Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H Melalui Sidang Isbat
Jakarta, NU Media Jati Agung – Pemerintah tetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Melalui Kementerian Agama, keputusan tersebut diambil dalam sidang isbat penetapan awal Ramadan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Menteri Agama Nasaruddin Umar memimpin langsung sidang isbat tersebut. Selain itu, berbagai unsur turut hadir, mulai dari Komisi VIII DPR RI, Majelis Ulama Indonesia, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, hingga lembaga teknis seperti BMKG, BRIN, Planetarium Jakarta, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.
Hasil Hisab dan Rukyat Jadi Dasar Keputusan
Berdasarkan hasil hisab, posisi hilal pada 29 Sya’ban 1447 H atau 17 Februari 2026 di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk.
Ketinggian hilal tercatat berkisar minus 2 derajat 24 menit 42 detik, sedangkan sudut elongasi berada pada rentang 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik.
Karena kondisi tersebut, hilal tidak memenuhi kriteria imkanur rukyah. Petugas pun tidak menerima satu pun laporan rukyat yang menyatakan hilal terlihat di wilayah Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah mencermati perkembangan global. Namun demikian, secara internasional belum ada negara yang menetapkan awal Ramadan pada hari tersebut.
Sebelum menyampaikan keputusan resmi, Menteri Agama menjelaskan hasil musyawarah bersama seluruh peserta sidang. Ia kemudian menegaskan keputusan pemerintah sebagai berikut:
“Berdasarkan pemaparan hisab dan tidak adanya laporan rukyat, serta hasil musyawarah bersama seluruh peserta sidang, disepakati bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin Umar.
Dengan penetapan tersebut, umat Islam di Indonesia akan memulai ibadah puasa Ramadan secara serentak pada Kamis mendatang.
Kriteria MABIMS dan Data BMKG Perkuat Penetapan
Sidang isbat diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal berdasarkan metode hisab. Dalam pemaparannya, Menteri Agama menegaskan bahwa Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS.
Standar tersebut menetapkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat sebagai acuan negara-negara Asia Tenggara.
Sebagai informasi, hilal 29 Sya’ban 1447 H yang bertepatan dengan Selasa Kliwon, 17 Februari 2026 M masih berada di bawah ufuk. Tinggi hilal terbesar terjadi di Kota Sabang, Provinsi Aceh dengan tinggi hilal mar’ie -1 derajat 41 menit.
Sementara itu, ketinggian hilal terkecil terjadi di Jayapura, Provinsi Papua dengan tinggi hilal mar’ie -3 derajat 12 menit.
Di titik Jakarta dengan markaz Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat, tinggi hilal tercatat -1 derajat 44 menit 39 detik. Sementara itu, ijtimak (konjungsi) terjadi pada Selasa Kliwon, 17 Februari 2026 M pukul 19:02:02 WIB.
Tim melakukan penghitungan data tersebut dengan metode falak (hisab) tahqiqi tadqiki ashri kontemporer khas Nahdlatul Ulama.
Data BMKG Soal Konjungsi dan Posisi Hilal
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga merilis data perhitungan hilal 1 Ramadhan 1447 H. Dalam Informasi Prakiraan Hilal saat Matahari Terbenam 17 dan 18 Februari 2026, BMKG menjelaskan bahwa konjungsi terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 19.01.07 WIB.
Selanjutnya, BMKG mencatat waktu Matahari terbenam paling awal pada 17 Februari 2026 terjadi di Jayapura pukul 17.56.44 WIT, sedangkan waktu terbenam paling akhir terjadi di Banda Aceh pukul 18.51.25 WIB.
Dengan memperhatikan waktu konjungsi dan Matahari terbenam, konjungsi terjadi setelah Matahari terbenam tanggal 17 Februari 2026 di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, hilal tidak memenuhi syarat visibilitas pada hari tersebut.
Pada 17 Februari 2026, ketinggian hilal masih berada di bawah ufuk, yakni berkisar antara -2.41 derajat di Jayapura hingga -0.93 derajat di Tua Pejat, Sumatera Barat.
Namun demikian, pada 18 Februari 2026 ketinggian hilal meningkat signifikan, yaitu antara 7.62 derajat di Merauke hingga 10.03 derajat di Sabang.
Data tersebut memperkuat keputusan pemerintah dalam menetapkan awal puasa secara nasional.
(Ahmad Royani, S.H.I)