Pemerintah Aceh Terima Aspirasi Mahasiswa USK
Band Aceh, NU Media Jati Agung— Pemerintah Aceh menerima aspirasi puluhan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) yang menggelar aksi terkait pemulihan pascabencana di Halaman Kantor Gubernur Aceh, Kamis sore (10/9/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Aceh Taufik langsung menemui mahasiswa dan membuka ruang dialog.
Taufik menegaskan Pemerintah Aceh tidak menutup diri terhadap kritik masyarakat. Menurutnya, komunikasi terbuka dapat membantu pemerintah mengetahui persoalan yang muncul di lapangan dan segera mengambil langkah tindak lanjut.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.
Pemerintah Aceh Percepat Pemulihan Pascabencana
Taufik menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tujuan yang sama dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, yakni mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak bencana.
Selain itu, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik. Pendidikan, kesehatan, dan penyediaan rumah hunian juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh telah mengumpulkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk mengevaluasi penanganan pascabencana sekaligus mendorong percepatan pemulihan.
Selanjutnya, pemerintah juga akan memperkuat komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Langkah tersebut penting karena pemerintah daerah memiliki peran langsung dalam menangani berbagai persoalan di wilayah terdampak.
“Kami beberapa hari lalu duduk bersama semua SKPA. Kami akan bangun komunikasi yang intensif dengan kabupaten/kota,” kata Taufik.
Pemerintah Akui Butuh Kolaborasi
Dalam proses pemulihan pascabencana, Pemerintah Aceh mengakui membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Taufik menilai pemerintah tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan tanpa dukungan masyarakat dan kelompok lainnya.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” katanya.
Karena itu, pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat, mahasiswa, akademisi, dan berbagai kelompok lainnya. Pemerintah juga dapat menggunakan kritik serta temuan masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki program pemulihan.
Selain membuka dialog, Pemerintah Aceh juga menyediakan posko sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan pascabencana.
“Kami juga sudah buka posko untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Ini niat baik yang akan kami kawal dan laksanakan,” ujar Taufik.
Dengan posko tersebut, masyarakat dapat memperoleh akses informasi mengenai perkembangan penanganan bencana. Pemerintah juga dapat memperkuat transparansi selama proses pemulihan berlangsung.
Mahasiswa USK Soroti Infrastruktur dan Pendidikan
Mahasiswa USK dalam aksi tersebut menyampaikan sejumlah temuan dari hasil observasi di beberapa daerah. Salah satu wilayah yang mereka soroti ialah Gayo Lues.
Ketua BEM USK menyampaikan bahwa mahasiswa masih menemukan kerusakan infrastruktur dan fasilitas pendidikan akibat bencana. Menurut mahasiswa, pemerintah perlu segera menangani kondisi tersebut agar aktivitas belajar masyarakat dapat kembali berjalan dengan baik.
Selain itu, mahasiswa meminta pemerintah menjalankan rehabilitasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Mereka juga mendorong pemerintah menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai dasar dalam menentukan prioritas pemulihan.
Transparansi Anggaran Jadi Perhatian
Mahasiswa juga menyoroti transparansi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ketua BEM Fakultas Teknik USK menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran pemulihan.
Menurut mahasiswa, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui penggunaan dana pemulihan. Dengan informasi yang terbuka, publik dapat ikut mengawasi pelaksanaan program dan menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat terdampak.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Keperawatan USK menyoroti kondisi fasilitas kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya pulih.
Mahasiswa juga mempertanyakan minimnya serapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang pemerintah alokasikan untuk penanganan pascabencana.
Persoalan tersebut mendapat perhatian karena masyarakat membutuhkan layanan kesehatan sebagai salah satu layanan dasar, terutama setelah bencana meningkatkan kebutuhan pelayanan medis.
Pemerintah Aceh dan Mahasiswa Lanjutkan Komunikasi
Aksi mahasiswa USK kemudian berlanjut dengan pertemuan langsung bersama Plt Sekda Aceh. Pemerintah menyatakan akan memperkuat komunikasi internal bersama SKPA serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Taufik juga berharap komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa terus berjalan setelah aksi demonstrasi selesai.
Ia menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik melalui kritik, kajian, dan temuan lapangan.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” katanya.
Dengan demikian, dialog antara Pemerintah Aceh dan mahasiswa menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membahas persoalan pemulihan pascabencana.
Di sisi lain, mahasiswa terus menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transparansi anggaran, hingga serapan TKD.
Pemerintah pun membutuhkan masukan dari masyarakat untuk mengetahui kondisi lapangan. Sementara itu, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai kebijakan, penggunaan anggaran, dan perkembangan pemulihan.
Karena itu, komunikasi yang berkelanjutan dapat membantu pemerintah dan masyarakat mengawal proses pemulihan agar berjalan cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan warga terdampak.