” tuturnya.

Ia menilai tudingan politisasi hanya akan mengaburkan tujuan utama program. Prabowo berharap seluruh elemen bangsa mengedepankan kepentingan anak-anak dibanding kepentingan politik.

Latar Belakang Program MBG

Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis sejak awal periode pemerintahan Prabowo. Program ini menargetkan jutaan anak sekolah dan masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Tujuannya sederhana namun vital, yakni memastikan generasi muda tumbuh dengan gizi cukup.

Program MBG tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga pendidikan. Anak-anak yang mendapat asupan bergizi cenderung lebih fokus belajar.

Mereka juga memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik. Dengan demikian, program ini berfungsi ganda, yaitu memperbaiki kualitas SDM sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga kurang mampu.

Namun, implementasi program seluas ini memang tidak mudah. Distribusi bahan makanan, kualitas pengolahan, hingga standar higienitas harus terjaga di semua daerah. Apabila satu rantai distribusi bermasalah, risiko kasus seperti keracunan bisa muncul.

Tantangan Pengawasan dan Distribusi

Kasus keracunan MBG yang mencuat di beberapa wilayah menjadi peringatan penting. Pemerintah perlu memperketat pengawasan, terutama dalam hal penyediaan bahan baku, proses memasak, hingga penyajian di sekolah.

Selain itu, distribusi logistik di daerah terpencil juga menuntut perhatian. Keterlambatan distribusi dapat memengaruhi kualitas makanan. Jika tidak ditangani segera, kasus serupa bisa berulang.

Prabowo menyadari kondisi tersebut. Karena itu ia segera memanggil Kepala BGN agar pembahasan solusi berlangsung cepat. Pemerintah tidak ingin menunggu masalah semakin besar sebelum mengambil tindakan nyata.

Harapan Masyarakat Terhadap Program MBG

Masyarakat berharap pemerintah tetap melanjutkan program ini meski menghadapi persoalan keracunan. Banyak keluarga menilai program tersebut sangat membantu anak-anak mereka. Dengan adanya makanan bergizi gratis, beban ekonomi rumah tangga berkurang.

Selain itu, masyarakat juga menginginkan perbaikan dalam hal pengawasan. Mereka mendukung langkah Prabowo memanggil Kepala BGN, karena hal itu menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap keselamatan anak-anak.

Langkah Lanjutan Pemerintah

Kasus keracunan MBG memang mencoreng pelaksanaan program unggulan pemerintah. Namun Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menangani masalah tersebut. Ia memanggil Kepala BGN dan pejabat terkait untuk mencari solusi cepat.

Dengan sikap optimistis, Prabowo yakin masalah besar ini bisa selesai. Ia mengingatkan semua pihak agar tidak mempolitisasi kasus, melainkan fokus membantu anak-anak yang membutuhkan gizi seimbang. (ARIF)