Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Ada Pihak Menahan Pertumbuhan Ekonomi
Jakarta, NU Media Jati Agung—Pertumbuhan ekonomi Indonesia sering berhenti di kisaran 5 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihak tertentu sengaja menahan laju ekonomi agar tidak melesat lebih tinggi. Ia menambahkan kondisi ini memicu pengangguran karena lapangan usaha melambat
“Ini masalah yang serius banget. Ini fondasi yang membuat kita nggak bisa tumbuh di atas 6 persen selama ini,” ujar Purbaya dalam acara Economic Hari Keuangan Nasional di Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).
Ia menambahkan, “Karena begitu 5 (persen) mendekati 6 (persen), diperlambat, 5 (persen) mendekati 6 (persen), diperlambat. Karena takut ekonomi kepanasan. Kepanasan apa? Orang pengangguran masih banyak,” imbuhanya.
Purbaya berjanji membasmi penghalang tersebut dengan meluncurkan program yang langsung memberi manfaat kepada rakyat.
“Saya pikir selama program-program dijalankan harusnya bisa lebih cepat karena private sector juga saya harapkan tahun depan bisa jalan lebih aktif. Tahun depannya lagi lebih cepat lagi. Mungkin di tahun kelima kita sudah kelihatan, tahun kelima Pak Prabowo ya, sudah mulai lihat tuh bayangan-bayangan ke 8 persen,” tandasnya.
Analisis Faktor Struktural yang Menahan Pertumbuhan Ekonomi
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai masyarakat harus memahami isu penghalang ekonomi dengan hati-hati. Ia menegaskan tidak ada pihak yang sengaja mengatur pertumbuhan ekonomi agar mentok di 5 persen.
“Tidak ada pihak yang secara sengaja men-setting pertumbuhan ekonomi agar berhenti di angka 5 persen. Tapi saya sepakat bahwa ada equilibrium politik-ekonomi yang secara struktural membuat pertumbuhan Indonesia sulit menembus batas 5 persen,” ujar Ronny dikutip dari CNN Indonesia.
Menurut Ronny, konsumsi rumah tangga yang mencapai 54–55 persen menahan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi produktif, industri manufaktur bernilai tambah tinggi, dan ekspor produk berdaya saing masih rendah.
“Kalau ingin tumbuh di atas 5 persen tanpa menimbulkan tekanan makro seperti inflasi, defisit transaksi berjalan, atau pelemahan rupiah, dorongan dari sektor-sektor produktif itu harus jauh lebih besar,” jelas Ronny.
Keseimbangan Politik-Ekonomi dan Stabilitas Makro
Ronny menambahkan, sistem ekonomi Indonesia lebih berpihak pada stabilitas ketimbang percepatan pertumbuhan.
“Di balik pernyataan Pak Purbaya tentang ‘ada yang kepanasan’, saya kira yang dimaksud bukan aktor politik tertentu, tapi kelompok kepentingan ekonomi yang mungkin khawatir terhadap ketidakseimbangan makro,” katanya.
Ia mencontohkan, percepatan pertumbuhan melalui stimulus fiskal atau ekspansi kredit menekan sektor keuangan, cadangan devisa, dan stabilitas nilai tukar.
“Bank sentral dan otoritas fiskal tentu akan lebih memilih pertumbuhan yang stabil dan terkendali, daripada lonjakan cepat tapi rapuh,” imbuhnya.
Reformasi Struktural untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Ronny menekankan perlunya reformasi besar untuk mendorong pertumbuhan di atas 5 persen, termasuk meningkatkan iklim investasi, efisiensi birokrasi, dan redistribusi sumber daya.
“Pertumbuhan tinggi menuntut reformasi struktural besar, perbaikan iklim investasi, efisiensi birokrasi, dan redistribusi sumber daya. Nah, reformasi seperti ini sering kali menggeser kenyamanan kelompok tertentu,” jelasnya.
Akibatnya, laju pertumbuhan Indonesia sering stagnan di angka 5 persen, kadang sedikit lebih tinggi namun sulit bertahan tanpa perubahan struktural.
Klarifikasi Purbaya Diharapkan untuk Hindari Spekulasi
Peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai Purbaya sebaiknya mengklarifikasi pernyataannya agar tidak menimbulkan spekulasi.
“Hal ini perlu dijelaskan langsung oleh Pak Purbaya agar tidak menjadi bola liar di publik,” katanya.
Rendy menyebut kinerja sektor manufaktur yang belum optimal menyebabkan stagnasi ekonomi Indonesia.
“Ketika industri manufaktur melambat, dampaknya langsung terlihat pada perlambatan ekonomi nasional. Tren sepuluh tahun terakhir menunjukkan hal ini sangat jelas,” ujar Rendy.
Ia menekankan pemerintah harus memperkuat sektor manufaktur dan berinvestasi di subsektor padat karya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekspor.
Langkah Konkret Pemerintah Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Teuku Riefky, Ekonom Makroekonomi LPEM FEB UI, menyarankan pemerintah mereformasi struktur ekonomi, memangkas misalokasi sumber daya, dan meningkatkan produktivitas.
“Salah satu program yang menurut saya quick wins adalah deregulasi untuk mengurangi kompleksitas perizinan sehingga memicu naiknya investasi,” katanya.
Ia juga menyarankan pemerintah memberantas praktek perburuan rente, menegakkan hukum dengan tegas, serta mengurangi dominasi negara di beberapa sektor untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. (ARIF)