Prabowo Perintahkan Hunian Sementara Segera Selesai
Jakarta, NU Media Jati Agung – Hunian sementara Sumatera menjadi perhatian utama Presiden Prabowo Subianto. Presiden memerintahkan menteri terkait agar segera merampungkan pembangunan hunian bagi pengungsi bencana.
Prabowo menargetkan hunian sementara dan hunian tetap segera siap pakai. Pemerintah ingin memastikan pengungsi memperoleh tempat tinggal layak secepat mungkin.
Instruksi tersebut muncul dalam rapat terbatas. Presiden memimpin rapat itu di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).
Arahan Presiden Berdasarkan Peninjauan Lapangan
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan latar belakang arahan Presiden. Prabowo sebelumnya meninjau langsung daerah terdampak bencana di Sumatera.
Presiden mengunjungi Tapanuli Tengah dan Kutacane pada 1 Desember 2025. Ia juga meninjau Padang Pariaman di Sumatera Barat.
Selanjutnya, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Aceh pada 7 Desember 2025. Presiden mendatangi Bireuen, Aceh Besar, dan Banda Aceh.
Kemudian, pada 12 Desember 2025, Presiden menyambangi Aceh Tamiang dan Takengon. Ia juga mengunjungi Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Rangkaian kunjungan berakhir di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada 13 Desember 2025.
Sebelum menyampaikan pernyataan resmi, Teddy menegaskan fokus Presiden pada percepatan pembangunan.
“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Seskab Teddy.
BNPB Laporkan Kerusakan Puluhan Ribu Rumah
Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Minggu (7/12/2025), Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala BNPB terkait dampak kerusakan akibat bencana.
BNPB mencatat lebih dari 30.000 rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengusulkan agar anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas penanggulangan bencana membangun hunian sementara.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani pembangunan hunian tetap bagi pengungsi.
Suharyanto menjelaskan mekanisme penanganan bagi warga yang tidak perlu direlokasi.
“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” kata Suharyanto saat memberikan laporan kepada Presiden.
Anggaran dan Spesifikasi Hunian Pengungsi
BNPB mengajukan anggaran Rp60 juta per unit untuk hunian tetap kepada Presiden Prabowo. Sementara itu, pemerintah mengalokasikan Rp30 juta per unit untuk pembangunan hunian sementara.
Pemerintah merancang hunian sementara dengan luas 36 meter persegi dan melengkapinya dengan kamar tidur, fasilitas MCK, serta ruang pendukung lainnya guna menunjang kebutuhan pengungsi selama masa pemulihan.
(Ahmad Royani, S.H.I)