Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam program bersih-bersih BUMN dari praktik korupsi. Dukungan ini mencakup penindakan hukum sekaligus pencegahan melalui perbaikan tata kelola perusahaan negara.
KPK Nyatakan Dukungan Penuh
Jakarta, NU Media Jati Agung– KPK menegaskan komitmennya mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang fokus membersihkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari perilaku koruptif.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaganya menyiapkan seluruh instrumen agar perbaikan tata kelola BUMN berjalan efektif.
“KPK mendukung penuh langkah Presiden yang terus mendorong perbaikan tata kelola pada BUMN, salah satunya melalui pendekatan pemberantasan korupsi,” ujar Budi, Selasa (30/9/2025).
Ia menambahkan bahwa koordinasi antarlembaga mutlak diperlukan agar praktik curang dapat dihentikan secara menyeluruh.
Korupsi Jadi Akar Inefisiensi
Budi menegaskan, praktik korupsi membuat BUMN tidak efisien. Ia menjelaskan, KPK mengungkap berbagai modus yang selama ini merugikan negara.
“Mulai dari penyuapan, gratifikasi, hingga pengondisian pengadaan barang dan jasa, semua itu menyebabkan kerugian negara,” jelasnya.
Menurut Budi, penindakan terhadap pelaku harus memberi efek jera. Dengan begitu, BUMN akan terdorong memperkuat sistem pencegahan melalui penerapan prinsip good corporate governance (GCG).
Ia juga menekankan bahwa tata kelola bersih tidak hanya menjaga aset, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Tanpa integritas, BUMN akan sulit bersaing di tingkat global.
Panduan Pencegahan Korupsi
Selain penindakan, KPK mengedepankan langkah pencegahan. Budi mengungkapkan, lembaga antirasuah itu menyediakan Panduan Cegah Korupsi (Pancek) sebagai pedoman pelaku usaha.
“Melalui penerapan bisnis yang berintegritas, BUMN dapat lebih efektif, efisien, dan memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara,” kata Budi.
Ia menjelaskan bahwa pencegahan bersifat strategis. Dengan pedoman tersebut, manajemen BUMN dapat meminimalkan celah praktik koruptif sekaligus meningkatkan kinerja.
Prabowo Tegaskan BUMN Harus Bersih
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen tegas untuk menindak oknum di BUMN yang merugikan negara. Ia menyebut akan mengerahkan Kejaksaan Agung dan KPK demi membersihkan perusahaan negara dari perilaku koruptif.
“Perusahaan rugi, tapi mereka tambah bonus untuk dirinya sendiri. Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk mengejar mereka,” tegas Prabowo saat berpidato dalam acara Munas VI PKS di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Presiden menilai perilaku tidak bertanggung jawab itu menyalahi prinsip pengelolaan aset negara. Ia mengingatkan bahwa BUMN menyimpan aset luar biasa besar, namun rawan diselewengkan.
Aset Negara Bernilai Raksasa
Prabowo menyampaikan, total aset negara yang dikelola BUMN mencapai lebih dari 1.000 miliar dollar AS. Jika dihitung, nilainya setara Rp16.679 triliun.
Namun, ia menegaskan bahwa sebagian birokrat nakal kerap menyembunyikan aset tersebut demi keuntungan pribadi. Praktik ini, menurutnya, mencederai kepentingan rakyat yang berhak merasakan manfaat dari keberadaan BUMN.
Prabowo menekankan, BUMN harus kembali pada tujuan awal, yakni sebagai lokomotif ekonomi bangsa. Oleh sebab itu, ia berkomitmen menertibkan pengelolaan sekaligus membersihkan oknum di dalamnya.
Harapan Bersama untuk BUMN
Langkah Presiden Prabowo ini sejalan dengan mandat KPK. Keduanya memiliki visi sama untuk menjadikan BUMN motor penggerak ekonomi nasional yang transparan serta akuntabel.
KPK menyatakan harapan agar sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan manajemen BUMN mampu menciptakan perubahan nyata. Transparansi yang meningkat diyakini memperkuat kepercayaan publik sekaligus menekan peluang penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, kolaborasi tersebut diharapkan memperbaiki iklim investasi. Investor akan lebih percaya ketika BUMN menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam mengelola aset negara.
Konteks Umum: BUMN dan Tantangan Korupsi
BUMN berperan vital dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan-perusahaan negara mengelola sektor strategis, mulai dari energi, transportasi, hingga keuangan. Karena itu, praktik korupsi di sektor ini berpotensi besar menggerus penerimaan negara.
Praktik penyuapan atau gratifikasi yang dibiarkan akan memperlemah daya saing perusahaan. Selain itu, kerugian negara yang timbul tidak hanya berdampak pada laporan keuangan, tetapi juga pada kualitas layanan publik.
Dengan dukungan politik dari Presiden dan komitmen penegakan hukum KPK, peluang reformasi BUMN semakin terbuka. Tantangan berikutnya terletak pada konsistensi pelaksanaan serta keberanian dalam menindak semua pihak yang terlibat.
Sinergi untuk Tata Kelola Bersih
Upaya bersih-bersih BUMN menjadi agenda penting pemerintahan Prabowo Subianto. KPK menegaskan kesiapan penuh untuk mengawal langkah tersebut melalui pencegahan, penindakan, serta penyusunan panduan integritas.
Pemerintah dan KPK membangun sinergi agar tata kelola semakin transparan. Dengan langkah itu, BUMN berfungsi optimal sebagai penopang ekonomi bangsa dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (ARIF)