Kemendagri Tekankan Percepatan Realisasi APBD 2025
Jakarta, NU Media Jati Agung – Percepatan realisasi APBD menjadi perhatian utama Kementerian Dalam Negeri ketika memasuki akhir tahun anggaran 2025. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta seluruh pemerintah daerah segera mempercepat penyerapan anggaran agar target pembangunan berjalan optimal.
Saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin, Tomsi menyampaikan urgensi langkah cepat tersebut.
“Kurang lebih tinggal sebulan lagi, satu bulan lagi sudah tutup pembukuannya,” kata Tomsi.
Kemendagri Soroti Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Tomsi memaparkan perkembangan realisasi pendapatan daerah berdasarkan data per 16 November 2025. Ia menilai capaian pendapatan sudah cukup baik, tetapi masih tertinggal sekitar 20 persen dari realisasi tahun sebelumnya.
Capaian Pendapatan Daerah Belum Merata
“Bila ditotal seluruhnya, ini baru 78,45 persen. Kemudian provinsi 79,58 persen, kabupaten ini yang masih rendah 77,80 persen, kota 78,98 persen,” ujarnya.
Belanja Daerah Dinilai Masih Rendah
Tomsi memberi perhatian khusus pada realisasi belanja daerah yang berjalan jauh di bawah target dan membutuhkan evaluasi cepat.
Belanja Daerah Butuh Perhatian Serius
“Realisasi belanja ini yang memprihatinkan. Provinsi baru 64,43 persen, kabupaten rata-rata baru 63,65 persen, kota 64,03 persen,” tambahnya.
Tomsi menekankan agar pemda segera meninjau hambatan utama yang memperlambat realisasi.
“Saya minta untuk masing-masing daerah segera melihat mana hal-hal yang diperlukan untuk percepatannya, mana hal-hal yang memang harus dikoordinasikan lagi,” ujarnya.
Daerah dengan Realisasi Rendah Mendapat Sorotan
Tomsi kemudian memaparkan daftar provinsi serta kabupaten/kota yang realisasi pendapatan maupun belanjanya masih rendah. Ia menilai ada daerah yang pendapatannya tinggi tetapi belanjanya lambat, seperti Papua Tengah dan Kalimantan Barat.
Ketimpangan Antara Pendapatan dan Belanja
“Ini yang kita lihat, seperti Papua Tengah itu tinggi realisasinya, realisasi uang pemasukannya sudah 89 persen, belanjanya baru 52 persen,” katanya.
Tomsi berharap seluruh pemda memahami penyebab rendahnya realisasi agar kondisi serupa tidak berulang. Ia menegaskan bahwa perencanaan anggaran harus tersusun dengan baik untuk mendorong percepatan realisasi APBD.
Pihaknya juga menyiapkan dukungan bagi pemda.
“Saya berharap juga untuk monitoring dari pimpinan daerah dan pimpinan OPD secara terus-menerus sehingga dapat terlaksana pada tahun 2026 yang lebih baik,” jelasnya.
Kemendagri Paparkan Strategi Percepatan Realisasi APBD
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni memaparkan langkah-langkah teknis yang dapat mempercepat serapan APBD.
Pengadaan Dini Jadi Kunci Percepatan
Ia menyampaikan bahwa pemda dapat memulai pengadaan dini sejak akhir Agustus setelah KUA-PPAS ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD.
Pemanfaatan Layanan Digital Dukung Efisiensi
Selain itu, pemda dapat memaksimalkan e-Katalog, e-Katalog Lokal, toko daring, dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Fatoni menekankan pentingnya percepatan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pembayaran tagihan pihak ketiga sesuai termin kegiatan.
Peningkatan Kapasitas SDM dan Evaluasi Rutin
Fatoni juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur, rapat monitoring rutin, serta penerapan reward and punishment berdasarkan kinerja realisasi APBD.
“Kita perlu mendorong realisasi APBD itu sejak awal tahun. Ini yang harus kita lakukan nanti pada tahun depan dan kita lakukan saat ini percepatan realisasi APBD yang sudah di pengujung tahun ini, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanjanya,” jelasnya. (AhmadRoyani, S.H.I)