Kontroversi Impor Beras AS Jadi Sorotan DPR
Jakarta, NU Media Jati Agung – Kontroversi Impor Beras AS kembali mencuat setelah pemerintah merencanakan impor 1.000 ton beras khusus dari Amerika Serikat.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, melontarkan kritik keras karena pemerintah belum memberi penjelasan rinci terkait peruntukan beras tersebut.
Kontroversi ini muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa beras impor tersebut “bukan untuk konsumsi masyarakat Indonesia”.
Namun demikian, ia tidak menjelaskan secara detail definisi maupun tujuan penggunaan beras khusus itu sehingga publik mempertanyakan arah kebijakan tersebut.
DPR Nilai Pemerintah Kurang Transparan
Firman menilai penjelasan pemerintah justru memicu kebingungan di tengah masyarakat. Menurutnya, istilah “beras khusus” terdengar abstrak dan membuka ruang multitafsir.
Karena itu, ia mendesak pemerintah segera memberi klarifikasi transparan agar publik memahami kebijakan tersebut secara utuh dan tidak berspekulasi.
Firman kembali menegaskan pentingnya keterbukaan dalam kebijakan pangan, terutama ketika isu ketahanan pangan dan perlindungan petani lokal menjadi perhatian nasional.
“Kalau bukan untuk konsumsi masyarakat, lalu untuk siapa? Apa kriterianya disebut beras khusus? Apakah untuk kebutuhan industri tertentu, riset, atau segmen pasar tertentu? Pemerintah harus terbuka,” tegas Firman disela-sela melihat panen ayam, Selasa (3/3/2026).
Isu Kedaulatan dan Ketahanan Pangan
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pertanian, pangan, dan kelautan, Firman menegaskan bahwa kebijakan impor tidak hanya menyangkut angka 1.000 ton.
Ia menilai kebijakan tersebut menyentuh langsung aspek kedaulatan pangan, perlindungan petani, serta konsistensi pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor.
Ia mengingatkan pemerintah agar menyampaikan komunikasi publik secara jelas dan komprehensif. Ia menilai pemerintah harus menjelaskan setiap kebijakan strategis secara utuh agar publik tetap percaya terhadap arah kebijakan pangan nasional.
Menurut Firman, pemerintah perlu menunjuk juru bicara yang benar-benar memahami substansi persoalan jika menteri teknis tidak menjelaskan secara detail.
“Isu pangan bukan isu ringan. Penjelasannya harus berbasis data, argumentatif, dan mudah dipahami masyarakat,” ujarnya.
Desakan Argumentasi yang Kuat
Firman juga menyoroti kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil serta tekanan terhadap daya beli masyarakat. Dalam situasi tersebut, ia meminta pemerintah menyertakan argumentasi yang kuat dan transparan dalam setiap kebijakan impor.
Ia menilai pemerintah harus menjelaskan dasar kebijakan secara terbuka agar publik melihat konsistensi pemerintah dalam menjaga semangat kemandirian pangan yang selama ini digaungkan.
(Ahmad Royani, S.H.I.,)