Bandar Lampung, NU Media Jati Agung, –  Pemerintah Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di kalangan perempuan. Komitmen ini kembali ditegaskan melalui partisipasi aktif dan dukungan terhadap program Pendidikan Kader Badan Partai (DIKBAR) yang diselenggarakan oleh organisasi Perempuan Bangsa. Kegiatan ini digelar di Balai Keratun Lantai III, dengan pembukaan resmi dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, pada Sabtu (12/07/2025).

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pelatihan dan pendidikan bagi kader perempuan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat kapasitas politik perempuan di tingkat lokal maupun nasional. Melalui program ini, Pemprov Lampung menunjukkan bahwa pembangunan manusia, khususnya perempuan, merupakan pondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih seimbang, inklusif, dan demokratis.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kiprah dan eksistensi Perempuan Bangsa yang selama ini dinilai memiliki kontribusi strategis dalam mendorong kemajuan kaum perempuan. Ia menekankan pentingnya kualitas dalam partisipasi perempuan di dunia politik dan pengambilan keputusan publik.

“Partisipasi perempuan dalam politik harus mengedepankan kualitas. Kaderisasi yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan merupakan kunci utama dalam melahirkan pemimpin perempuan yang berkompeten dan berintegritas,” ujar Jihan Nurlela dengan tegas.

Lebih dari sekadar keterwakilan, menurutnya, kehadiran perempuan dalam politik harus menjadi kekuatan perubahan yang berdampak nyata. Karena itu, ia juga menyoroti pentingnya perempuan untuk membekali diri dengan semangat juang dan kesiapan menghadapi dinamika sosial-politik yang semakin kompleks.

“Perempuan harus memiliki mode bertahan hidup atau survival mode, terutama dalam menghadapi perkembangan global yang bergerak sangat cepat,” lanjutnya.

Melalui DIKBAR, diharapkan akan lahir para kader perempuan yang tidak hanya memenuhi kuota keterwakilan 30% di parlemen, tetapi juga siap memberikan kontribusi substansial dalam pengambilan keputusan dan arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat luas. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung dalam merealisasikan visi besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor.

Sementara itu, Bendahara DPP Perempuan Bangsa, Ratna Juwita Sari, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa Perempuan Bangsa memiliki target ambisius untuk membentuk 100 ribu kader perempuan di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2025. Provinsi Lampung menjadi titik ke-30 dari rangkaian kegiatan tersebut yang dilaksanakan secara nasional.

“Perempuan adalah fondasi pembangunan bangsa, dimulai dari keluarga hingga ke tingkat nasional,” kata Ratna dengan penuh semangat.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya posisi perempuan sebagai agen perubahan yang berpengaruh, bukan hanya di ruang domestik tetapi juga di ranah publik.

Ketua DPW Perempuan Bangsa Provinsi Lampung, Zam Zanariah, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa kegiatan DIKBAR ini memiliki beberapa tujuan utama, yakni menjaga ideologi partai, merekrut kader militan, memperkuat loyalitas terhadap perjuangan politik, serta memperluas jangkauan konstituen. Ia menyatakan keyakinannya bahwa melalui proses kaderisasi ini, akan muncul figur-figur perempuan yang tangguh, berdaya saing, dan siap memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat.

Pemprov Lampung menyambut baik kolaborasi ini sebagai bagian dari implementasi strategi pembangunan inklusif yang menempatkan perempuan sebagai aktor utama perubahan. Upaya bersama antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat seperti Perempuan Bangsa menunjukkan bahwa pembangunan yang adil dan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa peran serta aktif kaum perempuan.

Melalui kegiatan seperti DIKBAR, diharapkan ke depan akan lebih banyak perempuan yang terlibat dalam dunia politik dan kebijakan, bukan sekadar sebagai pelengkap angka, tetapi sebagai motor penggerak perubahan sosial. Pemerintah Provinsi Lampung, melalui dukungan ini, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berbicara tentang kesetaraan gender sebagai slogan, tetapi benar-benar menjalankan prinsip tersebut dalam program-program nyata di lapangan.