Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah dan Badan Gizi Nasional menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul setelah berulangnya kasus keracunan makanan pada siswa dan santri di berbagai daerah yang menimbulkan kekhawatiran serius.
KPAI Tekankan Keselamatan Anak sebagai Prioritas
JAKARTA, NU MEDIA JATI AGUNG, – Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, meminta pemerintah mengambil langkah cepat untuk menghentikan sementara program MBG. Ia menilai kasus keracunan massal yang melibatkan anak-anak tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kesehatan.
“Ketika anak-anak mengalami keracunan massal, risikonya sangat besar karena mereka juga belum mampu mendeskripsikan kondisi kesehatannya dengan jelas,” ujar Jasra dalam keterangan resmi pada Kamis (18/9/2025).
Menurutnya, keselamatan anak harus selalu menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, ia menegaskan agar pemerintah tidak sekadar mengejar target penyaluran program tanpa memperhatikan aspek pengawasan.
“Jangan sampai mengejar target, tetapi mengabaikan keselamatan anak. Apalagi jika kita membayangkan anak-anak menjadi korban keracunan, itu sungguh memprihatinkan,” ungkapnya.
Risiko MBG Tanpa Standar Ketat
Jasra menekankan bahwa penghentian sementara program perlu dilakukan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan aspek kualitas, higienitas, serta sistem pengawasan distribusi berjalan sesuai standar. Selain itu, kesiapan penanganan darurat harus tersedia secara optimal.
Ia menegaskan, tanpa langkah evaluasi serius, program MBG berpotensi terus menimbulkan risiko. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah segera melakukan kajian ulang. Dengan demikian, anak-anak bisa memperoleh makanan bergizi yang benar-benar aman.
Hasil Survei KPAI Soal MBG
Sebelumnya, KPAI melaksanakan Survei Suara Anak di 12 provinsi. Survei ini berlangsung sejak 14 April hingga 23 Agustus 2025 dan melibatkan 1.624 anak, termasuk anak disabilitas. Hasilnya menunjukkan persoalan serius pada kualitas makanan program MBG.
Sebanyak 583 anak mengaku pernah menerima makanan MBG dalam kondisi rusak, bau, atau basi. Bahkan, 11 anak lainnya tetap mengonsumsi makanan yang rusak tersebut karena tidak memiliki pilihan lain.
“Anak-anak meminta perbaikan kualitas makanan, wadah penyajian, dan ketepatan waktu distribusi. Mereka juga mengeluhkan adanya buah dan sayur yang berulat serta makanan berbau tidak sedap,” terang Jasra.
Empat Poin Evaluasi Utama
Selanjutnya, Jasra merinci empat hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah dan Badan Gizi Nasional. Pertama, aspek higienitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar dampak ekonomi.
Kedua, budaya makan bersama memang memberikan pengalaman positif, namun kualitas makanan dan ketepatan distribusi masih menjadi masalah utama. Oleh karena itu, penyediaan menu harus sesuai standar gizi sekaligus tepat waktu.
Ketiga, keamanan pangan serta penyajian bersih harus diterapkan sebagai standar mutlak. Jasra menilai, pengabaian aspek ini terbukti menimbulkan kasus keracunan berulang.
Keempat, edukasi gizi berkesinambungan sangat diperlukan agar anak memahami pentingnya makanan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan edukasi itu, anak akan belajar memilih dan mengonsumsi makanan yang lebih aman.
Program MBG Harus Utamakan Anak
“Program MBG jangan hanya dilihat dari sisi kuantitas dan ekonomi, tapi harus menempatkan gizi, kebersihan, serta keselamatan anak sebagai hal yang paling utama,” pungkas Jasra.
Dengan demikian, KPAI menekankan bahwa program MBG tetap penting bagi kesejahteraan anak. Namun, pemerintah harus memperbaikinya secara menyeluruh. Evaluasi menyeluruh akan memastikan setiap anak memperoleh manfaat tanpa menghadapi ancaman kesehatan.
Konteks Umum Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah dan pesantren. Pemerintah meluncurkan program ini untuk mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mengurangi angka stunting.
Namun, keberhasilan program gizi bergantung pada kualitas distribusi dan pengawasan. Jika tidak berjalan sesuai standar, program justru menimbulkan masalah baru. Kasus keracunan massal beberapa waktu terakhir menjadi bukti bahwa pengawasan masih lemah.
Di sisi lain, banyak orang tua berharap program ini benar-benar memberikan manfaat nyata. Mereka ingin anak-anak memperoleh asupan gizi seimbang yang aman dan higienis. Oleh karena itu, desakan evaluasi semakin relevan demi memastikan keberlanjutan program.
Perlunya Langkah Tegas Pemerintah
Dengan banyaknya catatan tersebut, pemerintah harus segera mengambil langkah nyata. Evaluasi menyeluruh tidak hanya menjawab persoalan distribusi, tetapi juga menyangkut aspek edukasi, kualitas bahan, hingga standar dapur penyedia makanan.
Selain itu, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, pesantren, tenaga kesehatan, serta lembaga pengawasan. Kolaborasi lintas sektor akan memperkuat kontrol kualitas dan mencegah terulangnya kasus keracunan massal.
Pada akhirnya, keselamatan anak tetap menjadi faktor paling utama. Program MBG hanya akan berhasil jika anak-anak merasa aman, terlindungi, dan memperoleh manfaat nyata dari makanan yang mereka konsumsi.