PBB Desak Investigasi Brutalitas Aparat dalam Demonstrasi Nasional

Gelombang Demonstrasi Nasional Jadi Sorotan Dunia

NU MEDIA JATI AGUNG, – Gelombang demonstrasi nasional di Indonesia menelan korban jiwa dan langsung menarik perhatian dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Indonesia segera menggelar investigasi menyeluruh atas dugaan brutalitas aparat keamanan terhadap massa aksi.

PBB Soroti Penggunaan Kekuatan Berlebihan

Juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, menegaskan aparat menggunakan kekuatan berlebihan saat menghadapi demonstran dalam beberapa hari terakhir. Ia menilai pemerintah tidak boleh membiarkan peristiwa tersebut tanpa pengusutan.

“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” ujar Ravina melalui laman resmi Kantor HAM PBB, Selasa (2/9/2025).

Ravina juga menekankan pentingnya membuka ruang dialog. Menurutnya, dialog bisa meredam ketegangan sekaligus menjawab akar persoalan yang memicu kemarahan publik, terutama kebijakan kenaikan tunjangan DPR di tengah efisiensi anggaran negara.

Hak Warga dan Kebebasan Pers Harus Dijunjung

PBB mengingatkan aparat keamanan Indonesia agar selalu menghormati hak fundamental warga negara untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat.

“Semua aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api,” tegas Ravina.

Selain itu, PBB menegaskan pemerintah Indonesia wajib menjamin kebebasan pers. Ravina mendesak negara memastikan jurnalis bisa bekerja secara independen dan bebas dari intimidasi ketika meliput aksi demonstrasi.

Gelombang Protes dan Tragedi Korban Jiwa

Rangkaian aksi unjuk rasa mulai terjadi pada 25 Agustus 2025. Publik menolak kebijakan kenaikan tunjangan DPR, langkah penghematan anggaran, dan kenaikan pajak. Awalnya massa memusatkan aksi di depan Gedung DPR Jakarta, tetapi kemudian menyebar ke berbagai kota besar.

Kericuhan memuncak ketika kendaraan taktis Brimob menabrak Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online, di kawasan Tanah Abang hingga ia meninggal dunia. Tragedi itu memicu aksi solidaritas di berbagai daerah. Massa bahkan membakar sejumlah gedung DPRD dan markas kepolisian.

Data yang dihimpun mencatat sembilan orang meninggal dunia. Empat korban berasal dari Makassar, terdiri atas tiga korban kebakaran kantor DPRD dan satu korban pengeroyokan massa.

Dunia Menunggu Langkah Pemerintah Indonesia

Situasi ini kini menjadi perhatian internasional. Ravina Shamdasani menegaskan, dunia menanti langkah serius pemerintah Indonesia dalam mengusut dugaan pelanggaran HAM. Menurutnya, penghormatan terhadap hak warga negara dan penegakan prinsip hak asasi manusia menjadi kunci meredakan krisis politik dan sosial yang terjadi.