Indonesia Menghadapi Krisis Kepemimpinan Menurut Prof Budi Hardiman

Jakarta, NU Media Jati Agung- Indonesia menghadapi krisis kepemimpinan, seperti yang disampaikan Guru Besar Filsafat Universitas Pelita Harapan, Prof Fransisco Budi Hardiman. Ia menyatakan bahwa Indonesia kekurangan sosok negarawan sejati, sementara politisi yang mengejar kekuasaan justru terus bertambah.

Prof Budi membuka pernyataannya dengan menyoroti fenomena yang sedang berkembang di kalangan elite politik nasional. Pernyataan ini muncul setelah mantan Presiden Joko Widodo mulai menunjukkan kedekatannya dengan partai politik usai lengser dari jabatan kepala negara. Prof Budi menilai bahwa hampir semua mantan kepala negara di Indonesia tetap menunjukkan sikap partisan meskipun tidak lagi menjabat.

Kondisi ini, menurut Prof Budi, menjadi cerminan dari lemahnya kesadaran kenegarawanan. Menurutnya, keterlibatan dalam politik praktis setelah masa jabatan berakhir memperlihatkan minimnya semangat kenegarawanan di kalangan elite.

Muatan Moral Membedakan Negarawan dan Politisi

Setelah menyinggung sikap partisan para mantan pemimpin, Prof Budi melanjutkan pandangannya dengan membedah akar perbedaan antara negarawan dan politisi.

Prof Budi menjelaskan bahwa perbedaan utama antara politisi dan negarawan terletak pada muatan moral dan sikap terhadap kekuasaan.

“Perbedaan antara negarawan dan politisi mengandung muatan moral: politisi itu partisan, sedangkan negarawan non-partisan, republikan, patriotis,” kata Prof Budi, dikutip dari NU Online, Rabu (30/7/2025).

Ia menekankan bahwa seorang negarawan tidak memihak dan berkomitmen pada kepentingan bangsa, sedangkan politisi kerap mengedepankan loyalitas kelompok atau partai.

Lima Syarat Mendasar untuk Melahirkan Negarawan

Setelah menguraikan perbedaan moral antara keduanya, Prof Budi memperdalam analisisnya dengan menyoroti faktor-faktor struktural yang memengaruhi lahirnya seorang negarawan.

Prof Budi menggarisbawahi bahwa transformasi dari politisi menjadi negarawan tidak dapat terjadi secara instan. Menurutnya, Indonesia perlu memenuhi lima syarat sistemik yang memungkinkan munculnya kepemimpinan berintegritas.

Sistem Hukum yang Publik dan Deliberatif

Negara harus membangun sistem hukum ketatanegaraan yang terbuka dan deliberatif. Keadilan hukum perlu menjadi panglima, bukan alat kekuasaan.

Pengalaman Demokrasi melalui Institusi Adil

Selanjutnya, Prof Budi menekankan pentingnya pengalaman demokrasi yang sehat sebagai fondasi munculnya pemimpin berintegritas. Masyarakat dan elite harus menjalani proses demokrasi melalui lembaga-lembaga hukum yang adil agar kepercayaan publik tumbuh secara organik.

Birokrasi Meritokratis

Di sisi lain, Prof Budi juga menyoroti peran krusial birokrasi dalam membentuk kepemimpinan yang bersih dan profesional. Pemerintah perlu mengelola birokrasi secara meritokratis. Sistem birokrasi tidak boleh bersifat feodal, apalagi menjadi alat politik kekuasaan.

Pembatasan Kekuasaan Oligarki

Setelah menyoroti birokrasi, Prof Budi mengalihkan perhatian pada dominasi oligarki sebagai penghalang utama demokrasi sejati. Negara harus membatasi kekuatan oligarki, termasuk pengaruh politik uang dan militer. Tanpa itu, kekuasaan akan terus berpihak pada kelompok elite.

Pendidikan Etika Politik Sejak Dini

Sekolah dan sistem pendidikan harus menanamkan etika politik serta memperkuat nalar publik sejak jenjang menengah. Generasi muda perlu memahami bahwa kekuasaan bukan alat dagang kekuasaan.

“Kita belum serius menangani lima kondisi itu. Akibatnya, pejabat publik menjalankan kepentingan pribadi, dan banyak anggota partai justru terkurung pada ego sektoral dan kepentingan partai, bukan publik,” paparnya.

Partai Politik Berubah Menjadi Perusahaan Kekuasaan

Prof Budi menilai bahwa partai politik telah kehilangan fungsinya sebagai instrumen demokratisasi. Ia melihat partai kini lebih menyerupai perusahaan yang memperjualbelikan kekuasaan.

“Partai adalah organisasi modern yang ditujukan untuk kekuasaan demokratis. Tapi jika kondisi internalnya tidak demokratis, partai bisa berubah menjadi perusahaan-perusahaan politis,” ujar doktor filsafat ini.

Ia menekankan pentingnya reformasi internal dalam partai agar kaderisasi berjalan sehat dan terbuka. Jika partai terus bersifat elitis, maka sistem politik tidak akan pernah mampu melahirkan negarawan.

Dukungan Capres Dini Perlihatkan Lemahnya Etika Politik

Fenomena politisi yang dengan cepat menyatakan dukungan kepada calon presiden 2029 turut menjadi perhatian Prof Budi. Ia menyebut hal tersebut sebagai tanda lemahnya etika politik serta kuatnya pengaruh oligarki dalam tubuh partai.

“Jika di hari ini ada politisi yang sudah berceloteh tentang petahana sebelum pemilu dimulai, itu justru menunjukkan lemahnya etika politik dan kuatnya oligarki,” tegas Prof Budi.

Menurutnya, politisi seharusnya mendahulukan dialog publik dan kepentingan rakyat, bukan hanya berorientasi pada manuver kekuasaan jangka pendek.

BJ Habibie dan Gus Dur Jadi Contoh Negarawan Sejati

Saat diminta menyebut tokoh negarawan sejati pascareformasi, Prof Budi dengan tegas menyebut dua nama: BJ Habibie dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“Keduanya mampu menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk merawat republik, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan,” jelas Prof Budi.

Ia menilai bahwa Habibie dan Gus Dur menunjukkan integritas dan visi kebangsaan yang kuat, serta menjadikan kekuasaan sebagai alat pelayanan, bukan dominasi. (ARF)