Kartu identitas liputan wartawan CNN Indonesia dicabut setelah ia menanyakan Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai lawatan luar negeri. Peristiwa terjadi di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 27 September 2025.

Kartu Liputan Dicabut Usai Pertanyaan MBG

Jakarta, NU Media Jati Agung– Seorang wartawan CNN Indonesia kehilangan kartu liputan Istana setelah mengajukan pertanyaan terkait masalah dalam program MBG. Pertanyaan itu muncul ketika Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari lawatan ke luar negeri.

Sejumlah sumber menyebut, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden melarang wartawan menanyakan hal di luar konteks kunjungan. Presiden hanya ingin menjelaskan hasil pertemuan dengan para pemimpin dunia di sidang Majelis Umum PBB.

Namun, reporter CNN sempat bertanya apakah Presiden memberikan instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG, menyusul kasus keracunan di beberapa daerah.

Presiden Prabowo menanggapi pertanyaan itu, “Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat.”

Setelah memberikan jawaban, Presiden meninggalkan lokasi. Namun, konsekuensi pertanyaan tersebut muncul dalam bentuk pencabutan kartu liputan Istana bagi wartawan CNN.

Langkah Biro Pers Setelah Pertanyaan

Biro Pers memanggil reporter CNN yang bersangkutan dan menyampaikan keberatan atas pertanyaan yang dianggap di luar agenda resmi. Beberapa jam kemudian, kartu liputan dicabut.

Tanpa kartu tersebut, wartawan tidak dapat meliput kegiatan langsung di dalam Istana. Situasi ini memicu perdebatan mengenai kebebasan pers dan hak wartawan dalam meliput isu publik.

Sejauh ini, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, belum memberikan tanggapan resmi terkait pencabutan kartu liputan ini.

Konfirmasi dari Pejabat Sekretariat Presiden

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi belum menjawab permintaan konfirmasi.

Meskipun demikian, kejadian ini memicu sorotan dari organisasi jurnalis terkait kebebasan pers dan akses liputan di lingkungan Istana.

Tanggapan Organisasi Jurnalis

Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan, membenarkan pihaknya telah menerima laporan mengenai peristiwa ini.

“Iya, kami sedang berkomunikasi dengan semua pihak,” ujarnya pada Minggu, 28 September 2025.

IJTI menekankan pentingnya komunikasi antara wartawan dan pihak Istana agar pertanyaan terkait kebijakan publik tetap bisa tersampaikan tanpa mengganggu protokol resmi.

Dampak dan Perhatian Publik

Kasus pencabutan kartu liputan ini menimbulkan perhatian publik dan profesional media. Banyak pihak menilai pertanyaan tentang MBG seharusnya masuk ranah kepentingan publik, terutama terkait keselamatan warga.

Kebijakan Biro Pers yang membatasi pertanyaan wartawan di luar agenda resmi menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi komunikasi antara Presiden dan media.

Seiring waktu, kejadian ini berpotensi memicu diskusi lebih luas mengenai peran wartawan dalam mengawasi program pemerintah dan akses ke informasi publik.

Perspektif Wartawan dan Media

Wartawan melaporkan bahwa pencabutan kartu liputan membatasi kemampuan mereka dalam melakukan liputan langsung di Istana. Tanpa akses itu, proses pelaporan informasi penting menjadi lebih sulit.

Pihak CNN Indonesia masih memantau perkembangan dan mempertimbangkan langkah-langkah komunikasi lebih lanjut dengan Sekretariat Presiden.

Pentingnya Pertanyaan Publik Terkait MBG

Kasus keracunan di berbagai daerah memicu keprihatinan terkait pelaksanaan MBG. Pertanyaan wartawan mengenai arahan Presiden kepada BGN menyoroti peran pengawasan media terhadap program pemerintah.

Masyarakat berharap transparansi dan penjelasan lebih lanjut agar program MBG dapat berjalan aman dan efektif. (ARIF)