Oleh: Wawan Hidayat Kabiro NU Media Jati Agung, Tulang Bawang Barat

Jawa Timur, NU Media Jati Agung—Muktamar bukan sekadar forum lima tahunan untuk memilih kepemimpinan organisasi. Muktamar adalah ruang untuk membaca kembali perjalanan sejarah, mengevaluasi langkah perjuangan, sekaligus menentukan arah masa depan Nahdlatul Ulama.

Karena itu, ketika Muktamar NU bersinggungan dengan isu politik praktis, kita perlu berhati-hati membedakan antara politik sebagai jalan perjuangan dan politik praktis sebagai perebutan kepentingan kekuasaan.

NU tentu tidak bisa dipisahkan begitu saja dari politik. Sejarah panjang Nahdlatul Ulama membuktikan bahwa para kyai dan ulama NU sejak dahulu memiliki kepedulian besar terhadap kehidupan kebangsaan.

Mereka tidak tinggal diam ketika bangsa ini menghadapi penjajahan, ketidakadilan, ancaman terhadap kemerdekaan, maupun berbagai perubahan politik.

Namun ada satu hal yang harus terus dijaga: NU jangan sampai kehilangan rumah besarnya hanya karena kepentingan politik sesaat.

Muktamar seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat jam’iyah, bukan arena untuk mempertajam fragmentasi. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Warga NU boleh berbeda pilihan di bilik suara, tetapi jangan sampai perbedaan tersebut membuat persaudaraan sesama nahdliyin menjadi renggang.

Politik NU: Antara Perjuangan dan Kekuasaan

Di sinilah pentingnya memahami politik dalam perspektif sejarah NU.

Politik bagi para pendiri NU bukan semata-mata tentang siapa mendapatkan jabatan, siapa memperoleh kekuasaan, atau siapa memenangkan pertarungan.

Politik adalah bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa.

Salah satu figur yang memberikan pelajaran penting tentang hal tersebut adalah KH Abdul Wahab Chasbullah.

Mbah Wahab bukan hanya seorang kyai yang mendalami ilmu agama. Beliau juga seorang pejuang, organisator, pemikir kebangsaan, sekaligus politisi yang piawai membaca keadaan.

Sejarah mencatat peran penting KH Wahab Chasbullah dalam dinamika perjuangan kebangsaan.

Beliau memahami bahwa pesantren dan ulama tidak boleh tercerabut dari realitas sosial dan politik bangsa.

Namun kepiawaian politik Mbah Wahab bukanlah politik yang kehilangan prinsip.

Beliau justru menunjukkan bahwa seorang ulama dapat memasuki ruang politik tanpa harus kehilangan identitas keulamaannya.

Belajar dari Keteladanan Mbah Wahab

Inilah yang barangkali perlu direnungkan dalam setiap Muktamar NU.

Jangan sampai kita memahami khittah sebagai larangan bagi warga NU untuk berpolitik. Khittah bukan berarti ulama harus menutup mata terhadap persoalan kekuasaan.

Khittah justru harus dipahami sebagai upaya menempatkan NU pada posisi yang lebih luhur: tidak menjadi kendaraan politik praktis kelompok tertentu, tetapi tetap mampu memberikan arah moral dan kebangsaan kepada seluruh kekuatan politik.

NU harus mampu berdiri di atas semua kepentingan politik.

Ketika kader NU masuk ke partai politik, itu merupakan hak politik pribadi. Ketika warga NU memilih calon tertentu, itu juga bagian dari hak demokratisnya.

Tetapi ketika kepentingan politik pribadi atau kelompok mulai menyeret nama besar organisasi, di situlah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya:

Apakah ini untuk kepentingan NU, atau NU sedang dipakai untuk kepentingan tertentu?

Pertanyaan tersebut penting karena NU memiliki jamaah yang sangat besar dan sejarah yang jauh lebih panjang daripada umur satu periode kekuasaan.

• Jabatan politik datang dan pergi.
• Kekuasaan berganti.
• Pemilu selesai.

Tetapi NU tetap harus hidup, mengayomi umat, menjaga tradisi keislaman, merawat kebangsaan, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh warga nahdliyin.

Menjaga NU Tetap Menjadi Rumah Bersama

Karena itu, Muktamar harus dikembalikan pada ruhnya: musyawarah, tabayun, adab, persaudaraan, dan orientasi kemaslahatan.

Jangan biarkan Muktamar menjadi sekadar panggung kontestasi siapa yang paling kuat secara politik. Sebab NU tidak dibangun hanya dengan kalkulasi suara.

NU dibangun oleh pengabdian para kiai, perjuangan para santri, ketulusan para muassis, dan doa panjang para ulama.

• Kita boleh berbeda pandangan.
• Kita boleh berbeda pilihan.

Tetapi jangan sampai perbedaan politik membuat kita lupa bahwa kita sedang berada dalam satu rumah besar bernama Nahdlatul Ulama.

Dari sejarah KH Abdul Wahab Chasbullah kita belajar sesuatu yang sangat penting: menjadi ulama tidak berarti harus menjauhi politik, tetapi berpolitik juga tidak boleh membuat seorang ulama kehilangan kompas moralnya.

Mbah Wahab adalah contoh bahwa seorang kiai dapat menjadi politikus yang handal, tetapi tetap memiliki keberpihakan yang jelas kepada agama, umat, kemerdekaan, persatuan, dan kepentingan bangsa.

• Beliau tidak menjadikan politik sebagai tujuan akhir.
• Politik adalah alat perjuangan.

Kekuasaan bukan mahkota untuk dibanggakan, melainkan amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan.

Maka, jika Muktamar NU hari ini ingin mengambil pelajaran dari sejarah, mungkin pesan paling penting dari Mbah Wahab bukanlah bagaimana memenangkan pertarungan politik.

Melainkan bagaimana memasuki dunia politik tanpa kehilangan jati diri sebagai seorang santri.

Sebab NU membutuhkan kader-kader yang memahami politik. Tetapi lebih dari itu, NU membutuhkan kader yang ketika berada di dalam politik tetap membawa akhlak pesantren, keluasan wawasan ulama, dan keberanian para pejuang.

Itulah politik yang seharusnya kita pelajari dari KH Abdul Wahab Chasbullah.

Politik boleh berubah. Kekuasaan boleh berganti. Tetapi perjuangan untuk agama, umat, dan Indonesia harus tetap menjadi kompasnya. (Wawan Hidayat)