DPR mendesak aparat penegak hukum segera mengusut kasus keracunan massal akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai investigasi harus memastikan penyebab utama insiden, sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.

DPR Tekankan Pentingnya Investigasi

Jakarta, NU Media Jati Agung – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan aparat penegak hukum harus turun langsung mengusut kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Menurut Dasco, investigasi mendalam sangat penting agar penyebab keracunan benar-benar jelas. Ia menekankan perlunya membedakan antara faktor kelalaian teknis dengan kemungkinan adanya unsur kesengajaan.

“Kita juga meminta aparat penegak hukum ikut melakukan investigasi lapangan. Dari situ bisa diketahui mana yang benar-benar karena kelalaian, dan mana yang mungkin ada faktor kesengajaan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (25/9/2025).

Peran Badan Gizi Nasional

Selain aparat hukum, Dasco juga menyoroti kinerja Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai lembaga itu harus segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak terus berulang.

“Kita turut prihatin dengan kejadian ini. Karena itu, BGN perlu melakukan evaluasi agar program yang seharusnya bermanfaat bagi anak-anak bisa kembali berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dasco menambahkan, DPR melalui Komisi IX akan mengawal proses evaluasi MBG. Parlemen juga akan memberikan masukan agar tata kelola program semakin baik sehingga mampu memberi manfaat tanpa menimbulkan risiko.

Data Kasus Keracunan

BGN mencatat jumlah kasus keracunan akibat makanan MBG terus bertambah. Dari Januari hingga 22 September 2025, total ada 4.711 kasus. Mayoritas terjadi di Pulau Jawa, dengan sebaran 1.281 kasus di Wilayah I, 2.606 kasus di Wilayah II, dan 824 kasus di Wilayah III.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan penyebab kasus berbeda-beda. Menurutnya, beberapa dapur penyedia layanan gizi masih baru sehingga belum terbiasa memasak dalam porsi besar. Pergantian pemasok bahan baku juga ikut memicu masalah.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, bahkan membuka opsi jalur hukum terhadap dapur MBG yang terbukti lalai.

“Dalam investigasi kami juga melibatkan kepolisian,” ungkap Nanik.

Sikap Pemerintah Pusat

Meski jumlah kasus tinggi, pemerintah memastikan program MBG tetap berjalan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa solusi yang tepat adalah perbaikan, bukan penghentian.

“Tidak ada rencana penyetopan. Yang perlu dilakukan adalah evaluasi menyeluruh agar program tetap berjalan, tetapi lebih aman dan sesuai standar,” kata Muhaimin.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro juga menilai evaluasi bisa dilakukan sambil program terus berjalan.

“Tidak perlu dihentikan total, yang penting perbaikan dilakukan,” ujarnya.

Harapan Perbaikan Program MBG

Dengan meningkatnya kasus keracunan, publik kini menunggu langkah nyata pemerintah, DPR, dan BGN. Semua pihak diharapkan dapat menata ulang sistem MBG secara menyeluruh agar benar-benar aman.

Evaluasi program menjadi tuntutan utama, sebab program gizi nasional itu seharusnya memberikan manfaat besar bagi anak-anak sekolah.

Dengan pengawasan ketat dan standar yang jelas, MBG dapat kembali menjadi program unggulan untuk meningkatkan kualitas kesehatan siswa di seluruh Indonesia.

Ke depan, transparansi pengelolaan dan kontrol distribusi bahan baku sangat penting. Selain itu, aparat penegak hukum harus menindak tegas pihak yang terbukti lalai. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap program MBG bisa pulih. (ARIF)