- Dukung 36 Juta Kader, Kemenkum Targetkan 7.000 Posbakum Lewat Muslimat NU
Jakarta, NU Media Jati Agung — Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan komitmennya menggandeng Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) untuk menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hingga ke tingkat desa. Langkah ini menyusul pelatihan paralegal terhadap 2.500 kader Muslimat NU.
“Dengan 36 juta anggota Muslimat NU yang tersebar di provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, bahkan ranting, saya yakin Kemenkumham bisa mewujudkan Posbakum di setiap desa,” ujar Supratman saat membuka pelatihan paralegal Muslimat NU di Graha Pengayoman, Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).
Guna merealisasikan rencana tersebut, ia akan bersinergi dengan Kementerian PPPA, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, serta organisasi masyarakat lainnya. Ia menilai Muslimat NU memiliki kekuatan struktural dan kultural yang besar.
“Gerakan Muslimat NU luar biasa, dari pendidikan, keagamaan, hingga dakwah. Dengan sekitar 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia, saya percaya Pos Bantuan Hukum bisa menyentuh masyarakat bawah,” tegasnya.
Baca Juga: PBNU Bantah Terlibat Tambang Gag Nikel di Raja Ampat
Supratman menjelaskan, dari target 7.000 Posbakum nasional, saat ini baru terbentuk 5.008 titik. Kontribusi Muslimat NU disebut sangat signifikan.
“Muslimat NU sekali bergerak menyumbang 1.794 Posbakum. Ini sangat membantu,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan hukum tidak cukup diselesaikan lewat litigasi. Peran Muslimat NU dianggap penting karena mampu menyelesaikan persoalan dengan pendekatan kultural.
“Soal pertanahan, wakaf, dan lainnya, dibutuhkan kearifan. Itu kekuatan utama Muslimat NU dalam Posbakum,” ujarnya.
Menkum juga menyinggung pencatatan rekor pelatihan paralegal daring Muslimat NU dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Ia yakin data tersebut sah dan mencerminkan kekuatan organisasi perempuan terbesar di Indonesia.
“Saya yakin menghadirkan ibu-ibu Muslimat NU bukan hal sulit. Stadion GBK semalam pun bisa penuh, apalagi secara daring,” katanya optimis.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, berharap agar kader Muslimat NU di tingkat ranting dan desa bisa menjadi solusi atas berbagai persoalan hukum, termasuk inses.
“Kami berharap Muslimat di lini paling bawah bisa menjadi bagian dari solusi, termasuk lewat pola restorative justice,” kata Khofifah.
Ia juga menegaskan bahwa pencatatan MURI tidak mengurangi keikhlasan kader, melainkan menjadi bukti kontribusi nyata perempuan Muslimat dalam sektor hukum.
“Kami ingin tapakan sejarah kami ini bisa tercatat,” tutupnya. (ARF)