Gubernur Jambi Al Haris memimpin 18 kepala daerah menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta. Mereka menolak kebijakan dana daerah dipotong dalam rancangan APBN 2026 karena dianggap menekan pembangunan dan kapasitas fiskal daerah.

Para Gubernur Tolak Kebijakan Dana Daerah Dipotong

Jakarta, NU Media Jati Agung – Gubernur Jambi Al Haris memimpin rombongan 18 kepala daerah menghadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah menyampaikan penolakan terhadap kebijakan dana daerah dipotong secara besar-besaran dalam rancangan APBN 2026. Mereka menilai keputusan itu berpotensi menghambat pembangunan serta mengurangi kemampuan fiskal provinsi.

“Kami datang menyampaikan langsung keberatan ini. Pemangkasan dana transfer ke daerah terlalu besar dan membebani daerah,” tegas Al Haris selepas pertemuan.

Pemangkasan Dana Dianggap Tidak Adil

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyampaikan bahwa anggaran provinsinya berkurang hingga 25 persen. Ia menilai pemangkasan tersebut tidak adil karena setiap daerah memiliki kebutuhan dan karakter ekonomi yang berbeda.

“Kami minta agar anggaran tidak dipotong. Semua beban pembangunan ada di daerah, bukan di pusat,” ujar Mualem.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga menyuarakan keberatan serupa. Ia menilai kebijakan pemotongan dana daerah mengganggu kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban dasar seperti gaji ASN dan pembiayaan layanan publik.

“Kalau tidak dikembalikan, pusat sebaiknya ambil alih gaji pegawai,” ujarnya.

Purbaya Akui Pemangkasan Terlalu Besar

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pemangkasan dana transfer daerah terlalu besar. Ia menjelaskan bahwa pemerintah mengambil langkah itu untuk menjaga defisit APBN tetap terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi global.

“Kami paham keluhan para gubernur. Tapi kemampuan APBN masih terbatas, jadi belum bisa dikembalikan penuh,” jelas Purbaya.

Ia berjanji mengevaluasi kebijakan pemotongan dana daerah pada tahun 2026 jika kondisi ekonomi nasional membaik.

Menurutnya, pemerintah pusat berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan daerah dan stabilitas fiskal nasional.

Dampak Pemangkasan terhadap Infrastruktur

Beberapa kepala daerah menyampaikan dampak konkret pemangkasan terhadap proyek infrastruktur. Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menilai kebijakan tersebut menunda banyak proyek pembangunan.

Ia mencatat pemotongan di beberapa provinsi mencapai 30 persen, bahkan sejumlah kabupaten di Jawa Tengah kehilangan hingga 70 persen dari anggaran sebelumnya.

“Dengan pemotongan sebesar itu, pembangunan jalan dan jembatan sulit berjalan,” ungkap Sherly.

Para gubernur sepakat bahwa kebijakan fiskal tidak boleh menghambat pemerataan pembangunan. Mereka mendesak pemerintah pusat meninjau kembali formulasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) agar pembagiannya lebih proporsional dan berkeadilan.

Al Haris Tegaskan Komitmen Evaluasi

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Al Haris memastikan Menteri Keuangan merespons cepat aspirasi para kepala daerah. Ia menyampaikan bahwa Purbaya berkomitmen meninjau ulang kebijakan pemotongan dana daerah pada tahun anggaran mendatang.

“Pak Menteri janji mengevaluasi kembali dana daerah yang dipotong pada 2026,” kata Al Haris.

Ia menegaskan perjuangan para gubernur bukan bertujuan politis, melainkan untuk menjaga kelangsungan pelayanan publik di seluruh daerah.

“Kami tidak memperjuangkan kepentingan pribadi. Ini murni agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujar Al Haris menambahkan.

Pemda Dorong Dialog Terbuka dengan Pemerintah Pusat

Sejumlah gubernur mengusulkan dialog rutin antara pemerintah pusat dan daerah sebelum penyusunan APBN. Melalui dialog itu, setiap provinsi dapat menyampaikan kondisi riil dan prioritas pembangunan secara langsung.

Mereka menilai transparansi dan komunikasi dua arah membantu pemerintah pusat memahami kebutuhan fiskal setiap wilayah. Langkah ini juga mencegah kebijakan sepihak yang dapat merugikan daerah.

Selain itu, para gubernur menekankan pentingnya memperbaiki mekanisme penyaluran dana transfer. Banyak daerah masih mengalami keterlambatan pencairan anggaran, terutama untuk proyek infrastruktur dan layanan dasar.

Harapan terhadap Pemerintah Pusat

Para kepala daerah berharap pemerintah pusat meninjau ulang dampak sosial dari pemangkasan tersebut. Jika dana daerah terus berkurang, mereka khawatir pemangkasan itu menunda banyak proyek prioritas seperti jalan, irigasi, dan fasilitas pendidikan.

Mereka menyoroti risiko meningkatnya ketimpangan antarwilayah. Daerah dengan pendapatan asli rendah semakin bergantung pada transfer pusat, sedangkan daerah dengan PAD tinggi tetap mampu bertahan.

Para gubernur menegaskan bahwa keseimbangan fiskal nasional harus berpijak pada prinsip keadilan dan pemerataan, bukan hanya efisiensi anggaran.

Pemerintah Daerah Tetap Siaga Jalankan Program Prioritas

Meski menghadapi keterbatasan anggaran, para gubernur berkomitmen menjalankan program prioritas. Mereka menata ulang belanja, memangkas pengeluaran nonproduktif, dan memperkuat koordinasi antarinstansi agar pelayanan publik tetap optimal.

Para kepala daerah sepakat memperkuat sistem pengawasan internal supaya setiap rupiah anggaran terserap secara tepat. Langkah itu memperkuat kepercayaan publik dan menegaskan transparansi keuangan daerah. (ARIF)