
BANDAR LAMPUNG, NU JATI AGUNG, – Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi pelaku usaha, dan para pelaku bisnis lokal memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Hal ini ia sampaikan dalam sambutannya saat menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Kabupaten Lampung Selatan periode 2024–2029, yang diselenggarakan di Pantai Sanggar, Kecamatan Kalianda.
Menurut Syaiful, saat ini lebih dari 60 persen tenaga kerja di Kabupaten Lampung Selatan menggantungkan kehidupannya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan kondisi tersebut, ia memandang perlunya membangun sinergi yang erat dan berkelanjutan antar berbagai pihak, khususnya pemerintah daerah, organisasi pengusaha seperti HIPPI, serta seluruh pelaku usaha lokal, untuk menciptakan sistem ekonomi yang kuat dan berdaya tahan.
“Lebih dari 60 persen tenaga kerja di Lampung Selatan bergantung pada sektor UMKM. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, HIPPI, dan pelaku usaha sangat krusial dalam membangun ekonomi bisnis yang kuat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dengan telah dilantiknya pengurus HIPPI yang baru, diharapkan mereka dapat menjadi motor penggerak utama dalam upaya pengembangan sektor usaha lokal. Harapannya, keberadaan HIPPI bisa mendorong terbentuknya iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mampu menciptakan peluang kerja yang semakin luas.
“Saya berharap HIPPI menjadi ruang potensial yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan peluang usaha baru,” lanjutnya.
Tak hanya menyampaikan visi kolaboratif, Syaiful juga menyinggung persoalan nyata yang dihadapi daerah, yakni masih tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat sekitar 26.926 orang yang tercatat sebagai pengangguran terbuka di Kabupaten Lampung Selatan. Angka tersebut setara dengan 4,95 persen dari total angkatan kerja di wilayah ini.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sebanyak 15.592 pelaku UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Lampung Selatan. Jumlah ini terdiri dari 14.263 unit usaha mikro, 1.062 unit usaha kecil, dan 267 unit usaha menengah. Bagi Syaiful, keberadaan UMKM ini merupakan potensi besar yang jika dikembangkan dengan baik melalui dukungan organisasi seperti HIPPI, akan mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran secara signifikan.
Sementara itu, Ketua Umum DPD HIPPI Provinsi Lampung, Heri Andrian, dalam sambutannya menyampaikan bahwa organisasi HIPPI tidak hanya bertujuan mewadahi para pengusaha, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Ia menekankan bahwa HIPPI berpihak pada kepentingan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian nasional.
“HIPPI berpihak pada penguatan ekonomi nasional melalui peningkatan ekonomi rakyat. Kami siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM naik kelas,” ujar Heri.
Ketua DPC HIPPI Lampung Selatan yang baru dilantik, Yosefh Fauzi, juga menggarisbawahi pentingnya peran organisasi dalam mendorong perubahan nyata di dunia usaha. Ia mengajak seluruh jajaran pengurus agar tidak terjebak dalam diskusi yang berkepanjangan, melainkan segera bergerak dengan langkah-langkah konkret.
“Kita harus ciptakan generasi pengusaha baru yang berintegritas, kolaboratif, dan berdampak. Sudah saatnya perbanyak aksi, bukan sekadar wacana,” tegas Yosefh.
Acara pelantikan ini sekaligus menjadi momentum penting untuk menyatukan kekuatan para pelaku usaha lokal dalam satu gerakan kolektif, yang tidak hanya mementingkan pertumbuhan bisnis, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.