Kementerian Sosial menghapus 1,9 juta data penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak layak setelah melakukan pemeriksaan lapangan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan langkah ini bertujuan memperkuat akurasi penyaluran bansos agar tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo.
Pemerintah Perketat Basis Data Bansos
JAKARTA, NU MEDIA JATI AGUNG, – Kementerian Sosial (Kemensos) terus meningkatkan sistem penyaluran bansos agar semakin akurat. Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan bansos hanya diterima masyarakat yang benar-benar berhak.
Dalam rapat bersama Presiden Prabowo, Gus Ipul melaporkan perubahan mendasar dalam pengelolaan data penerima bansos. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Data baru ini menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya dimiliki Kemensos.
Perubahan basis data tersebut bertujuan menutup celah penyimpangan yang selama ini sering terjadi. Dengan DTSEN, pemerintah dapat menyeleksi penerima lebih objektif karena data bersumber langsung dari BPS yang melakukan pendataan menyeluruh.
Hasil Pemeriksaan Lapangan
Kemensos bersama tim menemukan banyak ketidaksesuaian dalam data lama. Gus Ipul menjelaskan hasil pemeriksaan lapangan terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat.
“Dari hasil ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat, ditemukan 1,9 juta yang tidak memenuhi syarat lagi. Bansos mereka dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak,” ujar Gus Ipul di Istana Negara, dilansir NU Online melalui YouTube Sekretariat Presiden.
Dengan demikian, pemerintah langsung mengalihkan kuota bansos tersebut kepada masyarakat miskin yang lebih membutuhkan. Langkah ini sekaligus memastikan bansos tidak terbuang sia-sia pada penerima yang tidak layak.
Kerja Sama dengan PPATK
Selain memperbaiki basis data, Kemensos juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuan kerja sama ini untuk menelusuri rekening penerima bansos yang mencurigakan.
Hasil investigasi PPATK mengungkap lebih dari 600 ribu penerima bansos melakukan penyalahgunaan. Bahkan sebagian penerima menggunakan identitas palsu, lalu mengaku sebagai anggota DPRD, TNI, Polri, hingga pegawai BUMN demi mendapatkan bantuan.
“Mereka yang terbukti bermain tidak akan lagi menerima bansos, kecuali bagi yang sangat membutuhkan. Itu pun harus reaktivasi melalui desa, kelurahan, atau aplikasi resmi,” tegasnya.
Langkah ini sekaligus menutup praktik manipulasi identitas yang merugikan masyarakat miskin.
Penegasan Presiden Prabowo
Gus Ipul menuturkan bahwa Presiden Prabowo tetap menekankan agar penyaluran bansos tidak berkurang. Bahkan presiden meminta pemerintah menambah anggaran bila diperlukan. Namun, Presiden juga menekankan agar prioritas penyaluran bansos tetap diberikan kepada kelompok paling rentan.
Pemerintah, misalnya, memberikan perhatian khusus kepada lansia terlantar berusia di atas 75 tahun. Selain itu, 35 ribu penyandang disabilitas kini mendapat program makan dua kali sehari.
Kebijakan tersebut mencerminkan keberpihakan negara pada kelompok yang paling membutuhkan.
Transformasi Bansos Menuju Pemberdayaan
Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada bantuan sementara. Menurutnya, bansos harus menjadi pintu masuk bagi program pemberdayaan ekonomi.
“Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Presiden mengarahkan agar program pemberdayaan diperkuat sehingga penerima bisa naik kelas dan mandiri,” kata Gus Ipul.
Dengan demikian, pemerintah ingin agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan selamanya. Melalui pemberdayaan, keluarga miskin bisa memiliki penghasilan tetap dan keluar dari jerat kemiskinan.
Realisasi Penyaluran Bansos
Kemensos juga mencatat progres penyaluran bansos tahun ini. Gus Ipul memastikan bansos triwulan pertama sudah tersalurkan 100 persen. Penyaluran triwulan kedua hampir selesai, sedangkan triwulan ketiga sudah mencapai 75 persen.
Kinerja ini menunjukkan pemerintah terus menjaga ritme penyaluran agar tidak tertunda. Dengan begitu, masyarakat miskin bisa tetap menerima bantuan sesuai jadwal.
Kolaborasi untuk Pengentasan Kemiskinan
Ke depan, pemerintah tidak hanya mengandalkan Kemensos dalam menjalankan program bansos. Gus Ipul menyampaikan bahwa Kemensos akan menggandeng dunia usaha, lembaga filantropi, hingga organisasi masyarakat.
Kolaborasi tersebut bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Pemerintah menyadari bahwa masalah kemiskinan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Oleh karena itu, Kemensos mendorong partisipasi luas agar hasil program lebih efektif.
Konteks Umum Bansos di Indonesia
Bantuan sosial selalu menjadi instrumen penting kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Di Indonesia, bansos tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga program pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Namun, penyaluran bansos sering menghadapi masalah klasik, seperti data ganda, penerima fiktif, dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki sistem melalui basis data baru, pengawasan lebih ketat, dan kolaborasi antar-lembaga.
Selain itu, penyaluran bansos juga berfungsi menjaga stabilitas sosial. Dalam kondisi ekonomi sulit, bansos membantu masyarakat tetap memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, bansos tidak sekadar program bantuan, tetapi juga instrumen menjaga kesejahteraan sosial.
Kemensos menghapus 1,9 juta data penerima bansos yang tidak layak. Pemerintah melakukannya setelah pemeriksaan lapangan dan analisis PPATK menemukan penyalahgunaan.
Meski demikian, Presiden Prabowo tetap menegaskan agar bansos tidak berkurang. Sebaliknya, bansos harus lebih tepat sasaran dan menyasar kelompok rentan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong transformasi menuju pemberdayaan masyarakat agar keluarga miskin bisa mandiri. Pada akhirnya, program bansos bukan hanya soal bantuan sementara, tetapi juga tentang membangun kemandirian masyarakat.