Pemprov Lampung Tetapkan 2026 Tahun Percepatan
Bandar Lampung, NU Media Jati Agung – Pemprov Lampung fokus percepatan pembangunan daerah 2026 dengan memperkuat pelayanan publik dan menghadirkan negara di tengah masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan kebijakan ini sebagai arah pembangunan lanjutan setelah menyiapkan fondasi pada 2025.
“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan 2026 sebagai tahun percepatan pembangunan daerah, pelayanan publik dan kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.
Tahun 2025 Jadi Fondasi Arah Pembangunan
Marindo menjelaskan bahwa Pemprov Lampung menggunakan 2025 sebagai pijakan awal kepemimpinan daerah. Pemerintah daerah menata arah pembangunan sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Langkah tersebut bertujuan agar seluruh unsur pemerintahan bergerak seiring dan saling menguatkan.
“Tahun 2025 lalu, menjadi fondasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengemban amanah kepemimpinan, khususnya untuk menata arah pembangunan, memperkuat kolaborasi, serta memastikan seluruh unsur pemerintahan berjalan seiring dan saling menguatkan,” kata Marindo Kurniawan.
Oleh sebab itu, pemerintah daerah berharap masyarakat mulai merasakan hasil pembenahan tersebut pada 2026.
Pembangunan Dimulai dari Kebutuhan Warga
Pemprov Lampung mengarahkan pembangunan dari sektor terdekat dengan kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah mendorong penguatan desa, pasar rakyat, dan sektor pertanian.
Langkah tersebut menjadi bagian dari percepatan pembangunan daerah.
“Pembangunan didorong dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan warga, mulai dari penguatan desa, penggerakan pasar rakyat, peningkatan produktivitas pertanian, hingga perbaikan pelayanan publik agar semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Marindo Kurniawan.
Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas Berkelanjutan
Selain pelayanan publik, Pemprov Lampung memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan pada 2026. Pemerintah daerah menyusun kebijakan berbasis kepadatan penduduk dan aktivitas masyarakat.
“Kebijakan pembangunan jalan tahun ini dilakukan secara lebih terarah, berbasis kepadatan penduduk dan intensitas aktivitas masyarakat agar setiap anggaran dalam APBD berdampak nyata,” ucap Marindo Kurniawan.
Pendekatan tersebut memastikan anggaran daerah kembali kepada rakyat. Pemerintah daerah juga mendorong mobilitas, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi Lampung.
“Sejalan dengan itu, pemerintah daerah juga menempatkan APBD pada pos-pos prioritas, seperti infrastruktur jalan, pendidikan khususnya pada pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambah Marindo Kurniawan.
Keamanan dan Kepastian Hukum Dukung Percepatan
Pemprov Lampung juga menempatkan ketertiban umum, kepastian hukum, dan rasa aman sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, dan seluruh unsur pimpinan daerah.
“Oleh karena itu, seluruh jajaran jadikan 2026 sebagai tahun percepatan di berbagai sektor seperti percepatan pembangunan, percepatan pelayanan, dan percepatan kehadiran negara di tengah masyarakat,” ujar Marindo Kurniawan.
(Ahmad Royani, S.H.I)