Pemprov Lampung Siapkan Penyelesaian Tunda Bayar
Bandar Lampung, NU Media Jati Agung– Pemprov Lampung menargetkan penyaluran seluruh kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga mulai awal Februari 2026.
Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung saat ini masih menunggu hasil penghitungan resmi dari Inspektorat.
Besaran tunda bayar tersebut belum bersifat final karena Inspektorat masih melakukan proses perhitungan dan verifikasi.
BPKAD Tunggu Hasil Penghitungan Inspektorat
Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, menyampaikan bahwa penyelesaian tunda bayar berjalan secara bertahap dan mengikuti mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
“Ya, jumlah tunda bayar saat ini masih dihitung oleh Inspektorat, sehingga angkanya belum bisa dipastikan. Setelah proses tersebut selesai, baru akan dilakukan pembahasan lebih lanjut,” kata Nurul Fajri, Rabu (21/1/2025).
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mengedepankan kehati-hatian agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Sekda Pimpin Rapat TAPD Tentukan Skema Pembayaran
Setelah Inspektorat menyelesaikan penghitungan, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung akan memimpin rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Melalui rapat tersebut, pemerintah daerah akan menentukan langkah penyelesaian serta skema pembayaran tunda bayar.
“Melalui rapat TAPD tersebut, akan ditetapkan mekanisme agar masing-masing satuan kerja dapat segera mengeluarkan pembayaran tunda bayar sesuai ketentuan,” ujarnya.
Dengan mekanisme tersebut, setiap organisasi perangkat daerah dapat segera menindaklanjuti kewajibannya.
Dinas Perkim Jadi OPD dengan Tunda Bayar Terbesar
Nurul Fajri juga mengungkapkan bahwa satuan kerja dengan nilai tunda bayar paling besar berasal dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
Meski demikian, Pemprov Lampung memastikan seluruh kewajiban tunda bayar tetap menjadi prioritas penyelesaian.
Pemprov Tegaskan Komitmen Cair Awal Februari
Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh tunda bayar dan menyalurkannya kepada pihak terkait sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
“Namun yang pasti, komitmen Pemprov Lampung jelas, seluruh tunda bayar ditargetkan selesai dan dibayarkan kepada pihak terkait dimulai pada awal Februari 2026,” tegasnya.
Pemprov Jamin Transparansi dan Akuntabilitas
Melalui proses ini, Pemprov Lampung berharap penyelesaian tunda bayar berjalan transparan dan akuntabel.
Pemerintah daerah juga ingin memberikan kepastian kepada para rekanan yang terdampak tunda bayar agar aktivitas ekonomi dapat kembali berjalan normal. (ARIF)