Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan rencana penerbangan umrah langsung dari Bandara Internasional Radin Inten II masih terkendala. Hambatan utama muncul karena landasan pacu bandara belum memenuhi syarat teknis untuk melayani pesawat berbadan lebar. Kondisi tersebut menghambat realisasi penerbangan umrah maupun haji secara langsung.
Potensi besar jemaah umrah Lampung
BANDAR LAMPUNG, NU MEDIA JATI AGUNG, – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, menyampaikan pemerintah daerah bersama Angkasa Pura II dan berbagai instansi lain terus membahas persoalan ini.
“Ya, kami sudah kirim ke beberapa instansi terkait seperti Angkasa Pura dan maskapai Nam Air, membahas peningkatan daya dukung landasan pacu dan persoalan Instrument Landing System (ILS),” ujarnya, Selasa (16/9/2025).
Selain itu, ia menambahkan pembahasan status bandara internasional Radin Inten II mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 37. Karena itu, pihak bandara bersama pemerintah daerah memperoleh waktu enam bulan untuk melengkapi rekomendasi Custom, Immigration, and Quarantine (CIQ).
“Penerbangan umrah dan antusiasme maskapai untuk membuka rute umrah langsung dari Lampung cukup berpotensi, mengingat, jumlah jemaah yang sangat besar,” katanya.
Berdasarkan data Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPURI) 2023, jumlah jemaah umrah asal Lampung mencapai 23 ribu orang.
“Jumlah ini jauh melebihi syarat minimal untuk penerbangan umrah langsung, yaitu 1.500 jemaah per bulan atau 18 ribu per tahun,” lanjut dia.
Dengan demikian, potensi pasar sangat jelas. Sementara itu, dukungan maskapai juga tampak semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah menilai Lampung mampu menjadi salah satu pusat keberangkatan umrah langsung dari luar Pulau Jawa.
Rute langsung mampu pangkas biaya jemaah
Selanjutnya, Bambang menilai kehadiran rute penerbangan langsung sangat menguntungkan jemaah. Pasalnya, calon penumpang tidak perlu lagi melakukan perjalanan darat atau udara ke Jakarta maupun Palembang sebelum terbang ke Arab Saudi.
“Ini sudah berpotensi, kenapa kita tidak memakmurkan masyarakat Lampung. Biayanya nanti lebih murah, bisa menekan lumayan. Naik pesawat Jakarta-Lampung, 700 ribuan ya. pulang-pergi 1,5 juta, belum yang lain-lain,” ucapnya.
Dengan demikian, penerbangan langsung bisa memangkas biaya perjalanan secara signifikan. Selain itu, waktu tempuh jemaah juga menjadi lebih efisien. Akibatnya, kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah akan meningkat.
Namun, ia menegaskan syarat utama tetap harus dipenuhi. Penerbangan umrah hanya bisa menggunakan pesawat berbadan lebar dengan kapasitas minimal 250 kursi. Sementara itu, Bandara Radin Inten II saat ini baru mampu menampung pesawat narrow body.
“Pavement Classification Number (PCN) landasan kita baru 63, sementara untuk pesawat wide body dibutuhkan PCN 73-74. Menaikkan nilai PCN membutuhkan biaya sekitar 480 miliar,” lanjut dia.
Oleh karena itu, ia menilai pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan agar Lampung benar-benar bisa melayani penerbangan langsung.
Peningkatan daya dukung landasan pacu menjadi syarat mutlak
Sementara itu, Bambang menjelaskan kendala utama muncul sejak pengelolaan bandara beralih ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Angkasa Pura II. Setelah pengalihan tersebut, dana APBN maupun APBD tidak lagi dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur utama bandara.
“Mungkin satu-satunya jalan adalah melalui adendum Kerjasama Pemanfaatan Aset (KSP) atau investasi dari Angkasa Pura sendiri. Konsesi kerjasama investasi dengan Dirjen Perhubungan Udara ini berlangsung selama 30 tahun senilai Rp500 miliar,” ucapnya.
Dengan demikian, satu-satunya solusi adalah investasi langsung dari pengelola bandara. Selain itu, mekanisme kerja sama juga dapat ditempuh agar peningkatan daya dukung segera terlaksana.
Ia pun menegaskan pembangunan ini akan memberikan manfaat luas.
“Dua keuntungan sekaligus, satu untuk umrah, satu untuk haji karena sejak 2010 status kita masih embarkasi antara,” sambung Kadishub.
Dampak positif bila peningkatan infrastruktur terwujud
Selanjutnya, jika perbaikan landasan pacu berhasil, maka Lampung akan memperoleh berbagai keuntungan strategis. Selain itu, provinsi ini berpeluang menjadi pusat keberangkatan haji dan umrah bagi wilayah Sumatra bagian selatan.
Dengan demikian, pergerakan ekonomi daerah akan tumbuh lebih cepat. Misalnya, sektor jasa transportasi, perhotelan, hingga pariwisata akan menerima dampak positif. Pada akhirnya, masyarakat lokal juga akan merasakan manfaat langsung.
Terlebih lagi, efisiensi biaya perjalanan jemaah akan meningkatkan daya saing Lampung sebagai salah satu pintu keberangkatan internasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah menilai percepatan realisasi proyek infrastruktur bandara menjadi kebutuhan mendesak.
Selain itu, pemerintah berharap pemerintah pusat, Angkasa Pura, serta seluruh pihak terkait dapat segera menemukan solusi terbaik. Dengan demikian, harapan jemaah Lampung untuk menikmati penerbangan langsung haji dan umrah bisa segera terwujud.