Gubernur Lampung dan 4 Bupati Temui Mentan Perjuangkan Harga Singkong

Pertemuan Gubernur Lampung dan 4 Bupati dengan Menteri Pertanian

Jakarta, NU Media Jati Agung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memperlihatkan komitmen kuat memperjuangkan nasib petani singkong. Ia hadir bersama empat bupati dari wilayah sentra singkong Lampung, yaitu Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah.

Kelima kepala daerah itu menemui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Selasa (9/9/2025) malam. Mereka datang dengan satu tujuan besar, yakni mengamankan harga singkong agar petani memperoleh kepastian harga yang layak.

Keresahan Petani Singkong di Lampung

Gubernur Mirza memaparkan kondisi petani yang menghadapi turunnya harga singkong. Ia menekankan bahwa Lampung menyumbang hampir 70 persen produksi singkong nasional sehingga penurunan harga memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.

“Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Gubernur Mirza.

Mirza menegaskan bahwa banyak petani akan meninggalkan singkong bila situasi ini terus berlangsung karena usaha tersebut tidak lagi memberi keuntungan.

Respons Cepat dari Menteri Pertanian

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons laporan dari Lampung dengan cepat. Ia berjanji mengeluarkan surat resmi yang mengatur harga minimal singkong secara nasional.

“Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Mentan.

Selain menyiapkan regulasi harga, Amran juga mengarahkan peningkatan produktivitas. Ia menargetkan singkong Lampung menghasilkan 70 ton per hektare dengan pelatihan langsung di lapangan.

“Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan,” jelas Amran.

Pentingnya Tata Niaga Singkong

Gubernur Mirza menekankan nilai strategis singkong dalam perekonomian Lampung. Ia menjelaskan bahwa luas lahan singkong di Lampung melebihi padi dan jagung sehingga perannya sangat penting bagi daerah.

“Kalau tata niaga singkong dibiarkan amburadul, kita kehilangan potensi ekonomi besar dan petani kehilangan mata pencaharian. Kami minta pemerintah pusat segera melakukan intervensi,” tegasnya.

Sinergi Pemerintah Daerah dan Pusat

Gubernur dan para bupati memperlihatkan sinergi nyata melalui langkah proaktif ini. Mereka berjuang agar petani singkong tetap memperoleh keuntungan dan mampu bersaing. Pemerintah pusat menyatakan dukungan penuh, sehingga tata niaga singkong bisa berjalan lebih teratur.

Dengan kolaborasi ini, petani dapat menjual hasil panen dengan harga yang layak, industri tetap beroperasi, dan ketahanan pangan nasional berbasis komoditas lokal semakin kokoh. (Orba Battik).